Sebuah investigasi mendalam yang dilakukan oleh Agence France-Presse (AFP) mengungkap fakta meresahkan mengenai persistensi iklan perjudian online (judol) di Indonesia. Meskipun dilarang keras oleh hukum nasional dan melanggar kebijakan platform, ribuan konten promosi ilegal ini masih membanjiri ekosistem Meta (Facebook, Instagram, dan Threads).

Fenomena ini menyoroti kegagalan sistem moderasi konten otomatis dalam mendeteksi teknik pengelabu (evasion techniques) yang semakin canggih. Di tengah aliran dana miliaran dolar yang berputar di sektor ilegal ini, dan estimasi kerugian negara mencapai Rp 133 Triliun, sorotan kini tertuju pada Meta. Raksasa teknologi tersebut menghadapi ancaman sanksi nyata dari pemerintah Indonesia jika gagal membersihkan platformnya dari sindikat judol yang menyasar segala usia, mulai dari gamer hingga pencari informasi kesehatan.

Baca Juga: Kampanye 'Volt Typhoon' Serangan Siber Tingkat Negara Targetkan Celah Kritis Cisco ASA & Firepower

Laporan AFP menyoroti taktik spesifik yang memungkinkan iklan-iklan ini lolos dari filter keamanan Meta. Secara teknis, para operator judol menggunakan metode yang dikenal sebagai "Cloaking" atau penyamaran konten.

1. Manipulasi Tampilan Awal (The Decoy):
   Kepada algoritma peninjau iklan (Ad Review Bots) milik Meta, iklan tersebut ditampilkan sebagai konten yang tidak berbahaya (benign content). Materi iklan sering kali menyamar sebagai:
   • Video Game Kasual: Menargetkan demografi muda dan gamer.
   • Produk Kesehatan: Misalnya, pengobatan diabetes atau herbal, menargetkan demografi yang lebih tua.
2. Pengalihan Tautan (Redirect Mechanism):
   Ketika pengguna asli (manusia) mengklik iklan tersebut, skrip di balik layar akan mendeteksi parameter pengguna (seperti alamat IP Indonesia atau User Agent browser seluler). Alih-alih menuju halaman game atau kesehatan, pengguna secara otomatis dialihkan (redirected) ke situs pendaftaran judi online.
3. Targeting Psikologis:
   Kesaksian pengguna bernama "Zee" mengungkap bahwa algoritma penargetan iklan dimanfaatkan untuk menyasar komunitas gamer. Hal ini sangat berbahaya karena membuka eksposur judol terhadap anak-anak di bawah umur yang mengira mereka sedang melihat iklan mobile game biasa.

Ketidakmampuan platform dalam membendung arus iklan ini telah memicu respons keras dari regulator.

1. Eskalasi Sanksi Komdigi

Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) tidak lagi sekadar memberikan himbauan. Direktur Jenderal Pengawasan Ruang Digital, Alexander Sabar, menegaskan adanya prosedur bertingkat yang berujung pada pemutusan akses.

• Mekanisme Surat Peringatan (SP): Jika platform gagal merespons permintaan takedown, pemerintah akan mengirimkan SP 1 hingga SP 3.
• Ancaman Blokir: SP 3 membawa implikasi hukum berupa denda administratif berat hingga penghentian akses operasional (pemblokiran sementara atau permanen). Preseden ini telah terbukti nyata pada Oktober lalu, ketika izin operasi TikTok sempat ditangguhkan karena masalah transparansi data terkait monetisasi akun judol.

2. Statistik Penegakan Hukum

Data terbaru Komdigi (20 Oktober - 2 November 2025) menunjukkan skala "perang" yang masif:

• Takedown Konten: 2.458.934 situs dan konten judol ditutup dalam waktu dua minggu.
• Penindakan Influencer: Sepanjang 2024, setidaknya 85 influencer ditangkap. Promotor judol menghadapi ancaman 10 tahun penjara, sementara pemain dapat dihukum 4 tahun penjara.

3. Dampak Sosial (Data Populix)

Studi dari firma riset Populix memberikan gambaran suram mengenai efektivitas promosi judol:

• 98% pengguna media sosial di Indonesia terpapar iklan judi.
• 32% dari mereka yang terpapar akhirnya mencoba bermain.
• Ini membuktikan bahwa teknik social engineering melalui iklan terselubung sangat efektif dalam mengonversi pengguna pasif menjadi penjudi aktif.

Untuk memutus rantai promosi ini, diperlukan pendekatan multi pihak:

• Bagi Platform (Meta/Google/TikTok): Harus meningkatkan kemampuan AI Image Recognition dan Link Analysis untuk mendeteksi teknik cloaking. Verifikasi identitas pengiklan (KYC for Advertisers) harus diperketat untuk mencegah pembuatan akun iklan sekali pakai (burner accounts).
• Bagi Pengguna: Jangan pernah mengklik iklan yang menjanjikan uang cepat atau game dengan elemen taruhan. Gunakan fitur "Report Ad" secara konsisten, meskipun iklan serupa muncul kembali, untuk memberi sinyal data pada algoritma moderasi.
• Bagi Pemerintah: Penerapan denda finansial langsung per konten yang gagal dihapus dalam 1x24 jam (seperti model regulasi di Jerman atau Australia) mungkin lebih efektif daripada sekadar ancaman blokir yang berdampak ekonomi luas.