Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, mengarahkan jajarannya untuk mempercepat pemberantasan perjudian online. Dia memberi batas waktu hingga satu minggu.
“Kemarin, saya menandatangani Instruksi Menteri yang bertujuan untuk mempercepat penghapusan konten perjudian online untuk menjaga ruang digital yang aman, sehat, positif, dan produktif bagi seluruh masyarakat Indonesia,” kata Budi Arie di Jakarta, Jumat, 15/09/2023.
Baca Juga : Hati-hati! Serangan Terbaru Malware MetaStealer Targetkan Pengguna macOS Apple
Dilansir dari Cyberthreat Id, Arahan Menteri Komunikasi dan Informatika ini merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pencegahan Penggunaan Informasi Elektronik dan/atau dokumen elektronik yang berisi konten perjudian.
Menurut Menkominfo, sejak 19 Juli 2023 hingga 14 September 2023, Kominfo memproses 115.390 konten perjudian. “Totalnya ada 98.790.000 aset di web, 13.436 aset di aplikasi file sharing, dan 3.164 aset di jejaring sosial,” jelasnya.
Menteri Budi Arie menegaskan arahan Menteri Komunikasi dan Informatika yang menetapkan jangka waktu 7 hari untuk mempercepat penghapusan perjudian online.
“Meminta agar Menteri Komunikasi dan Informatika melakukan upaya preventif dan proaktif untuk menghapus berbagai jenis konten perjudian online dan/atau permainan perjudian di semua platform digital,” ujarnya.
Dalam instruksi pertama tahun 2023, ada tiga hal. Pertama, ada instruksi khusus untuk Direktur Departemen Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo. Kedua, pembinaan terhadap seluruh aparatur sipil negara tingkat menengah dan dasar, aparatur sipil negara, dan pekerja pada satuan dan satuan kerja di bawah Kementerian Kominfo. Ketiga referensi tersebut berhubungan dengan petunjuk pelaksanaan.
Baca Juga : Waspada Hacker Bisa Ambil Alih Akun Facebook Bisnis Hanya Lewat Messenger, Ini Caranya!
Menteri Budi Arie menyampaikan kepada Direktur Jenderal Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika mengenai 6 langkah yang perlu dilakukan. Pertama, melakukan upaya preventif dan proaktif untuk menghapus berbagai jenis konten kasino dan/atau game online dari seluruh platform digital, asosiasi platform media sosial, dan platform lainnya dalam waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal diterbitkannya arahan menteri ini.
“Dan ke depan, kami akan terus melakukan peninjauan secara berkala di seluruh platform untuk mencegah munculnya kembali konten-konten yang mengandung perjudian online dan/atau permainan slot,” ujarnya dalam arahan Menteri Komunikasi dan Informatika.
Kedua, meminta kepada Dirjen Aptika untuk melakukan upaya preventif dan proaktif untuk menghapus berbagai jenis konten perjudian online dan/atau mesin slot yang masuk ke berbagai website Kementerian/Organisasi/Daerah dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan Instruksi Menteri ini.
“Dan kedepannya, terus melakukan review secara berkala terhadap seluruh website Departemen/lembaga/daerah untuk menghindari munculnya kembali konten-konten yang mengandung perjudian online dan/atau mesin slot,” sebagaimana tertulis dalam arahan Menkominfo.
Ketiga, Direktur Utama Aptika diarahkan untuk mengidentifikasi secara berkala seluruh nomor rekening dan nomor telepon seluler yang digunakan untuk mendukung aktivitas game dan/atau perjudian online.
“Langkah keempat, melakukan edukasi dan sosialisasi secara masif dan efektif untuk mengkampanyekan anti judi online dan/atau judi slot ke seluruh masyarakat Indonesia,” seperti tertera dalam naskah Instruksi Menkominfo.
Baca Juga : Serangan Siber Incar Pemilu 2024, Keamanan Siber dan Infrastruktur Perlu Ditingkatkan Lagi!
Adapun langkah kelima, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo menginstruksikan Penyelenggara Sistem Elektronik, termasuk Penyelenggara Jasa Internet untuk mematuhi peraturan perundang-undangan dan kebijakan Pemerintah yang mengatur moderasi konten, dan memastikan Sistem Elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang dilarang. Keenam, Menkominfo mengarahkan Direktur Departemen Aplikasi Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk melaksanakan 5 langkah di atas dengan membuat terobosan kebijakan dan berkoordinasi erat dengan seluruh operator sistem elektronik, aparat penegak hukum, kementerian/lembaga./wilayah. Operator domain Internet Indonesia, otoritas perbankan, penyedia layanan Internet, gerakan literasi digital nasional dan lain-lain dapat menyelesaikan secara tuntas permasalahan perjudian online dan/atau perjudian hingga ke akar-akarnya.
Sementara itu, kepada seluruh pejabat menengah, pejabat senior, aparatur sipil negara, dan pegawai satuan dan satuan kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika, Menteri Budi Arie memerintahkan untuk tidak menghubungi pihak-pihak yang diduga atau patut diduga terlibat dalam perjudian online.
“Selanjutnya, tidak melakukan kegiatan yang mendukung, memperlancar dan/atau memperlancar kegiatan yang berkaitan dengan perjudian online dan/atau permainan kasino dalam bentuk apapun dan ikut serta dalam kampanye penolakan perjudian online dan/atau permainan mesin slot,” tegas Menkominfo, Budi Arie Setiadi.
