Dalam era digital yang terus berkembang, ancaman terhadap keamanan data pribadi dan identitas digital semakin mengkhawatirkan. Menjawab tantangan tersebut, Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Komunikasi dan Digital (Kominfo Digital) resmi mendorong percepatan migrasi ke teknologi e-SIM (Embedded SIM).Dalam siaran pers resminya, Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, menegaskan bahwa e-SIM bukan sekadar inovasi teknologi, tetapi fondasi utama dalam membangun ruang digital nasional yang aman dan bersih."e-SIM bukan sekadar tren, ini adalah fondasi utama untuk memperkuat keamanan digital. Dengan sistem biometrik dan integrasi penuh ke perangkat, kita bisa memutus rantai kejahatan siber seperti phishing, spam, hingga judi online," tegas Meutya.Teknologi ini hadir sebagai bagian penting dari revolusi digital global, membawa harapan besar bagi Indonesia untuk mengatasi maraknya kebocoran data pribadi dan penyalahgunaan identitas.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/bkn-wajibkan-multi-factor-authentication-untuk-asn-langkah-strategis-lindungi-keamanan-digital/">BKN Wajibkan Multi-Factor Authentication untuk ASN: Langkah Strategis Lindungi Keamanan Digital</a>e-SIM adalah teknologi kartu SIM yang tertanam langsung di perangkat, berbeda dengan kartu SIM fisik konvensional. Dengan sistem ini, pengguna tidak perlu lagi mengganti kartu secara manual karena semua informasi jaringan sudah tersimpan secara digital.Keunggulan utama e-SIM meliputi:<ul><li>Keamanan Lebih Tinggi: Karena tidak dapat dilepas pasang, e-SIM sulit untuk disalahgunakan oleh pihak tidak bertanggung jawab.</li><li>Mendukung Verifikasi Biometrik: Registrasi nomor baru mengharuskan verifikasi biometrik, menutup peluang penggunaan identitas palsu.</li><li>Mendukung Ekosistem IoT: Membuka peluang luas untuk konektivitas perangkat pintar, mulai dari smartwatch hingga kendaraan otonom.</li></ul>Menurut Meutya Hafid, implementasi e-SIM akan memperkecil risiko penggunaan ilegal Nomor Induk Kependudukan (NIK), yang selama ini menjadi celah kejahatan digital."Ada temuan satu NIK digunakan untuk lebih dari 100 nomor seluler. Ini sangat berbahaya. Pemilik NIK bisa terkena imbas dari aktivitas ilegal yang tidak ia lakukan," jelas Meutya.Saat ini, berdasarkan Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021, setiap NIK hanya dapat digunakan untuk mendaftarkan maksimal tiga nomor per operator.Namun, dengan banyaknya penyalahgunaan, Kementerian berencana menerbitkan Peraturan Menteri Komunikasi dan Digital (Permenkomdigi) baru yang memperketat:<ul><li>Batas registrasi nomor makin dibatasi.</li><li>Verifikasi identitas diperkuat dengan biometrik.</li><li>Sanksi administratif terhadap operator dan pengguna yang melanggar.</li></ul>Langkah ini menjadi bagian dari Gerakan Nasional Kebersihan Data Digital, yang bertujuan membersihkan ruang digital dari pelanggan fiktif dan data ganda.Pemerintah mengapresiasi langkah operator besar seperti Telkomsel, Indosat Ooredoo Hutchison, XL Axiata, dan Smartfren yang telah menyediakan layanan migrasi e-SIM baik secara daring (online) maupun luring (offline).Meski saat ini migrasi ke e-SIM belum bersifat wajib, masyarakat, terutama yang memiliki perangkat mendukung e-SIM, sangat dianjurkan untuk beralih."Migrasi e-SIM adalah bentuk perlindungan diri. Ini bukan hanya soal teknologi, tapi soal keamanan identitas digital setiap warga negara," tegas Meutya.Sosialisasi dan edukasi mengenai penggunaan e-SIM akan terus dilakukan secara nasional, termasuk melalui media sosial, webinar, dan kerja sama dengan komunitas digital.Percepatan migrasi ke e-SIM diharapkan membawa berbagai manfaat besar bagi masyarakat, antara lain:<ul><li>Mengurangi Penipuan Digital: Registrasi biometrik akan mempersulit sindikat kejahatan menggunakan identitas palsu.</li><li>Meningkatkan Perlindungan Data Pribadi: Pengamanan ganda pada perangkat akan melindungi data sensitif pengguna.</li><li>Mempermudah Manajemen Nomor: Aktivasi dan pemindahan jaringan bisa dilakukan tanpa kartu fisik, cukup melalui pengaturan perangkat.</li><li>Mendukung Smart City dan IoT: e-SIM membuka jalan bagi integrasi teknologi cerdas dalam kehidupan sehari-hari.</li></ul>Namun demikian, tantangan tetap ada. Tidak semua masyarakat familiar dengan teknologi ini. Diperlukan pendekatan edukatif agar proses migrasi berlangsung inklusif dan tidak meninggalkan kelompok rentan.Migrasi ke e-SIM merupakan tonggak penting dalam upaya Indonesia memperkuat keamanan data pribadi dan memberantas penyalahgunaan identitas digital. Dukungan dari pemerintah, operator, pakar, dan masyarakat menjadi kunci suksesnya transformasi ini.Dengan teknologi e-SIM dan kebijakan pendukung yang kuat, Indonesia selangkah lebih dekat menuju ruang digital yang bersih, aman, dan bertanggung jawab. Masa depan digital Indonesia dimulai dari sekarang—dengan perlindungan identitas yang lebih baik untuk setiap warga negara.

Pemerintah mendorong migrasi ke e-SIM untuk memperkuat keamanan digital nasional. Teknologi ini mengurangi penyalahgunaan identitas, mendukung verifikasi biometrik, dan membuka jalan menuju ekosistem digital yang lebih aman, bersih, dan terkendali.

thumbnail_Pemerintah Dorong Migrasi ke e-SIM untuk Perkuat Keamanan Digital Nasional.webp

Pemerintah Dorong Migrasi ke e-SIM untuk Perkuat Keamanan Digital Nasional.webp

Pemerintah Dorong Migrasi ke e-SIM untuk Perkuat Keamanan Digital Nasional

Di tengah transformasi digital yang masif, keamanan informasi menjadi prioritas utama. Badan Kepegawaian Negara (BKN) menanggapi ancaman ini dengan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 2960/B-SI.02.01/SD/E/2025 pada 19 Maret 2025. Surat edaran ini mewajibkan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik di instansi pusat maupun daerah, untuk menerapkan Multi-Factor Authentication (MFA) dalam mengakses layanan kepegawaian.Meningkatnya kasus credential stealing dan malware membuat pemerintah sadar bahwa sistem keamanan satu lapis, seperti hanya menggunakan password, tidak lagi memadai. MFA hadir sebagai solusi strategis untuk memperkuat perlindungan terhadap data pribadi ASN dan keamanan informasi negara.Menurut Kepala BKN, penggunaan MFA tidak hanya soal teknis, melainkan bagian dari "revolusi budaya digital" dalam birokrasi.Multi-Factor Authentication (MFA) adalah metode autentikasi berlapis yang menggabungkan lebih dari satu bukti identitas sebelum memberikan akses ke sistem. Biasanya meliputi kombinasi password, One-Time Password (OTP), hingga biometrik seperti sidik jari atau pemindaian wajah.Dalam konteks ASN, MFA menjadi krusial karena:<ul><li>Melindungi data kepegawaian sensitif</li><li>Mencegah akses ilegal akibat pencurian kata sandi</li><li>Mengurangi potensi serangan siber yang menargetkan birokrasi</li><li>Meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan administrasi negara</li></ul>"Banyak ASN masih menggunakan password sederhana seperti '123456' atau nama sendiri. Ini rentan diretas," ujar Dr. Ratih Kusumawardani, pakar keamanan siber dari Universitas Indonesia.Mulai 23 Maret 2025, seluruh akses ke layanan BKN wajib melalui Platform ASN Digital (<a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://asndigital.bkn.go.id">https://asndigital.bkn.go.id</a>). ASN cukup melakukan single login dan mengaktifkan MFA melalui tautan resmi s.id/aktivasimfaasn.Tanpa aktivasi MFA, ASN tidak akan bisa:<ul><li>Memperbarui data pribadi</li><li>Mengajukan peremajaan data kepegawaian</li><li>Mencetak SK dan dokumen penting lainnya</li></ul>Sosialisasi nasional telah dilakukan pada 17 Maret 2025 via Zoom dan YouTube resmi BKN. Selain itu, Kantor Regional BKN dan unit pengelola kepegawaian di instansi-instansi juga ditugaskan untuk melakukan pendampingan teknis.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/indonesia-dan-qatar-sepakati-kerja-sama-pertahanan-strategis-fokus-teknologi-drone-hingga-perdamaian-kawasan/">Indonesia dan Qatar Sepakati Kerja Sama Pertahanan Strategis: Fokus Teknologi Drone hingga Perdamaian Kawasan</a>BKN juga membuka layanan Helpdesk Digital untuk membantu ASN yang menghadapi kendala. Meski kebijakan ini mendapat sambutan positif, tantangan besar tetap ada."Banyak ASN di daerah terpencil yang masih menggunakan perangkat lama atau koneksi internet tidak stabil," kata Bambang Prasetyo, Ketua Asosiasi Pemerhati Keamanan Informasi Indonesia.Dalam jangka panjang, keberhasilan ini akan memperkuat posisi Indonesia sebagai negara dengan birokrasi modern, profesional, dan aman secara digital.Selain Surat Edaran BKN Nomor 2960/B-SI.02.01/SD/E/2025, regulasi lain yang menjadi payung hukum meliputi:<ul><li>Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yang mewajibkan ASN menjaga integritas dan kerahasiaan data</li><li>Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE)</li><li>Peraturan BSSN tentang Perlindungan Infrastruktur Informasi Vital Nasional</li></ul>Regulasi-regulasi ini menjadi landasan penting untuk memastikan keamanan informasi di instansi pemerintah."Ini bukan semata soal teknologi. Ini adalah transformasi budaya dalam birokrasi," ujar Prof. Yanuar Nugroho, mantan Deputi Kepala Staf Kepresidenan bidang Kajian dan Pengelolaan Isu Strategis.Kebijakan penerapan Multi-Factor Authentication untuk ASN oleh BKN adalah langkah strategis yang mencerminkan kesadaran serius pemerintah terhadap ancaman dunia digital. Meskipun tantangan teknis dan literasi masih ada, langkah ini adalah fondasi penting dalam membangun birokrasi yang bersih, profesional, aman, dan adaptif terhadap perkembangan zaman.Dalam era digital yang serba cepat, menjaga keamanan data pribadi dan sistem informasi negara bukan lagi pilihan, melainkan keharusan. Dengan kolaborasi antara pemerintah, ASN, dan masyarakat, Indonesia bisa melangkah lebih mantap menuju transformasi digital yang inklusif dan aman.

BKN mewajibkan seluruh ASN menggunakan Multi-Factor Authentication (MFA) untuk mengakses layanan kepegawaian. Kebijakan ini bertujuan meningkatkan keamanan data, mencegah akses ilegal, dan mendukung transformasi birokrasi digital yang lebih aman dan profesional.

thumbnail_BKN Wajibkan Multi-Factor Authentication untuk ASN Langkah Strategis Lindungi Keamanan Digital.webp

BKN Wajibkan Multi-Factor Authentication untuk ASN Langkah Strategis Lindungi Keamanan Digital.webp

BKN Wajibkan Multi-Factor Authentication untuk ASN: Langkah Strategis Lindungi Keamanan Digital

Indonesia dan Qatar resmi mempererat kerja sama pertahanan strategis melalui pertemuan antara Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin, dengan Menhan Qatar, Sheikh Saoud bin Abdulrahman bin Hassan bin Ali Al Thani, di Kantor Kementerian Pertahanan Qatar pada Sabtu (12/4) waktu setempat.Dalam rilis resmi yang diterima redaksi, Minggu (13/4), Sjafrie mengungkapkan komitmen kedua negara untuk memperluas kolaborasi di bidang teknologi drone, keamanan siber, rudal balistik, serta memperkuat pertukaran perwira dan latihan militer gabungan. Kesepakatan ini juga mencakup dukungan terhadap inisiatif Qatar dalam upaya mendorong perdamaian di kawasan, khususnya terkait konflik Palestina dan Ukraina.Langkah ini menandai pembentukan umbrella agreement serta forum dialog tahunan sebagai dasar kerja sama berkelanjutan dan berdampak nyata.Hubungan diplomatik antara Indonesia dan Qatar telah terjalin erat sejak lama, namun dinamika global seperti ancaman siber, perlombaan senjata teknologi tinggi, dan ketidakstabilan kawasan mendorong perlunya kerja sama pertahanan yang lebih strategis.Dalam konteks ini, pertemuan Menteri Pertahanan dari kedua negara menjadi krusial untuk memperkuat kolaborasi militer yang visioner. Indonesia, sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, dan Qatar, sebagai kekuatan diplomatik di Timur Tengah, memiliki kepentingan bersama dalam menciptakan kawasan yang damai dan stabil."Komitmen kita bersama adalah membangun kawasan yang damai, stabil, dan sejahtera melalui dialog dan kerja sama militer yang saling menguntungkan." Tegas Menteri Pertahanan RI, Sjafrie Sjamsoeddin.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/waspadai-risiko-keamanan-data-saat-menggunakan-layanan-ai-untuk-ilustrasi-kartun-lebaran/">Waspadai Risiko Keamanan Data Saat Menggunakan Layanan AI untuk Ilustrasi Kartun Lebaran</a>Sementara itu, Menhan Qatar, Sheikh Saoud bin Abdulrahman Al Thani, juga menyatakan harapan agar kerja sama ini membawa manfaat besar bagi keamanan kawasan dan mempererat hubungan bilateral di berbagai bidang.Pakar hubungan internasional dari Universitas Indonesia, Dr. Rizky Amalia, menilai bahwa kerja sama ini memiliki dimensi strategis yang penting."Indonesia sedang beradaptasi dengan dinamika baru dalam pertahanan global. Kerja sama dengan Qatar memungkinkan Indonesia mengakses teknologi pertahanan canggih, sambil memperkuat posisi diplomatiknya di Timur Tengah," jelas Rizky.Ia juga menambahkan bahwa dalam konteks global yang penuh ketidakpastian, aliansi non-tradisional seperti ini sangat penting untuk diversifikasi hubungan strategis.Pertemuan antara Menteri Pertahanan RI dan Menhan Qatar menandai babak baru dalam hubungan bilateral kedua negara. Dengan fokus pada teknologi pertahanan modern, pertukaran personel militer, dan dukungan terhadap inisiatif perdamaian, kerja sama ini menjadi langkah strategis yang membawa manfaat jangka panjang bagi kedua negara dan kawasan secara keseluruhan.Penting bagi Indonesia untuk mengelola kerja sama ini secara bijaksana, mengutamakan transparansi, dan memastikan transfer teknologi berjalan optimal untuk memperkuat kemandirian pertahanan nasional.

Indonesia dan Qatar sepakat menjalin kerja sama strategis di bidang pertahanan, mencakup teknologi drone, keamanan siber, hingga perdamaian kawasan. Kolaborasi ini memperkuat hubungan diplomatik dan membuka peluang transfer teknologi pertahanan modern.

thumbnail_Indonesia dan Qatar Sepakati Kerja Sama Pertahanan Fokus Teknologi Drone hingga Perdamaian Kawasan.webp

Indonesia dan Qatar Sepakati Kerja Sama Pertahanan Fokus Teknologi Drone hingga Perdamaian Kawasan.webp

Indonesia dan Qatar Sepakati Kerja Sama Pertahanan Strategis: Fokus Teknologi Drone hingga Perdamaian Kawasan

Lebaran 2025 membawa tren baru di kalangan warganet: mengubah foto keluarga menjadi ilustrasi bergaya Studio Ghibli menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI). Fenomena ini tidak hanya menjadi ajang berbagi keceriaan di media sosial, tetapi juga memunculkan kekhawatiran para ahli keamanan siber terkait perlindungan data pribadi.Di balik kemudahan dan keunikan layanan AI ini, terdapat risiko tersembunyi yang dapat mengancam keamanan digital pengguna. Menurut Vladislav Tushkanov, peneliti dari Kaspersky AI Technology Research Center, meskipun platform AI menawarkan hiburan, pengguna tetap harus waspada terhadap potensi kebocoran data.Seiring berkembangnya teknologi, banyak layanan AI bermunculan untuk mengubah foto menjadi kartun. Tren ini semakin meningkat menjelang momen spesial seperti Lebaran. Warganet ramai-ramai mengunggah hasil ilustrasi mereka ke media sosial, menciptakan fenomena viral yang tak terhindarkan.Namun, penggunaan layanan ini kerap dilakukan tanpa mempertimbangkan aspek keamanan. Banyak pengguna asal mengunggah foto pribadi tanpa mengetahui bagaimana data tersebut akan dikelola atau disimpan oleh platform.Tushkanov mengungkapkan bahwa setiap platform digital berpotensi menjadi target serangan siber, baik karena gangguan teknis maupun peretasan. Studi terbaru dari Kaspersky menemukan adanya jual beli akun layanan AI yang dicuri di forum gelap internet. Ini membuktikan bahwa data pengguna, termasuk foto pribadi, menjadi komoditas berharga di dunia maya.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/pemerintah-diminta-perketat-keamanan-siber-untuk-cegah-kebocoran-data-di-platform-donasi/">Pemerintah Diminta Perketat Keamanan Siber untuk Cegah Kebocoran Data di Platform Donasi</a>Selain itu, foto potret pengguna dapat digunakan pelaku kejahatan untuk berbagai aksi penipuan, seperti menyamar di media sosial atau menjalankan skema pencurian identitas."Setiap unggahan foto, terutama jika disertai informasi tambahan, meningkatkan risiko penyalahgunaan," ujar Tushkanov.Pakar keamanan menekankan pentingnya langkah-langkah perlindungan saat menggunakan layanan AI. Beberapa saran yang diberikan meliputi:<ul><li style="font-weight:400;" aria-level="1">Menggunakan kata sandi yang kuat</li><li style="font-weight:400;" aria-level="1">Mengaktifkan autentikasi dua faktor</li><li style="font-weight:400;" aria-level="1">Menghindari berbagi informasi sensitif di platform chatbot</li><li style="font-weight:400;" aria-level="1">Memilih platform resmi yang terpercaya</li><li style="font-weight:400;" aria-level="1">Waspada terhadap situs phishing</li></ul>Tushkanov juga mengingatkan agar memperlakukan chatbot seperti orang asing. "Jangan pernah berbagi informasi pribadi, keuangan, atau kesehatan dengan chatbot," tambahnya.Penyalahgunaan data pribadi dapat berujung pada dampak serius bagi masyarakat, seperti pencurian identitas, peretasan akun, dan bahkan kejahatan finansial. Sayangnya, di Indonesia regulasi terkait perlindungan data pribadi, meskipun telah diperkuat melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) 2022, implementasinya masih menghadapi tantangan.Pemerintah dan lembaga terkait didorong untuk lebih tegas dalam mengawasi dan menindak platform digital yang lalai dalam menjaga keamanan data pengguna.Sejumlah upaya terus dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya keamanan digital. Instansi pemerintah, akademisi, hingga lembaga swasta mulai aktif mengedukasi publik melalui seminar, kampanye media sosial, dan pelatihan keamanan siber.Platform AI pun diminta untuk transparan mengenai bagaimana data pengguna dikumpulkan, digunakan, dan dilindungi. Audit keamanan berkala dan sertifikasi keamanan siber menjadi salah satu standar yang diusulkan untuk melindungi pengguna.Agar tetap aman saat menikmati layanan AI, berikut beberapa langkah pencegahan yang direkomendasikan:<ol><li style="font-weight:400;" aria-level="1">Gunakan Platform Terpercaya: Pastikan platform memiliki kebijakan privasi yang jelas dan reputasi yang baik.</li><li style="font-weight:400;" aria-level="1">Baca Syarat dan Ketentuan: Pahami hak dan kewajiban Anda sebagai pengguna.</li><li style="font-weight:400;" aria-level="1">Minimalisasi Data: Unggah foto seminimal mungkin dan hindari mencantumkan informasi sensitif.</li><li style="font-weight:400;" aria-level="1">Perbarui Pengamanan Akun: Rutin ganti kata sandi dan gunakan autentikasi dua faktor.</li><li style="font-weight:400;" aria-level="1">Tingkatkan Literasi Digital: Ikuti pelatihan atau baca sumber terpercaya tentang keamanan siber.</li><li style="font-weight:400;" aria-level="1">Laporkan Aktivitas Mencurigakan: Jika menemukan situs atau layanan mencurigakan, segera laporkan ke pihak berwenang.</li></ol>Dengan meningkatkan kewaspadaan dan memahami risiko, masyarakat dapat tetap menikmati tren teknologi sambil menjaga keamanan data pribadinya.Tren mengubah foto menjadi ilustrasi kartun menggunakan AI di momen Lebaran memang membawa keceriaan, namun pengguna tidak boleh lengah terhadap ancaman digital yang mengintai. Perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas utama setiap kali berinteraksi dengan layanan berbasis teknologi. Dengan langkah pencegahan yang tepat dan peningkatan literasi digital, masyarakat dapat beradaptasi dengan perkembangan teknologi secara aman dan bijak.

Tren AI ilustrasi kartun Lebaran makin populer, tapi menyimpan risiko kebocoran data. Ketahui bahaya tersembunyi, saran keamanan siber, dan langkah pencegahan agar tetap aman saat menggunakan layanan AI.

thumbnail_Waspadai Risiko Keamanan Data Saat Menggunakan Layanan AI untuk Ilustrasi Kartun Lebaran.webp

Waspadai Risiko Keamanan Data Saat Menggunakan Layanan AI untuk Ilustrasi Kartun Lebaran.webp

Waspadai Risiko Keamanan Data Saat Menggunakan Layanan AI untuk Ilustrasi Kartun Lebaran

Di tengah meningkatnya semangat berzakat dan berdonasi selama Ramadan, anggota DPR RI Junico Bisuk Partahi Siahaan atau yang akrab disapa Nico Siahaan mengingatkan bahaya yang mengintai dunia digital. Ia meminta pemerintah untuk meningkatkan sistem keamanan siber guna mencegah kebocoran data pribadi masyarakat.Menurut Nico, keamanan siber adalah tanggung jawab bersama, namun pemerintah memiliki peran kunci untuk memastikan bahwa data warga negara terlindungi dengan baik, terlebih saat aktivitas donasi daring meningkat."Jangan sampai niat baik dalam berzakat atau berdonasi justru dimanfaatkan oleh oknum untuk kejahatan digital," ujar Nico Siahaan dalam keterangannya.Selain menyoroti peran pemerintah, Nico Siahaan juga menegaskan bahwa setiap individu memiliki kewajiban untuk menjaga data pribadinya. Ia mengimbau masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi daring, terutama di platform donasi."Jangan sembarangan transfer uang. Banyak oknum yang memanfaatkan momen ini dengan membuat situs donasi palsu. Sekali data pribadi Anda bocor, risikonya bisa berlangsung lama," tambahnya.Sebagai anggota Komisi I DPR yang membawahi bidang teknologi dan komunikasi, Nico mengingatkan bahwa masyarakat perlu memilih platform donasi yang resmi, memiliki legalitas, serta transparan dalam pengelolaannya.Nico Siahaan menekankan pentingnya verifikasi sebelum melakukan donasi secara online. Ia menyarankan masyarakat untuk memastikan situs atau platform donasi telah memiliki izin resmi dan dapat dipercaya."Pastikan Anda tidak memasukkan data pribadi ke situs yang tidak jelas. Cek kembali rekening tujuan dan jangan tergiur ajakan donasi yang tidak transparan. Gunakan juga pengamanan tambahan untuk akun keuangan Anda," tegasnya.Verifikasi ini sangat penting mengingat banyaknya situs palsu yang bermunculan, khususnya di momen-momen keagamaan ketika semangat berdonasi masyarakat tengah tinggi.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/kebocoran-data-pemalang-situs-resmi-pemerintah-diretas-ini-tanggapan-dan-analisis-pakar/">Kebocoran Data Pemalang: Situs Resmi Pemerintah Diretas, Ini Tanggapan dan Analisis Pakar</a>Dalam keterangannya, Nico Siahaan juga mendorong pemerintah, khususnya instansi yang bergerak di dunia digital, untuk lebih aktif dalam mengawasi dan memeriksa keamanan platform donasi yang digunakan masyarakat."Kami berharap pemerintah lebih memperhatikan aspek keamanan digital agar masyarakat tetap aman saat bertransaksi. Jangan sampai niat baik menjadi celah bagi kejahatan siber," kata Nico.Ia menilai, penguatan keamanan siber harus dilakukan dari sisi regulasi, infrastruktur, hingga pengawasan aktif terhadap platform daring.Kebocoran data pribadi bukan hanya berdampak sesaat, melainkan bisa memicu kejahatan digital jangka panjang. Data yang bocor dapat digunakan untuk penipuan, pencurian identitas, hingga kejahatan finansial lain.Menurut laporan "Indonesia Cybersecurity Report 2024", kasus kebocoran data meningkat 32% dibandingkan tahun sebelumnya, dengan mayoritas serangan menyasar sektor keuangan dan layanan publik.Oleh sebab itu, penguatan perlindungan data pribadi harus menjadi prioritas, baik bagi pemerintah, swasta, maupun masyarakat umum.Indonesia telah memiliki payung hukum terkait perlindungan data pribadi melalui UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (PDP). Undang-undang ini mengatur kewajiban penyelenggara sistem elektronik untuk menjaga keamanan data pengguna serta mengatur sanksi bagi pelanggar.Namun, tantangan implementasi di lapangan masih cukup besar. Banyak instansi dan platform daring yang belum sepenuhnya patuh terhadap standar keamanan yang diatur dalam undang-undang tersebut.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/ancaman-siber-meningkat-akun-valid-dan-aplikasi-publik-jadi-target-utama-di-2024/">Ancaman Siber Meningkat: Akun Valid dan Aplikasi Publik Jadi Target Utama di 2024</a>Nico Siahaan berharap UU PDP bisa dijalankan dengan lebih efektif untuk meminimalisir risiko kebocoran data, terutama di sektor-sektor sensitif seperti donasi daring.Agar terhindar dari kejahatan digital, masyarakat disarankan untuk:<ul><li>Memilih platform donasi resmi yang memiliki izin dan review positif.</li><li>Memastikan keamanan situs dengan memeriksa URL (pastikan menggunakan HTTPS).</li><li>Tidak sembarangan membagikan data pribadi seperti nomor KTP, rekening bank, atau PIN.</li><li>Menggunakan autentikasi dua faktor (Two-Factor Authentication) untuk akun keuangan.</li><li>Meningkatkan literasi digital, termasuk mengenali tanda-tanda situs palsu atau phishing.</li></ul>Dengan kesadaran kolektif dan langkah preventif yang tepat, potensi kerugian akibat kejahatan digital dapat diminimalisir.Peningkatan keamanan siber menjadi sangat krusial di tengah derasnya aktivitas digital masyarakat, khususnya saat Ramadan. Seruan Nico Siahaan kepada pemerintah untuk memperketat keamanan platform donasi harus menjadi perhatian serius. Di sisi lain, masyarakat juga dituntut untuk lebih waspada dan cerdas dalam menjaga data pribadinya.Melindungi data bukan hanya tugas pemerintah atau platform daring, melainkan tanggung jawab seluruh pihak demi terciptanya ekosistem digital yang aman dan terpercaya.

Nico Siahaan minta pemerintah tingkatkan keamanan siber untuk lindungi data masyarakat dari ancaman situs donasi palsu saat Ramadan.

thumbnail_Pemerintah Diminta Perketat Keamanan Siber untuk Cegah Kebocoran Data di Platform Donasi.webp

Pemerintah Diminta Perketat Keamanan Siber untuk Cegah Kebocoran Data di Platform Donasi.webp

Pemerintah Diminta Perketat Keamanan Siber untuk Cegah Kebocoran Data di Platform Donasi

Dunia siber Indonesia kembali diguncang oleh kebocoran data Pemalang setelah situs resmi Pemerintah Kabupaten Pemalang diretas. Insiden peretasan situs pemerintah ini memicu kekhawatiran publik, mengingat meningkatnya ancaman siber di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Informasi tentang kebocoran ini pertama kali diungkap oleh akun intelijen ancaman siber internasional @MonThreat di platform X (sebelumnya Twitter).Data yang diklaim berhasil diretas meliputi user ID, nama lengkap, alamat email, password, status dan hak akses, alamat rumah, Nomor Induk Kependudukan (NIK), nomor telepon, serta foto KTP pengguna. Informasi ini dikabarkan telah tersebar di forum hacker underground, menimbulkan ketakutan akan penyalahgunaan data pribadi masyarakat Kabupaten Pemalang.Dikonfirmasi pada Kamis, 3 April 2025, pukul 09.37 WIB, Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, menyatakan bahwa dirinya sudah mengetahui kabar tersebut dengan pesan singkat, "Sy sdh dpt infonya." Sementara itu, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Pemalang, Joko Ngatmo, memberikan klarifikasi lebih lanjut pada malam harinya.Joko menjelaskan bahwa data yang bocor berasal dari aplikasi yang masih dalam tahap uji coba, dan data tersebut merupakan data dummy, bukan data resmi warga. "Pemerintah Daerah Kabupaten Pemalang telah mengidentifikasi kebocoran data yang dimaksud dalam pemberitaan yang telah menyebar di masyarakat. Data tersebut merupakan data aplikasi yang masih dalam masa trial, dan data yang ada merupakan data dummy yang jumlahnya tidak signifikan," ujar Joko.Joko Ngatmo menegaskan bahwa aplikasi yang diretas belum digunakan dalam sistem pelayanan publik. Dengan demikian, tidak ada data pribadi resmi masyarakat yang dikompromikan dalam insiden ini.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/blog/">Akun YouTube Presiden Kosta Rika Diretas, Berhasil Dikembalikan Setelah Beberapa Jam</a>Namun demikian, penyebaran informasi mengenai adanya foto KTP yang menyerupai data asli tetap menimbulkan kekhawatiran di masyarakat. Ini menunjukkan bahwa uji coba aplikasi semestinya dilakukan di server tertutup dan tidak boleh menggunakan data yang menyerupai data nyata.Pakar keamanan siber Indonesia dari CISSReC (Communication &amp; Information System Security Research Center), Dr. Pratama Persadha, turut memberikan komentarnya. Ia menegaskan bahwa meskipun data yang bocor diklaim sebagai dummy, kejadian ini tetap menjadi alarm serius untuk keamanan sistem digital pemerintahan.Menurut Pratama, uji coba aplikasi Pemkab Pemalang seharusnya dilakukan di lingkungan yang tidak terhubung langsung ke domain publik. "Jika dalam data tersebut terdapat foto KTP yang menyerupai data asli, ini harus menjadi perhatian serius," tegasnya.Kebocoran data, sekecil apapun, menunjukkan lemahnya perlindungan data pribadi Indonesia di lingkungan pemerintahan. Berdasarkan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, setiap penyelenggara sistem elektronik berkewajiban menjaga keamanan data pribadi pengguna dan bertanggung jawab penuh apabila terjadi kebocoran.Tidak hanya itu, Indonesia Data Breach Report 2024 yang dirilis oleh VPNMentor mencatat lebih dari 17 kasus kebocoran data besar di instansi pemerintah sejak 2023 hingga 2024, dengan total kerugian mencapai USD 6 juta. Fakta ini menunjukkan bahwa sektor pemerintahan masih menjadi target utama serangan hacker terhadap pemerintah daerah.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/pentagon-selidiki-dugaan-kebocoran-data-dengan-uji-poligraf-elon-musk-tanggapi-keras/">Pentagon Selidiki Dugaan Kebocoran Data dengan Uji Poligraf, Elon Musk Tanggapi Keras</a>Meski Pemkab Pemalang mengklaim bahwa data yang bocor adalah dummy, tetap perlu dilakukan audit keamanan siber dan forensik digital kebocoran data secara transparan. Audit berkala terhadap sistem IT pemerintah daerah penting untuk mengidentifikasi celah keamanan sejak dini.Selain itu, perlu adanya peningkatan edukasi literasi digital kepada seluruh pengelola sistem IT di lingkungan pemerintahan daerah. Penanganan insiden siber tidak hanya soal reaksi cepat, tetapi juga pencegahan jangka panjang untuk melindungi kepercayaan publik.Melihat banyaknya kasus kebocoran data, pemerintah daerah perlu aktif mengedukasi masyarakat tentang pentingnya melindungi data pribadi. Masyarakat juga harus diedukasi tentang bagaimana mengamankan informasi pribadinya, termasuk menggunakan password yang kuat, berhati-hati terhadap phishing, dan tidak mudah membagikan data sensitif di platform online.Kasus kebocoran data Pemalang ini menjadi pengingat keras tentang pentingnya membangun sistem keamanan siber pemerintah daerah yang kokoh. Meski data yang bocor disebut dummy, tetap saja menunjukkan adanya celah yang bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.Upaya memperkuat perlindungan data pribadi Indonesia harus menjadi prioritas utama di era digital ini. Dengan melakukan langkah-langkah pencegahan yang tepat, audit keamanan rutin, dan meningkatkan kesadaran masyarakat, diharapkan insiden serupa tidak akan terulang di masa depan.

Situs resmi Pemerintah Kabupaten Pemalang diretas dan data pengguna bocor. Meski disebut data dummy, pakar keamanan siber menilai ini alarm serius. Baca analisis lengkapnya di sini!

thumbnail_Kebocoran Data Pemalang Situs Resmi Pemerintah Diretas Ini Tanggapan dan Analisis Pakar.webp

Kebocoran Data Pemalang Situs Resmi Pemerintah Diretas Ini Tanggapan dan Analisis Pakar.webp

Kebocoran Data Pemalang: Situs Resmi Pemerintah Diretas, Ini Tanggapan dan Analisis Pakar

Dalam dunia siber yang terus berkembang, ancaman terhadap keamanan digital semakin meningkat. Laporan terbaru dari Kaspersky Incident Response mengungkapkan bahwa pada tahun 2024, akun yang valid semakin sering dimanfaatkan sebagai vektor serangan awal. Data menunjukkan bahwa akun-akun ini menjadi titik masuk bagi 31,4% serangan siber yang terjadi sepanjang tahun. Sementara itu, aplikasi yang dapat diakses publik (public-facing applications) tetap menjadi jalur utama bagi para peretas, mencatatkan 39,2% dari total serangan.Laporan Kaspersky Incident Response memberikan wawasan mendalam mengenai berbagai serangan siber yang berhasil diidentifikasi dan diselidiki oleh tim Kaspersky selama tahun 2024. Laporan ini disusun berdasarkan data dari organisasi yang mencari dukungan dalam menangani insiden siber. Dengan adanya laporan ini, berbagai organisasi diharapkan dapat meningkatkan langkah-langkah keamanan mereka dan mengembangkan strategi respons insiden yang lebih efektif guna menghadapi ancaman yang terus berkembang.Salah satu temuan utama dalam laporan tersebut adalah dominasi aplikasi publik sebagai vektor serangan siber utama. Aplikasi yang dapat diakses secara publik terus menjadi titik lemah bagi perusahaan dan organisasi, mencatatkan 39,2% serangan yang terjadi. Hal ini menunjukkan bahwa peretas masih mengandalkan metode eksploitasi terhadap aplikasi-aplikasi yang kurang dilindungi atau memiliki celah keamanan yang belum diperbaiki.Selain aplikasi publik, akun yang valid kini juga menjadi salah satu vektor serangan paling umum, dengan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2024, akun yang valid bertanggung jawab atas 31,4% insiden siber yang terjadi. Lonjakan ini mengindikasikan semakin banyak perusahaan yang menjadi sasaran broker akses awal atau Initial Access Brokers (IAB). Para IAB ini memanfaatkan kredensial yang telah dikompromikan dan dijual di darknet untuk kemudian digunakan dalam serangan lebih lanjut.Tren ini sangat berbahaya dalam konteks Ransomware-as-a-Service (RaaS), di mana IAB berperan dalam mempercepat dan merampingkan operasi kejahatan siber. Data dari laporan Kaspersky juga mengungkapkan bahwa korban dari serangan ini sering kali telah disusupi jauh sebelum insiden utama terjadi. Kredensial mereka bocor tanpa terdeteksi, memberikan kesempatan bagi penjahat siber untuk mengakses sistem perusahaan secara diam-diam.Kepala Tim Respons Darurat Global di Kaspersky, Konstantin Sapronov, menekankan bahwa ancaman dunia maya berkembang dengan sangat cepat, memaksa para penyerang untuk terus mengadaptasi metode mereka dalam mengeksploitasi celah keamanan perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan tidak hanya perlu memperkuat sistem keamanannya secara langsung, tetapi juga menumbuhkan budaya respons insiden yang lebih proaktif dan adaptif.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/pentagon-selidiki-dugaan-kebocoran-data-dengan-uji-poligraf-elon-musk-tanggapi-keras/">Pentagon Selidiki Dugaan Kebocoran Data dengan Uji Poligraf, Elon Musk Tanggapi Keras</a>Sapronov menjelaskan bahwa tanpa respons yang cepat dan efektif, organisasi dapat kehilangan kendali atas data sensitif mereka. Hal ini bisa berujung pada kebocoran informasi, pencurian identitas, hingga serangan ransomware yang berdampak besar pada bisnis.Untuk membantu perusahaan melindungi diri dari ancaman ransomware dan serangan siber lainnya, para ahli dari Kaspersky merekomendasikan langkah-langkah berikut:<ol><li>Menerapkan Kebijakan Kata Sandi yang Kuat dan Autentikasi Multifaktor Penggunaan kata sandi yang kompleks dan sistem autentikasi ganda dapat mengurangi risiko akun disusupi.</li><li>Menghapus Port Manajemen dari Akses Publik Menutup akses ke port manajemen yang dapat dimanfaatkan oleh peretas untuk mengambil alih sistem.</li><li>Menetapkan Kebijakan Tanpa Toleransi terhadap Manajemen Patch Perusahaan harus secara rutin memperbarui sistem dan menerapkan patch keamanan pada aplikasi yang dapat diakses publik.</li><li>Meningkatkan Kesadaran Keamanan Siber bagi Karyawan Karyawan merupakan garis pertahanan pertama dalam keamanan digital. Oleh karena itu, pelatihan keamanan siber harus menjadi prioritas.</li><li>Menggunakan Layanan Keamanan yang Mampu Mendeteksi Serangan Sejak Dini Memanfaatkan layanan yang dapat mengidentifikasi dan menghentikan serangan pada tahap awal sebelum penjahat siber mencapai tujuannya.</li></ol>Dengan meningkatnya ancaman siber yang menyasar akun valid dan aplikasi yang dapat diakses publik, perusahaan harus lebih waspada dalam menjaga sistem keamanan mereka. Laporan Kaspersky Incident Response menunjukkan betapa pentingnya langkah-langkah pencegahan yang proaktif dan respons insiden yang cepat.Perusahaan yang ingin bertahan di era digital harus mengadopsi strategi keamanan yang lebih kuat, mengedukasi karyawan tentang ancaman siber, serta bekerja sama dengan penyedia keamanan siber untuk mendeteksi dan menangani potensi serangan sejak dini. Dengan pendekatan ini, risiko serangan siber dapat diminimalkan, dan data perusahaan tetap aman dari ancaman yang semakin kompleks.

Laporan Kaspersky 2024 ungkap ancaman siber meningkat, dengan akun valid dan aplikasi publik jadi target utama. Serangan ini dimanfaatkan peretas untuk akses awal, memicu risiko ransomware dan kebocoran data. Perusahaan harus perkuat strategi keamanan digital mereka.

thumbnail_Ancaman Keamanan Siber Bahaya Menggunakan Email Kantor untuk Akun Pribadi.webp

Ancaman Keamanan Siber Bahaya Menggunakan Email Kantor untuk Akun Pribadi.webp

Ancaman Siber Meningkat: Akun Valid dan Aplikasi Publik Jadi Target Utama di 2024

Komputasi kuantum mengalami lonjakan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Sejumlah perusahaan teknologi besar seperti Google dan IBM, serta institusi riset dari negara-negara seperti Tiongkok, telah berhasil mengembangkan prototipe komputer kuantum yang menjanjikan daya komputasi luar biasa. Sebagai contoh, Google pernah menyatakan bahwa salah satu prosesor kuantumnya mampu menyelesaikan perhitungan kompleks dalam hitungan menit—yang secara teori akan memerlukan ribuan tahun pada komputer konvensional.Pencapaian semacam ini memunculkan kekhawatiran yang sangat nyata di dunia keamanan informasi. Mengapa? Karena kekuatan komputasi kuantum mampu mematahkan algoritma enkripsi yang saat ini dianggap aman dan digunakan secara luas dalam komunikasi digital, transaksi keuangan, serta perlindungan data penting lainnya.Artikel ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada perusahaan mengenai risiko dari kemajuan quantum computing terhadap sistem enkripsi yang ada, serta langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengantisipasinya sejak dini.<img src="https://fourtrezz.co.id/uploads/Quantum_Computing_dan_Ancaman_terhadap_Enkripsi_Apa_yang_Harus_Dilakukan_Perusahaan_Sekarang_17286cdbac.webp" alt="Quantum Computing dan Ancaman terhadap Enkripsi Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan Sekarang.webp" width="1200" height="628"><h2>Apa Itu Quantum Computing dan Bagaimana Cara Kerjanya?</h2>Berbeda dengan komputer klasik yang menggunakan bit sebagai satuan informasi (bernilai 0 atau 1), komputer kuantum menggunakan unit bernama qubit. Qubit memiliki kemampuan untuk berada dalam keadaan 0 dan 1 secara bersamaan melalui prinsip yang dikenal sebagai superposisi.Selain itu, qubit juga dapat saling terhubung melalui fenomena entanglement, di mana dua atau lebih qubit memiliki hubungan yang sangat erat sehingga perubahan pada salah satu qubit akan langsung memengaruhi qubit lain, meskipun berada pada jarak yang berjauhan.Dengan dua konsep tersebut—superposisi dan entanglement—komputer kuantum dapat menjalankan perhitungan paralel dalam skala besar, menjadikannya jauh lebih efisien dalam memecahkan persoalan-persoalan kompleks yang sulit diselesaikan oleh komputer klasik. Termasuk di antaranya adalah proses pemfaktoran bilangan prima besar, yang menjadi dasar dari sistem enkripsi kunci publik seperti RSA.<h2>Mengapa Quantum Computing Menjadi Ancaman bagi Enkripsi Saat Ini?</h2>Mayoritas protokol keamanan digital saat ini bergantung pada dua jenis kriptografi: kriptografi asimetris (seperti RSA dan ECC) dan kriptografi simetris (seperti AES). Keduanya menghadapi ancaman berbeda dari perkembangan komputer kuantum.<ol><li>Ancaman terhadap Kriptografi Asimetris</li></ol>Komputer kuantum dapat menggunakan algoritma Shor untuk memecahkan enkripsi RSA dan ECC dengan jauh lebih cepat dibandingkan komputer konvensional. Algoritma Shor memungkinkan pemfaktoran bilangan besar secara efisien, sehingga dasar keamanan dari RSA (yang bergantung pada kesulitan pemfaktoran) menjadi tidak lagi relevan.Jika komputer kuantum berskala besar tersedia, maka kunci enkripsi RSA 2048-bit yang saat ini dianggap aman dapat dipecahkan hanya dalam waktu beberapa jam atau bahkan menit. Hal ini membuat semua data yang dilindungi oleh algoritma tersebut sangat rentan untuk disusupi di masa depan.<ol start="2"><li>Ancaman terhadap Kriptografi Simetris</li></ol>Untuk algoritma simetris seperti AES, ancaman berasal dari algoritma Grover yang memberikan percepatan dalam proses brute-force attack. Meskipun algoritma ini tidak memecahkan AES secara langsung, ia memangkas waktu yang dibutuhkan untuk memeriksa semua kemungkinan kunci menjadi setengahnya. Artinya, kunci 128-bit akan memiliki tingkat keamanan setara dengan 64-bit, yang dianggap tidak memadai untuk perlindungan data masa depan.Dengan demikian, meskipun algoritma seperti AES 256-bit masih relatif aman dari serangan kuantum, organisasi perlu mempertimbangkan untuk meng-upgrade sistem mereka ke versi kunci yang lebih panjang guna mengantisipasi ancaman ini.<h2>Apa Itu Post-Quantum Cryptography (PQC)?</h2>Post-Quantum Cryptography (PQC) adalah jenis algoritma enkripsi baru yang dirancang agar tahan terhadap serangan dari komputer kuantum. PQC tidak bergantung pada pemfaktoran bilangan besar atau logaritma diskrit, melainkan menggunakan pendekatan matematika alternatif yang diyakini sulit dipecahkan bahkan oleh komputer kuantum.Beberapa kategori utama PQC yang sedang dikembangkan dan distandardisasi antara lain:<ol><li>Lattice-Based Cryptography</li></ol>Merupakan kategori paling menjanjikan dalam PQC. Algoritma seperti Kyber dan Dilithium termasuk dalam kelompok ini. Mereka menawarkan keamanan tinggi dan efisiensi dalam proses enkripsi dan tanda tangan digital.<ol start="2"><li>Hash-Based Signatures</li></ol>Menggunakan fungsi hash kriptografis sebagai dasar keamanan. Cocok untuk tanda tangan digital, terutama dalam sistem yang membutuhkan keamanan jangka panjang.<ol start="3"><li>Code-Based Cryptography</li></ol>Mengandalkan kesulitan dalam mendekode kode koreksi kesalahan. Salah satu contohnya adalah algoritma McEliece.<ol start="4"><li>Multivariate Cryptography</li></ol>Menggunakan sistem persamaan polinomial multivariat. Sifat matematisnya membuatnya tahan terhadap serangan kuantum, meskipun masih terdapat tantangan dalam efisiensi dan ukuran kunci.<ol start="5"><li>Isogeny-Based Cryptography</li></ol>Menggunakan struktur matematika kurva eliptik. Meskipun memiliki ukuran kunci kecil, kategori ini masih dalam tahap pengembangan lanjutan.Badan standar internasional seperti NIST (National Institute of Standards and Technology) telah memulai proses pemilihan algoritma PQC sejak beberapa tahun terakhir. Beberapa algoritma unggulan kini telah diumumkan sebagai kandidat utama yang akan menjadi dasar enkripsi masa depan.<h2>Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan Sekarang?</h2>Menghadapi potensi keruntuhan sistem enkripsi saat ini, perusahaan perlu mengambil langkah strategis secepat mungkin. Beberapa langkah yang dapat dilakukan antara lain:<ol style="list-style-type:upper-latin;" type="A"><li>Audit Infrastruktur Kriptografi</li></ol>Langkah pertama adalah melakukan audit menyeluruh terhadap sistem enkripsi yang digunakan. Identifikasi algoritma, protokol, dan panjang kunci yang diterapkan dalam sistem perusahaan. Audit ini akan membantu menentukan area mana yang paling rentan terhadap serangan kuantum.<ol style="list-style-type:upper-latin;" start="2" type="A"><li>Mulai Menerapkan Post-Quantum Cryptography</li></ol>Setelah mengetahui kerentanannya, perusahaan dapat mulai menerapkan algoritma PQC secara bertahap. Implementasi dapat dimulai dengan sistem non-kritis untuk menguji kinerja dan kompatibilitas. Penerapan model hybrid—menggabungkan algoritma lama dan baru—juga dapat menjadi solusi transisi yang aman.<ol style="list-style-type:upper-latin;" start="3" type="A"><li>Tingkatkan Kompetensi Tim Keamanan</li></ol>Ancaman kuantum memerlukan pemahaman baru. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk melatih tim keamanan sibernya mengenai prinsip dasar komputasi kuantum, kriptografi pasca-kuantum, serta perubahan standar keamanan terbaru. Pendidikan dan pelatihan secara berkelanjutan menjadi fondasi utama kesiapan organisasi.<ol style="list-style-type:upper-latin;" start="4" type="A"><li>Ikuti Perkembangan Regulasi dan Standar</li></ol>Perusahaan harus mengikuti perkembangan regulasi dari lembaga seperti NIST, ISO, dan badan pengatur lokal. Seiring dengan munculnya standar PQC, regulasi terkait perlindungan data juga akan mengalami penyesuaian. Perusahaan perlu menyesuaikan kebijakan internal agar tetap sesuai dengan kerangka hukum dan standar internasional.<h2>Kesimpulan: Persiapkan Hari Ini, Lindungi Masa Depan</h2>Kemajuan quantum computing membawa ancaman nyata terhadap sistem enkripsi konvensional yang selama ini menjadi tulang punggung keamanan digital. Algoritma seperti RSA, ECC, dan bahkan AES dalam ukuran kunci tertentu kini berada dalam posisi rentan. Ancaman ini bukanlah sesuatu yang bisa ditunda, karena data yang disimpan hari ini bisa dicuri dan didekripsi nanti ketika teknologi kuantum telah matang.Post-Quantum Cryptography hadir sebagai solusi yang menjanjikan. Dengan persiapan yang matang, perusahaan dapat bertransisi menuju sistem kriptografi yang lebih tahan terhadap perubahan zaman. Perusahaan yang bergerak cepat akan memperoleh keuntungan kompetitif dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan kepercayaan pengguna terhadap sistem mereka.Kesiapan menghadapi era pasca-kuantum bukan hanya tanggung jawab tim TI, melainkan strategi bisnis jangka panjang yang krusial. Mulailah dari sekarang, karena masa depan keamanan digital tidak akan menunggu.

Quantum computing mengancam sistem enkripsi seperti RSA dan ECC. Artikel ini membahas bagaimana perusahaan dapat mengantisipasi serangan kuantum dan mulai beralih ke post-quantum cryptography untuk perlindungan data jangka panjang.

thumbnail_Quantum Computing dan Ancaman terhadap Enkripsi Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan Sekarang.webp

Quantum Computing dan Ancaman terhadap Enkripsi Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan Sekarang.webp

Quantum Computing dan Ancaman terhadap Enkripsi: Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan Sekarang?

Shadow AI membawa risiko besar terhadap keamanan data dan kepatuhan perusahaan. Pelajari ancaman tersembunyi dari penggunaan AI tanpa pengawasan serta strategi mitigasi efektif untuk menjaga integritas bisnis Anda.

thumbnail_Shadow AI Ancaman Tersembunyi dari Model AI Tanpa Pengawasan di Perusahaan Anda.webp

Shadow AI Ancaman Tersembunyi dari Model AI Tanpa Pengawasan di Perusahaan Anda.webp

Shadow AI: Ancaman Tersembunyi dari Model AI Tanpa Pengawasan di Perusahaan Anda

Data bisnis adalah aset penting bagi perusahaan di era digital saat ini. Banyak perusahaan kini menjadi target ransomware, malware, maupun upaya pencurian data oleh orang dalam. Insiden semacam ini menunjukkan betapa pentingnya menyusun strategi keamanan yang matang. Serangan siber yang semakin canggih dan ancaman kebocoran data menuntut perusahaan untuk memilih infrastruktur penyimpanan yang tepat. Dua pilihan utama adalah penyimpanan di cloud (komputasi awan) dan di server lokal (on-premise). Masing-masing model memiliki kelebihan dan risiko keamanan tersendiri. Dalam artikel ini akan dibahas aspek keamanan kedua model tersebut untuk membantu perusahaan besar menentukan pilihan yang tepat.<img src="https://fourtrezz.co.id/uploads/Keamanan_Cloud_vs_Server_Lokal_Mana_yang_Lebih_Aman_untuk_Data_Bisnis_5393e37c0b.webp" alt="Keamanan Cloud vs Server Lokal Mana yang Lebih Aman untuk Data Bisnis.webp" width="1200" height="628"><h2>Cloud Computing dan Server Lokal: Pengertian</h2>Cloud computing atau komputasi awan adalah model layanan di mana data dan aplikasi di hosting pada server jarak jauh (data center penyedia layanan cloud) dan diakses melalui internet. Layanan cloud mencakup beberapa jenis, seperti Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), hingga Software as a Service (SaaS). Pada model ini, pengelolaan infrastruktur fisik dilakukan oleh penyedia layanan (misalnya Amazon Web Services, Microsoft Azure, atau Google Cloud), sementara pengguna hanya perlu memanfaatkan aplikasi dan data di server virtual tanpa membeli perangkat keras sendiri.Sebaliknya, server lokal (on-premise) adalah server fisik yang ditempatkan di lokasi perusahaan dan dikelola sepenuhnya oleh tim TI internal. Perusahaan harus menanggung biaya investasi awal yang besar untuk perangkat keras dan tenaga ahli TI, tetapi sebagai gantinya mendapatkan kontrol penuh atas infrastruktur dan data. Server lokal biasanya diletakkan di ruang khusus (seperti data center perusahaan) dan diakses melalui jaringan lokal atau koneksi VPN. Keuntungannya, perusahaan dapat menyesuaikan konfigurasi perangkat keras dan kebijakan keamanan sesuai kebutuhan spesifik bisnis.<h2>Keamanan Data di Cloud</h2>Penyedia layanan cloud biasanya berinvestasi sangat besar dalam aspek keamanan. Mereka mengimplementasikan enkripsi data secara otomatis, baik saat data bergerak (in transit) maupun saat data tersimpan (at rest). Misalnya, data yang dikirim ke server cloud dilindungi oleh protokol TLS/SSL, sedangkan data di data center dienkripsi dengan algoritma kuat. Selain itu, fasilitas fisik data center cloud dijaga dengan ketat: hanya personel terotorisasi yang dapat mengakses. Setiap data center dilengkapi dengan sistem keamanan berlapis, mulai dari akses biometrik, pengawasan CCTV, hingga deteksi kebakaran dan sistem pendingin canggih yang menjaga kondisi fisik server agar optimal.Penyedia cloud juga menyediakan fitur keamanan tingkat lanjut, seperti Identity and Access Management (IAM) untuk mengelola hak akses, otentikasi multi-faktor (MFA), serta pemantauan aktivitas 24/7. Sistem deteksi intrusi (IDS/IPS) dan log keamanan (security logs) terintegrasi membantu mendeteksi aktivitas mencurigakan secara real-time. Berkat infrastruktur virtual yang mendukung auto-scaling dan kemampuan replikasi data ke beberapa lokasi, sistem di cloud cenderung lebih tangguh terhadap kegagalan hardware atau serangan DDoS. Dengan cadangan data yang terdistribusi, perusahaan dapat dengan cepat memulihkan informasi penting jika terjadi bencana.Keunggulan lain cloud adalah pembaruan keamanan yang otomatis. Patch sistem operasi, hypervisor, dan platform dasar dikelola oleh penyedia tanpa perlu campur tangan pelanggan. Hal ini mengurangi risiko kerentanan karena perangkat lunak yang usang. Bahkan, survei menunjukkan sebagian besar perusahaan merasakan peningkatan keamanan setelah migrasi ke cloud. Berdasarkan data RapidScale, sekitar 94% perusahaan melaporkan keamanan membaik setelah beralih ke cloud, dan 91% merasa cloud mempermudah pemenuhan keamanan data (compliance) oleh perusahaan.Meski demikian, penggunaan cloud tidak sepenuhnya tanpa risiko. Model multi-tenant (banyak penyewa dalam satu infrastruktur) mengharuskan isolasi data antar pengguna berjalan sempurna. Jika konfigurasi salah atau terdapat celah, potensi kebocoran data antar klien bisa muncul. Keamanan aplikasi di cloud sangat bergantung pada bagaimana pengguna mengonfigurasi layanan tersebut. Misalnya, bucket penyimpanan yang tidak diproteksi dapat diakses publik oleh pihak tak berwenang. Ketergantungan pada koneksi internet juga perlu diperhitungkan; jika jaringan perusahaan mengalami gangguan, akses ke data di cloud bisa terganggu. Banyak penyedia cloud kini menawarkan opsi lokasi penyimpanan dalam negeri untuk mengurangi risiko tersebut. Secara keseluruhan, keamanan cloud sangat tinggi jika dikombinasikan dengan konfigurasi dan manajemen yang benar.<h2>Keamanan Data di Server Lokal</h2>Di lingkungan server lokal, perusahaan memiliki kontrol penuh atas semua aspek keamanan. Data disimpan di dalam jaringan internal yang biasanya terlindungi oleh firewall dan sistem keamanan perusahaan. Infrastruktur lokal dapat dilengkapi dengan firewall jaringan, IDS/IPS on-premise, dan segmentasi LAN untuk meminimalkan risiko. Keuntungan utama server lokal adalah fleksibilitas: perusahaan bisa menerapkan kebijakan keamanan khusus dan perangkat keras terbaik sesuai kebutuhan. Bila perusahaan memiliki sumber daya TI yang memadai, aspek-aspek keamanan seperti audit dan proteksi internal dapat dioptimalkan lebih lanjut.Namun, keamanan server lokal sangat tergantung pada sumber daya dan keahlian tim internal. Semua patch keamanan dan pembaruan software harus diunduh dan diinstal secara manual. Jika tim TI kurang terlatih atau kekurangan personel, celah keamanan bisa timbul akibat kelambanan dalam menerapkan patch. Selain itu, redundansi fisik di server lokal sering terbatas. Misalnya, jika perusahaan hanya memiliki satu data center, satu titik kegagalan (single point of failure) dapat mengganggu operasional seluruh sistem jika terjadi peristiwa bencana.Dari sisi fisik, perusahaan harus memastikan ruang server terlindungi dengan baik. Ini mencakup akses terbatas (badge dan kunci), pengawasan CCTV, deteksi kebakaran, dan sistem pendingin yang andal. Jika tidak, risiko pencurian perangkat keras atau kerusakan akibat kebakaran dan banjir menjadi nyata. Selain itu, akses jarak jauh ke server lokal (misalnya melalui VPN) harus dilengkapi enkripsi dan otentikasi kuat. Oleh karena itu, meski server lokal memberikan kontrol penuh, beban untuk menjaga keamanan sepenuhnya berada di pihak perusahaan.<h2>Perbandingan Keamanan: Cloud vs Server Lokal</h2>Untuk menentukan pilihan yang lebih aman, perusahaan perlu mempertimbangkan beberapa aspek utama:<ul><li>Kontrol dan Pengelolaan: Server lokal memberikan kendali penuh atas data dan infrastruktur, termasuk kontrol fisik di lokasi perusahaan. Cloud membagi tanggung jawab keamanan (shared responsibility), dimana penyedia mengelola keamanan infrastruktur dasar dan perusahaan mengelola data serta konfigurasi layanannya.</li><li>Skalabilitas dan Ketersediaan: Cloud unggul karena infrastrukturnya dapat diskalakan secara dinamis dan didistribusikan di beberapa data center. Hal ini mengurangi risiko kegagalan tunggal. Di server lokal, peningkatan kapasitas memerlukan investasi waktu dan biaya tambahan, dan satu lokasi fisik lebih rentan terhadap gangguan.</li><li>Biaya dan Investasi: Cloud menggunakan model pembayaran sesuai penggunaan (OPEX), sehingga perusahaan tidak perlu mengeluarkan modal besar di awal. Banyak fitur keamanan sudah tersedia tanpa biaya tambahan. Server lokal memerlukan biaya investasi awal (CAPEX) yang besar untuk membeli server dan perlengkapannya, serta biaya operasional lebih tinggi untuk pemeliharaan.</li><li>Pemeliharaan dan Sumber Daya: Di cloud, pemeliharaan infrastruktur (patching, penggantian hardware) ditangani oleh penyedia layanan. Tim TI internal dapat fokus pada pengelolaan data dan aplikasi. Pada server lokal, tim TI bertanggung jawab penuh mulai dari penggantian perangkat keras hingga pembaruan sistem, yang menuntut waktu dan tenaga kerja lebih banyak.</li><li>Keamanan Fisik: Data center cloud umumnya memiliki keamanan berlapis (akses biometrik, penjagaan 24/7, deteksi bencana). Untuk mencapai hal serupa, perusahaan harus menginvestasikan biaya ekstra. Sebaliknya, server lokal yang tidak terhubung langsung ke internet bisa lebih aman dari serangan eksternal tertentu, tetapi harus diimbangi dengan perlindungan fisik internal yang ketat.</li><li>Kepatuhan dan Regulasi: Penyedia cloud besar biasanya telah memenuhi standar keamanan internasional (ISO 27001, PCI DSS, dsb.) dan menyediakan fitur audit kepatuhan. Regulasi di Indonesia, seperti UU No. 27/2022 (PDP), PP No. 71/2019, dan Permenkominfo No. 5/2020, mengharuskan data strategis disimpan di dalam negeri. Banyak penyedia cloud (AWS, Azure, GCP) telah membuka data center di Indonesia agar perusahaan dapat memenuhi persyaratan ini. Server lokal secara fisik sudah berada di dalam negeri, sehingga mempermudah kepatuhan. Namun, kedua model sama-sama wajib menerapkan kebijakan keamanan yang ketat sesuai standar nasional dan internasional.</li></ul><h2>Kelebihan dan Kekurangan</h2>Secara ringkas, berikut kelebihan dan kekurangan masing-masing opsi:<ul><li>Cloud Computing:<ul><li>Kelebihan:<ul><li>Infrastruktur keamanan kelas dunia tanpa perlu dibangun sendiri.</li><li>Otomatisasi patching dan skalabilitas dinamis sesuai kebutuhan.</li><li>Cadangan data dan pemulihan bencana yang sederhana dengan layanan terintegrasi.</li><li>Fitur canggih seperti enkripsi otomatis, AI untuk deteksi ancaman, dan sistem IAM terpusat.</li><li>Biaya operasional jangka panjang umumnya lebih rendah dan mudah integrasi dengan layanan keamanan tambahan.</li></ul></li><li>Kekurangan:<ul><li>Kontrol fisik dan akses langsung ke infrastruktur terbatas (bergantung vendor).</li><li>Risiko kesalahan konfigurasi yang dapat menyebabkan kebocoran data.</li><li>Ketergantungan pada koneksi internet dan keandalan penyedia.</li><li>Kekhawatiran privasi karena data disimpan di server pihak ketiga (meski dapat diminimalisir dengan enkripsi).</li><li>Risiko keamanan aplikasi cloud (API) yang perlu pengawasan ekstra.</li></ul></li></ul></li><li>Server Lokal (On-Premise):<ul><li>Kelebihan:<ul><li>Kontrol penuh atas data dan perangkat keras, baik secara fisik maupun logis.</li><li>Tidak tergantung pada koneksi internet untuk akses data.</li><li>Dapat dioptimalkan dengan perangkat keras khusus dan kebijakan keamanan internal.</li><li>Penghapusan perangkat keras lebih aman karena dikelola sendiri.</li></ul></li><li>Kekurangan:<ul><li>Investasi besar dan memerlukan tim TI berpengalaman.</li><li>Sulit menandingi skalabilitas dan redundansi cloud.</li><li>Ketergantungan pada tim internal; kekurangan SDM dapat menimbulkan celah.</li><li>Patching dan pemeliharaan manual rawan terlambat atau terlewat.</li><li>Pemulihan bencana memerlukan solusi backup yang kompleks dan mahal jika tidak disiapkan.</li></ul></li></ul></li></ul><h2>Kepatuhan Regulasi di Indonesia</h2>Perusahaan besar di Indonesia perlu memperhatikan regulasi terkait data. UU No. 27/2022 (PDP) mewajibkan perlindungan data pribadi dengan ketat. PP No. 71/2019 dan Permenkominfo No. 5/2020 mengharuskan penyelenggara sistem elektronik (PSE) untuk mendaftar dan memenuhi standar keamanan tertentu. Regulasi tersebut menuntut aspek seperti otentikasi pengguna, enkripsi data, dan audit keamanan.Baik cloud maupun server lokal harus mengikuti ketentuan ini. Penyedia cloud terkemuka (seperti AWS, Azure, Google Cloud) umumnya sudah tersertifikasi dan memungkinkan data tersimpan di dalam negeri. Dengan demikian, data perusahaan dapat tetap berada di wilayah Indonesia sesuai aturan. Server lokal secara fisik sudah berada di dalam negeri, sehingga mempermudah kepatuhan. Namun, kedua model sama-sama wajib menerapkan kebijakan keamanan yang ketat sesuai standar nasional dan internasional.<h2>Rekomendasi dan Strategi Keamanan</h2>Tidak ada solusi satu-untuk-semua; keputusan terbaik tergantung kebutuhan dan risiko perusahaan. Namun beberapa strategi berikut dapat membantu memperkuat keamanan data:<ul><li>Analisis Kebutuhan Data: Identifikasi tingkat sensitivitas data. Data kritis mungkin disimpan di server lokal atau dienkripsi secara end-to-end saat di-cloud.</li><li>Pendekatan Hybrid: Banyak perusahaan besar menggunakan hybrid cloud. Misalnya, data bisnis inti ditempatkan di server lokal, sedangkan aplikasi dan data lainnya di cloud.</li><li>Enkripsi Kuat: Terapkan enkripsi pada level aplikasi dan penyimpanan agar data tetap terlindungi jika infrastruktur disusupi.</li><li>Manajemen Akses: Terapkan prinsip least privilege, audit rutin akses, dan otentikasi multi-faktor (MFA) untuk semua akun.</li><li>Penyedia Terpercaya: Pilih vendor cloud yang bereputasi dan memiliki sertifikasi keamanan resmi. Pahami model shared responsibility dan tanggung jawab perusahaan.</li><li>Peningkatan Keterampilan TI: Latih tim TI secara rutin tentang praktik keamanan terbaru dan lakukan audit penetrasi secara berkala untuk mendeteksi celah sebelum dieksploitasi.</li><li>Pendekatan Zero Trust: Terapkan arsitektur zero trust, yaitu memverifikasi setiap identitas dan akses secara ketat tanpa mempercayai jaringan internal secara otomatis. Strategi ini memastikan setiap permintaan dicek keamanannya sebelum diberi akses.</li></ul>Dengan menjalankan praktik-praktik tersebut, baik cloud maupun server lokal dapat memberikan perlindungan yang kuat. Perusahaan besar sebaiknya melakukan evaluasi rutin, uji penetrasi, dan penyesuaian kebijakan keamanan sesuai perkembangan ancaman siber. Keduanya harus menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan data (prinsip CIA) di sepanjang siklusnya.<h2>Kesimpulan</h2>Baik cloud maupun server lokal sama-sama memiliki potensi untuk menjaga keamanan data bisnis perusahaan, jika dioperasikan dengan baik. Cloud menyediakan kemudahan manajemen, skalabilitas tinggi, dan fasilitas pemulihan bencana yang andal. Server lokal menawarkan kontrol penuh dan privasi, namun membutuhkan investasi dan keahlian lebih besar. Bahkan, banyak kasus kebocoran data terjadi karena kelemahan infrastruktur on-premise yang kurang diperbarui atau diawasi, sedangkan cloud dengan mekanisme patching otomatis dan tim pengamanan khusus mampu menutup banyak celah yang sering terlupakan pada sistem lama. Banyak perusahaan besar akhirnya mengadopsi solusi hybrid agar dapat mengombinasikan keunggulan kedua model. Yang terpenting adalah menerapkan praktik keamanan terbaik (seperti enkripsi data, patching rutin, dan pemantauan aktif) serta memilih solusi sesuai kebutuhan dan profil risiko perusahaan. Pada akhirnya, keamanan data bisnis perusahaan tergantung pada kombinasi teknologi yang tepat, proses yang baik, dan keterlibatan sumber daya manusia yang solid.

Ketahui perbandingan keamanan antara cloud dan server lokal untuk melindungi data bisnis Anda. Pelajari keunggulan, risiko, dan strategi terbaik agar data perusahaan tetap aman di era digital.