Pemerintahan Perdana Menteri Jepang, Sanae Takaichi, bersiap mengambil langkah drastis dalam mengubah arsitektur keamanan nasionalnya. Pada akhir November 2025, Tokyo mengumumkan rencana pengadopsian strategi keamanan siber baru yang dijadwalkan akan disahkan bulan depan. Langkah ini bukan sekadar pembaruan administratif, melainkan sebuah respons agresif terhadap eskalasi ancaman di kawasan Asia Timur.

Draf strategi yang bocor ke publik menyoroti urgensi Tokyo untuk beralih dari postur pertahanan pasif menjadi "Pertahanan Siber Aktif" (Active Cyberdefense). Dokumen tersebut secara eksplisit menyebutkan peningkatan ancaman yang didukung negara (state-supported threats), menandai era baru di mana ranah siber telah menjadi medan tempur utama dalam menjaga kedaulatan negara dan stabilitas demokrasi.

Baca Juga: Serangan Siber Microsoft 2025: Alarm Keras bagi Dunia Bisnis dan Urgensi Asuransi Siber

Salah satu poin paling mencolok dalam draf strategi ini adalah keberanian Jepang dalam menunjuk hidung pelaku ancaman. Dokumen tersebut secara spesifik mengidentifikasi tiga negara tetangga—China, Rusia, dan Korea Utara—sebagai sumber utama ancaman siber yang disponsori negara.

Ancaman ini dikategorikan ke dalam beberapa level bahaya:

1. Sabotase Infrastruktur Vital: Serangan yang dirancang untuk melumpuhkan jaringan listrik, transportasi, dan komunikasi Jepang. Hal ini bukan lagi sebatas spionase data, melainkan potensi serangan kinetik melalui jalur digital.
2. Pencurian Kekayaan Intelektual: Upaya sistematis untuk mencuri teknologi sensitif dari perusahaan Jepang guna mempercepat pengembangan militer dan ekonomi negara lawan.
3. Intervensi Politik: Upaya campur tangan dalam proses pemilu dan pengambilan keputusan politik di Tokyo.

Perubahan doktrin terbesar dalam strategi era PM Takaichi adalah konsep "Defense and Deterrence with the State at the Core" (Pertahanan dan Pencegahan dengan Negara sebagai Inti). Menyusul pemberlakuan undang-undang baru yang mengizinkan Active Cyberdefense, pemerintah Jepang kini memiliki mandat hukum yang lebih luas.

Apa itu Active Cyberdefense? Berbeda dengan pertahanan tradisional yang hanya memasang "tembok api" (firewall) dan menunggu serangan terjadi, pertahanan aktif mengizinkan otoritas siber Jepang untuk:

• Memantau Jaringan: Melakukan penyadapan dan pemantauan lalu lintas komunikasi untuk mendeteksi tanda-tanda serangan dini.
• Neutralisasi Pre-emtif: Dalam kondisi tertentu, mengambil tindakan untuk melumpuhkan server atau infrastruktur penyerang sebelum serangan tersebut berhasil merusak sistem vital Jepang.

Draf strategi ini juga menyoroti ancaman modern yang muncul dari kemajuan Kecerdasan Buatan (AI) Generatif. Pemerintah Jepang menyuarakan kekhawatiran mendalam mengenai potensi manipulasi opini publik (Cognitive Warfare).

"Hal ini dapat mempengaruhi fondasi demokrasi yang sehat," bunyi kutipan dalam draf tersebut.

Penyebaran disinformasi dan berita palsu (deepfake) yang diproduksi secara massal oleh AI oleh aktor asing dinilai mampu memecah belah masyarakat Jepang, mengikis kepercayaan pada institusi, dan mengganggu integritas pemilu. Ini adalah pengakuan bahwa perang siber kini tidak hanya menyerang server, tetapi juga menyerang pikiran warga negara.

Untuk mengimplementasikan strategi ambisius ini, draf tersebut menyerukan penguatan peran National Cybersecurity Office. Lembaga ini tidak lagi hanya menjadi koordinator, tetapi akan memegang peran sentral dalam komando operasional.

Fokus utamanya meliputi:

• Intelijen Terpusat: Mengumpulkan dan menganalisis informasi intelijen ancaman dari berbagai sumber.
• Kemitraan Pemerintah-Swasta: Mengingat banyak infrastruktur vital dimiliki oleh swasta, pemerintah akan meningkatkan kemampuannya untuk memantau dan menganalisis kerusakan yang dialami oleh sektor bisnis, menciptakan ekosistem pertahanan semesta yang terintegrasi.

Strategi baru di bawah PM Sanae Takaichi ini menegaskan bahwa Jepang tidak lagi memandang siber sebagai isu teknis semata, melainkan isu keamanan nasional prioritas tinggi. Dengan mengadopsi pertahanan aktif dan secara terbuka menantang ancaman dari negara tetangga, Jepang bersiap menghadapi realitas geopolitik digital yang semakin keras di tahun 2026 dan seterusnya.