Meningkatnya kasus kebocoran data di Indonesia mendorong Presiden Prabowo Subianto mengambil langkah tegas. Beliau berencana mewajibkan setiap kementerian dan lembaga memiliki tim Computer Security Incident Response Team (CISRT) guna memperkuat pertahanan siber. Dengan adanya CISRT, lembaga-lembaga negara diharapkan lebih siap merespons insiden keamanan siber, termasuk serangan dan kebocoran data.

Presiden Prabowo Subianto memberikan perintah khusus kepada Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi). Seiring dengan maraknya kasus kebocoran data yang terjadi sebelumnya, setiap kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah (KLD) nantinya harus memiliki Computer Security Incident Response Team (CSIRT).

CISRT adalah unit yang bertugas menangani insiden keamanan siber, mulai dari deteksi hingga pemulihan. Dengan memiliki CISRT, instansi akan lebih sigap dalam menangani serangan, mengurangi dampak kebocoran, dan meningkatkan respons cepat terhadap serangan. Prabowo melihat pentingnya penguatan ini karena serangan siber semakin canggih, baik dari dalam maupun luar negeri. Kasus kebocoran data di sektor publik dan swasta akhir-akhir ini memperlihatkan kurangnya koordinasi dan kesiapan dalam menanggulangi ancaman siber.

Dalam beberapa kesempatan terakhir ini, mulai dari pidato kenegaraan sampai pembekalan terhadap pejabat Kabinet Merah Putih, Presiden Prabowo menekankan pentingnya digitalisasi. Salah satu buktinya yaitu, mengubah Kominfo menjadi Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi).

Baca Juga: Kenapa Kominfo Berubah Jadi Komdigi? Ini Penjelasan Meutya Hafid

"Sehingga digital menjadi tema yang penting di kementerian ini. Nah, konsekuensinya, ya ada beberapa penyelesaian yang akan dilakukan secara organisasi. Kemudian, ada beberapa hal yang menjadi fokus kita, terkait dengan keamanan siber. Kita memastikan kementerian, lembaga, dan daerah itu menyiapkan apa yang kita sebut dengan CISRT. Supaya mereka cukup awas dan menjadi lini pertama untuk mengatasi yang namanya cyber attack," tutur Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi) Nezar Patria di Kantor Kementerian Komdigi

Nezar menyampaikan bahwa setiap kementerian lembaga rupanya tidak memiliki CISRT. Mengingat perannya yang krusial di era digital, Prabowo mengarahkan agar setiap lembaga pemerintahan ini mempunyai CISRT. "Nah, itulah yang mau kita benahi tata kelolanya gitu, ya. Supaya kita lebih tahan terhadap serangan siber nanti, paling nggak persiapan infrastrukturnya kita sudah beresin dulu," ujar Nezar.

Keputusan ini merupakan bagian dari upaya Prabowo untuk menciptakan ketahanan siber nasional yang lebih baik. Menurutnya, kebocoran data bukan hanya masalah teknologi, tetapi juga terkait kedaulatan negara. Langkah ini diharapkan dapat memacu kementerian dan lembaga lainnya untuk serius membangun infrastruktur keamanan siber yang mumpuni.

Di era transformasi digital, ancaman siber semakin kompleks, sehingga pendekatan kolaboratif antara pemerintah, lembaga negara, dan sektor swasta menjadi penting. CISRT di setiap lembaga negara akan menjadi salah satu solusi kunci dalam menangkal serangan dan mencegah dampak lebih luas.

Selain itu, pelatihan keamanan siber akan digalakkan untuk memastikan anggota CISRT terampil dalam menangani ancaman siber. Dengan membangun CISRT yang andal, diharapkan kementerian dan lembaga negara lebih tangguh menghadapi ancaman siber dan mampu melindungi data strategis serta informasi penting negara.

Langkah Prabowo Subianto mewajibkan pembentukan CISRT di setiap kementerian dan lembaga adalah respons terhadap tingginya angka kebocoran data di Indonesia. Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan siber nasional, mendorong deteksi dini ancaman, dan mempercepat respons dalam menghadapi serangan. Keberadaan CISRT menjadi elemen krusial untuk menjaga integritas dan kedaulatan digital Indonesia di tengah ancaman yang semakin berkembang.