Baru-baru ini, serangan ransomware telah melumpuhkan Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) di Indonesia, mengakibatkan gangguan signifikan pada layanan publik, termasuk layanan keimigrasian. Menkopolhukam Hadi Tjahjanto menyatakan bahwa pihaknya sedang mendalami insiden ini dan bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk mengidentifikasi pelaku serta memperkuat sistem keamanan siber. “Kami sedang dan terus dalami terkait dengan kebocoran data, yaitu masuknya virus ransomware di PDNS di Surabaya,” kata Hadi Tjahjanto.
Serangan ransomware ke PDNS 2 menyebabkan gangguan pada 210 layanan instansi pemerintah. Para peretas meminta tebusan sebesar $8 juta (sekitar Rp 131 miliar) untuk mendekripsi data yang mereka sandera.
Menurut Kepala BSSN, Anton Poloman, fokus utama saat ini adalah memulihkan data yang terdampak serangan. Ia mengatakan bahwa BSSN dan tim teknis terkait sedang bekerja keras untuk mengembalikan data sesegera mungkin. “Prioritas kami saat ini adalah memulihkan data,” kata Anton dalam konferensi pers di Jakarta, Kamis (27/6/2024).
BSSN juga sedang melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab serangan dan pihak yang bertanggung jawab. Anton mengatakan bahwa pihaknya akan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah terjadinya serangan serupa di masa depan.
Serangan ini menunjukkan bahwa ancaman ransomware semakin canggih dan seringkali menargetkan sektor publik dan pemerintahan, dengan motif utama untuk meraup keuntungan melalui tebusan yang diminta. Pemerintah diimbau untuk meningkatkan kewaspadaan dan memperketat langkah-langkah keamanan siber untuk mencegah insiden serupa di masa depan.
