Indonesia tengah menghadapi krisis kebocoran data yang semakin sering terjadi, dengan kasus demi kasus melibatkan berbagai institusi pemerintah dan perusahaan. Kejadian terbaru ini menambah daftar panjang pelanggaran keamanan yang telah memengaruhi jutaan warga.Maraknya kebocoran data yang terjadi, Lembaga Studi &amp; Advokasi Masyarakat (Elsam) mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) dan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk segera mengambil langkah proaktif. Saat ini publik kembali dikejutkan dengan sejumlah 6 juta data nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diperjualbelikan di darkweb. Sebelumnya, kasus kebocoran data sudah pernah terjadi juga, mulai registrasi SIM card prabayar, data pemilih di KPU, BPJS Ketenagakerjaan, data paspor, sampai data Aparatur Sipil Negara/Pegawai Negeri Sipil."Sampai dengan terbentuknya lembaga perlindungan data pribadi, sebagaimana dimandatkan UU PDP, Kementerian Kominfo harus bertindak sebagai otoritas perlindungan data, mengacu pada PP No 71/2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE), untuk memastikan tidak adanya kekosongan institusi penegakan kepatuhan dalam perlindungan data pribadi," ujar Elsam dikutip dari siaran persnya, Jumat (20/9/2024).Disampaikan Elsam, merujuk pada Pasal 35 PP PSTE Kominfo memiliki wewenang untuk mengawasi Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) lingkup publik dan privat, terkait dengan pelaksanaan kewajiban mereka sebagai PSE, termasuk kewajiban perlindungan data pribadi. "Oleh karenanya Kominfo harus segera mengambil langkah proaktif untuk menginvestigasi dugaan insiden ini, untuk menghentikan kebocoran/pengungkapan, termasuk memberikan rekomendasi perbaikan dalam pelaksanaan standar kepatuhan," kata Elsam.&nbsp;Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/bocornya-data-djp-serangan-siber-mengancam-keamanan-nasional/">Bocornya Data DJP: Serangan Siber Mengancam Keamanan Nasional</a>&nbsp;Kominfo dan BSSN (Badan Siber dan Sandi Negara) kini menjadi sorotan, dengan desakan dari para ahli keamanan siber untuk bertindak lebih proaktif dalam mencegah kebocoran data. Salah satu masalah utama adalah lambannya penanganan kasus kebocoran data, di mana langkah-langkah preventif yang diharapkan belum terlihat secara signifikan.Para ahli menyarankan bahwa masalah utama terletak pada kurangnya pembaruan dan pemeliharaan sistem keamanan siber yang memadai di sektor publik. Selain itu, banyak pihak menilai bahwa aturan yang ada belum diterapkan secara tegas, meninggalkan banyak ruang bagi serangan siber untuk terus terjadi.Keamanan siber bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga melibatkan sektor swasta dan masyarakat luas. Berbagai perusahaan teknologi dan keamanan siber telah menawarkan solusi untuk melindungi data, termasuk penggunaan penetration testing (pentest), enkripsi data yang lebih kuat, dan pembaruan sistem keamanan.BSSN dan Kominfo diharapkan bisa bekerja lebih erat dengan para ahli siber dan pihak swasta untuk merumuskan strategi perlindungan yang lebih baik. Edukasi mengenai pentingnya keamanan siber juga harus digalakkan, terutama di lingkungan pemerintahan dan sektor bisnis yang menangani data publik.Dengan semakin tingginya frekuensi kebocoran data, para pakar menekankan pentingnya implementasi cepat dari kebijakan-kebijakan keamanan siber. Selain itu, perlunya peningkatan pengawasan dan audit terhadap sistem yang digunakan, terutama di lembaga pemerintahan yang mengelola informasi sensitif.BSSN dan Kominfo dituntut untuk segera mengambil langkah konkret dan berkolaborasi dengan semua pihak terkait, guna memastikan bahwa insiden kebocoran data tidak terulang. Masyarakat berharap bahwa regulasi dan teknologi yang diterapkan bisa mengikuti perkembangan ancaman siber yang terus berkembang.

Kasus kebocoran data di Indonesia semakin meningkat, melibatkan instansi pemerintah dan swasta. Kominfo dan BSSN didesak untuk segera mengambil langkah nyata dalam melindungi data pribadi warga. Kolaborasi dengan sektor swasta dan edukasi keamanan siber sangat diperlukan.

thumbnail_Cyber bulletin Kebocoran Data Meningkat, Kominfo dan BSSN Diperlukan Aksi Nyata.webp

Cyber bulletin Kebocoran Data Meningkat, Kominfo dan BSSN Diperlukan Aksi Nyata.webp

Kebocoran Data Meningkat, Kominfo dan BSSN Diperlukan Aksi Nyata!

Dugaan kebocoran data kembali mencuat di Indonesia, kali ini diduga melibatkan data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sebuah unit di bawah Kementerian Keuangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan pajak.Bagi Anda yang memiliki NPWP dan rajin melapor pajak, nama DJP tentu sudah tidak asing. Namun, yang mengkhawatirkan saat ini adalah adanya laporan bahwa data NPWP yang berisi informasi pribadi warga telah bocor dan diperjualbelikan di dark web.Kebocoran data dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali memantik kekhawatiran tentang keamanan informasi pemerintah Indonesia. Insiden ini melibatkan data sensitif wajib pajak, termasuk informasi pribadi seperti nomor NPWP dan rincian transaksi keuangan. Pelanggaran tersebut menyoroti kerentanan yang masih ada di sistem keamanan siber negara.Kabar ini pertama kali terdengar lewat media sosial X (Twitter). Akun pengamat siber dan ethical hacker Teguh Aprianto akun dengan username @secgron itu kembali mengabarkan terjadinya kebocoran data masyarakat Indonesia. “Sebanyak 6 juta data NPWP diperjualbelikan dengan harga sekitar 150 juta rupiah. Data yg bocor diantaranya NIK, NPWP, alamat, no hp, email dll,” tulis Teguh.&nbsp;Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/keamanan-ai-terancam-hacker-gunakan-chatgpt-untuk-informasi-berbahaya/">Keamanan AI Terancam: Hacker Gunakan ChatGPT untuk Informasi Berbahaya</a>&nbsp;“NPWP milik Jokowi, Gibran, Kaesang, Menkominfo, Sri Mulyani &amp; menteri lainnya juga dibocorkan di sampel yg diberikan oleh pelaku,” tambahnya. Hal ini bisa diasumsikan bahwa Teguh sudah mengecek langsung sampel data yang bocor tersebut.Teguh juga melampirkan tangkapan layar dari situs BreachForum dan lagi-lagi akun bernama Bjorka menjadi sosok yang mengumumkan kebocoran data tersebut dan menaruhnya di dark web. “Pada sampel data ini kalian akan menemukan informasi pribadi termasuk Presiden Indonesia dan anaknya yang bodoh, serta jajaran pegawai Kementerian Keuangan serta kementerian lain yang tidak berguna,” tulis Bjorka pada tangkapan layar yang dibagikan Teguh.Teguh memberikan penjelasan bahwa di dalam sampel tersebut tercantum data pribadi yang terkait NIK, NPWP, nama, alamat (kelurahan/kecamatan, provinsi), nama KPP, nama kanwil, dan lain-lain. Tangkapan layar itu kembali diunggah oleh Teguh yang menampilkan 25 nama teratas dalam sampel data yang bocor, terlihat ada nama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Kaesang Pangarep, Menkominfo Budi Arie Setiadi, dan Menkeu Sri Mulyani Indrawati.Insiden ini menambah panjang daftar pelanggaran data di lembaga negara, menggarisbawahi pentingnya peningkatan sistem keamanan dan tata kelola data. Infrastruktur keamanan siber yang lebih kuat dan deteksi dini terhadap aktivitas mencurigakan menjadi solusi yang mendesak. Ditambah dengan keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan teknologi, upaya untuk memperbaiki sistem keamanan siber masih menemui banyak tantangan.Para ahli menekankan pentingnya pengujian rutin, seperti penetration testing (pentest), untuk mengidentifikasi celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Pentest membantu menemukan titik lemah pada sistem yang mungkin terlewatkan dalam pemeriksaan keamanan sehari-hari. Langkah ini dapat membantu memperkuat pertahanan siber, khususnya bagi lembaga yang menangani data besar seperti DJP.Selain pentest, pembaruan berkala pada sistem keamanan, penggunaan teknologi enkripsi yang lebih canggih, serta pelatihan keamanan bagi seluruh staf juga menjadi langkah yang krusial. Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesadaran akan ancaman siber, serta membangun budaya keamanan di setiap lini organisasi.Pentingnya koordinasi antara pemerintah dan sektor swasta juga menjadi sorotan. Dalam menangani kasus kebocoran data seperti ini, dibutuhkan kolaborasi lebih erat dengan perusahaan keamanan siber yang memiliki pengalaman dan kemampuan teknis dalam menangani serangan dan mitigasi risiko.Kasus kebocoran data Direktorat Jenderal Pajak menjadi peringatan keras bahwa peningkatan keamanan siber harus menjadi prioritas utama. Dengan maraknya serangan siber, investasi dalam teknologi keamanan yang lebih canggih, peningkatan sistem, dan pengawasan yang ketat harus segera dilakukan untuk mencegah kejadian serupa di masa depan.

Kebocoran data Direktorat Jenderal Pajak (DJP) kembali memicu kekhawatiran terkait keamanan siber di Indonesia. Data sensitif, termasuk NPWP dan informasi pribadi, diduga bocor dan diperjualbelikan di dark web. Peningkatan keamanan dan pengawasan sangat diperlukan.

thumbnail_Cyber bulletin Bocornya Data DJP Serangan Siber Mengancam Keamanan Nasional.webp

Cyber bulletin Bocornya Data DJP Serangan Siber Mengancam Keamanan Nasional.webp

Bocornya Data DJP: Serangan Siber Mengancam Keamanan Nasional

Sektor keuangan Indonesia kembali diguncang oleh kasus kebocoran data yang berujung pada kerugian finansial yang cukup besar. Berdasarkan laporan terbaru IBM dalam Laporan Tahunan Kerugian Pelanggaran Data (Cost of a Data Breach Report) , kerugian akibat kebocoran data di sektor keuangan mencapai angka yang fantastis, yakni Rp68 miliar. Angka ini tentu saja menjadi alarm bagi seluruh pemangku kepentingan untuk semakin serius dalam menjaga keamanan data nasabah.

Kebocoran data di sektor keuangan telah menimbulkan kerugian besar. Insiden ini melibatkan peretasan yang mengakibatkan akses tidak sah terhadap informasi sensitif, seperti data nasabah, transaksi keuangan, hingga informasi kartu kredit. Serangan-serangan ini terjadi akibat lemahnya infrastruktur keamanan siber, kurangnya kesadaran terhadap risiko, serta peningkatan serangan canggih seperti ransomware dan phishing.

Organisasi-organisasi infrastruktur penting di Asia Tenggara mengalami kerugian tertinggi, dengan sektor layanan keuangan mencatat kerugian paling besar dibanding industri lainnya (USD5,57 juta atau sekitar Rp86 miliar), diikuti oleh sektor industri (USD4,18 juta) dan teknologi (USD4,09 juta). Untuk wilayah Asia Tenggara, laporan tahun 2024 tersebut menyertakan sampel dari klaster perusahaan yang berada di Singapura, Indonesia, Filipina, Malaysia, Thailand, dan Vietnam.

&nbsp;

Baca Juga: <a href="https://fourtrezz.co.id/skandal-data-ktp-indosat-terseret-pusaran-pencurian-data/">Skandal Data KTP: Indosat Terseret Pusaran Pencurian Data</a>

&nbsp;

Berdasarkan laporan 2024, 41% dari kebocoran data melibatkan data yang disimpan di berbagai tempat, termasuk cloud publik, cloud pribadi, dan on-premises. Kebocoran ini juga merupakan yang paling mahal, rata-rata USD3,44 juta, dan memakan waktu paling lama untuk diidentifikasi dan ditangani (287 hari).

Phishing merupakan vektor serangan awal yang paling umum (16%) dengan kerugian total rata-rata sebesar USD3,39 juta per kasus kebocoran data. Ini diikuti oleh kredensial yang dicuri atau dikompromikan (USD3,12 juta) dan penipuan lewat email bisnis (USD3,46 juta), masing-masing menyumbang 13% dari setiap insiden.

Secara global, 70% organisasi yang mengalami kebocoran data melaporkan bahwa pelanggaran tersebut menyebabkan gangguan yang signifikan atau sangat signifikan. Dampak gangguan dari kebocoran data tidak hanya meningkatkan jumlah kerugian, tetapi juga memperpanjang efek pasca kebocoran, dengan proses pemulihan yang memakan waktu lebih dari 100 hari untuk sebagian kecil (12%) dari organisasi yang mengalami kebocoran data dan berhasil pulih sepenuhnya.

"Serangan siber telah menjadi ancaman nyata bagi Indonesia, seperti halnya negara-negara lain di dunia. Dan praktik membebankan biaya kerugian dan penanggulangannya kepada konsumen akibat insiden keamanan siber justru bisa memperkeruh situasi ini,” ujar Roy Kosasih, Presiden Direktur IBM Indonesia.

Sektor keuangan sangat rentan terhadap ancaman siber karena informasi yang dikelola sangat bernilai di pasar gelap. Banyak bank, perusahaan fintech, dan lembaga keuangan lainnya menjadi target utama para peretas. Metode serangan yang digunakan termasuk pencurian identitas, penyalahgunaan data kartu kredit, hingga manipulasi transaksi keuangan.

Kebocoran data di sektor keuangan Indonesia menyebabkan kerugian hingga Rp68 miliar. Serangan siber yang semakin canggih, seperti phishing dan ransomware, menjadi ancaman serius bagi keamanan data nasabah di industri keuangan.

Menguak Kerugian Rp. 68 Miliar Akibat Kebocoran Data di Sektor Keuangan

Kebocoran data di tingkat negara menjadi ancaman serius di tengah meningkatnya serangan siber yang mengincar informasi rahasia. Data pribadi warga, mulai dari nomor KTP hingga riwayat kesehatan, serta informasi negara yang sensitif kini rentan bocor dan jatuh ke tangan yang tidak berwenang. Fenomena ini tidak lagi sebatas skenario film fiksi ilmiah, tetapi ancaman nyata yang memerlukan perhatian serius.

Kasus terbaru yang mengkhawatirkan terjadi di Amerika Serikat, di mana hampir 2,7 miliar arsip bocor ke publik. Dampak dari kebocoran tersebut tidak hanya pada besarnya jumlah data yang terekspos, tetapi juga pada risiko yang dihadapi jutaan warga akibat pencurian identitas dan penipuan. Perusahaan seperti Data Publik Nasional, yang mengelola data sensitif, menjadi target utama serangan siber.

Ian Hall, Kepala Layanan Klien APAC, menekankan pentingnya deteksi dini dalam menghadapi ancaman ini. "Deteksi pada tahap awal memungkinkan respons segera dan diharapkan dapat mencegah penyelundupan data lebih lanjut," ujarnya. Menurut Hall, tidak ada jaminan bahwa data yang dicuri tidak diambil sekaligus atau secara bertahap dalam jangka waktu yang lama.

&nbsp;

Baca Juga: <a href="https://fourtrezz.co.id/serangan-siber-masif-ticketmaster-dibobol-data-500-juta-pengguna-terancam-disalahgunakan/">Serangan Siber Masif: Ticketmaster Dibobol, Data 500 Juta Pengguna Terancam Disalahgunakan</a>

&nbsp;

Pelanggaran data tidak hanya menimpa negara-negara maju. Indonesia juga mengalami insiden serupa yang menyoroti pentingnya investasi dalam keamanan siber. Saat ini, biaya rendah untuk data menciptakan kesenjangan antara upaya keamanan siber dan nilai informasi yang dibobol. Akibatnya, banyak institusi, baik pemerintah maupun perusahaan swasta, belum siap menghadapi ancaman serupa.

Akhil Mittal, Konsultan Pelaksana Keamanan Siber, menyerukan pentingnya partisipasi semua pihak dalam menjaga keamanan data. "Kita semua memiliki peran. Setiap orang harus berhati-hati dengan informasi pribadinya, sementara perusahaan perlu menjadikan keamanan siber sebagai bagian inti dari operasi harian mereka," tegasnya. Mittal juga menekankan perlunya perlindungan yang lebih kuat untuk mencegah kebocoran data menjadi hal yang biasa.

Selain serangan siber, kelalaian manusia dan bencana alam juga disebut sebagai penyebab utama kebocoran data di tingkat negara. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya komprehensif dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk meningkatkan kesadaran serta memperkuat keamanan siber.

Dengan semakin canggihnya penjahat dunia maya, para ahli memperkirakan pelanggaran data besar-besaran akan terus terjadi. Untuk itu, baik individu maupun organisasi harus meningkatkan pengawasan terhadap data pribadi dan memperkuat langkah-langkah keamanan untuk melindungi informasi yang dimiliki.

Kebocoran data di tingkat negara meningkat dengan kasus terbaru di Amerika Serikat dan Indonesia. Perlindungan data yang lebih kuat dan langkah keamanan siber yang efektif menjadi kebutuhan mendesak untuk mencegah risiko pencurian identitas dan penipuan.

Ancaman Siber Meningkat: Data Negara Jadi Target, Keamanan Dibutuhkan

Dunia maya Indonesia kembali gempar dengan kabar serangan siber yang menargetkan sejumlah situs web pemerintah. Para peretas berhasil menyusup ke dalam sistem dan mengunggah poster digital bertuliskan "Peringatan Darurat". Kejadian ini mengundang perhatian publik dan menimbulkan kekhawatiran akan potensi kebocoran data serta gangguan layanan publik.

Sejumlah situs pemerintah Indonesia diduga telah diretas oleh hacker. Salah satu situs yang dilaporkan telah diretas adalah laman resmi Portal Informasi Indonesia dengan alamat web (URL) indonesia.go.id.

Sejumlah situs web pemerintah tiba-tiba menampilkan tampilan yang berbeda dari biasanya. Alih-alih menampilkan informasi yang seharusnya, halaman web tersebut dipenuhi dengan poster digital bertuliskan "Peringatan Darurat". Poster ini biasanya disertai dengan pesan-pesan yang bersifat provokatif atau kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Ketika diretas, situs Indonesia.go.id menampilkan halaman dengan warna hitam yang diiringi dengan instrumental lagu Wajib Nasional "Gugur Bunga". Terdapat tulisan "Stamped by" (dicap oleh) dengan warna putih, dan "Indonesian Peoples" (orang Indonesia) warna merah. Tulisan itu tepat berada di atas poster "Peringatan Darurat" bergambar Burung Garuda dengan latar belakang berwarna biru.

&nbsp;

Baca Juga: <a href="https://fourtrezz.co.id/waspada-surat-palsu-berkedok-bssn-beredar-luas-jangan-tertipu/">Waspada! Surat Palsu Berkedok BSSN Beredar Luas, Jangan Tertipu!</a>

&nbsp;

Hingga saat ini, identitas pelaku serangan siber ini masih belum diketahui secara pasti. Namun, beberapa pihak menduga bahwa serangan ini dilakukan oleh kelompok hacker yang memiliki motif politik atau ideologi tertentu. Motif lainnya yang mungkin menjadi alasan di balik serangan ini adalah untuk menunjukkan kelemahan sistem keamanan siber pemerintah atau sekadar mencari sensasi.

Akhir-akhir ini, poster Burung Garuda berlatar biru ini memang berseliweran di media sosial, dan dianggap sebagai bentuk perlawanan masyarakat, usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana mengesahkan RUU Pilkada 2024 untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait syarat pencalonan kepala daerah.

Situs Indonesia.go.id bukan satu-satunya yang diretas para hacker. Ada puluhan situs lainnya yang disebut telah diretas. Daftar situs yang diretas, dibagikan di grup Indonesia Hacker People pada aplikasi perpesanan instan Telegram.

Serangan siber ini berpotensi menimbulkan dampak yang serius, antara lain:
<ul>
 	<li>Kerugian reputasi: Serangan ini dapat merusak reputasi pemerintah di mata masyarakat internasional.</li>
 	<li>Kebocoran data: Ada kemungkinan bahwa data-data penting milik pemerintah telah dicuri oleh para peretas.</li>
 	<li>Gangguan layanan publik: Serangan siber dapat mengganggu pelayanan publik yang berbasis online, seperti layanan administrasi kependudukan atau pembayaran pajak.</li>
 	<li>Ketidakstabilan keamanan siber: Serangan ini menunjukkan bahwa sistem keamanan siber pemerintah masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki.</li>
</ul>
Warganet dan berbagai kalangan masyarakat merespons kejadian ini dengan beragam komentar. Sebagian besar mengecam tindakan peretasan tersebut dan mendesak pemerintah untuk meningkatkan keamanan sistem informasi negara. Beberapa pihak juga mempertanyakan tingkat keamanan sistem informasi yang dimiliki oleh lembaga pemerintah.

Para ahli keamanan siber berpendapat bahwa serangan siber ini menunjukkan betapa pentingnya keamanan siber dalam era digital sekarang ini. Pelaku serangan siber semakin canggih dan kreatif dalam mencari celah keamanan untuk melancarkan aksinya. Oleh karena itu, semua lembaga, baik pemerintah maupun swasta, perlu meningkatkan investasi dalam sistem keamanan siber untuk melindungi data dan informasi penting mereka.

Insiden ini juga menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Setiap individu harus lebih waspada terhadap ancaman siber dan mengambil langkah-langkah preventif seperti menggunakan kata sandi yang kuat, tidak membuka tautan mencurigakan, dan selalu memperbarui perangkat lunak.

Serangan siber terhadap sejumlah situs pemerintah merupakan sebuah peringatan bagi kita semua tentang pentingnya keamanan siber. Pemerintah dan semua pihak terkait perlu bekerja sama untuk meningkatkan keamanan sistem informasi nasional dan melindungi data-data penting negara.

Serangan siber besar menargetkan situs pemerintah Indonesia, mengancam keamanan nasional dan menunjukkan kelemahan sistem keamanan siber. Urgensi peningkatan keamanan informasi kini semakin nyata, di tengah meningkatnya serangan hacker yang semakin canggih.

Ancaman Siber Meningkat: Situs Pemerintah Jadi Target, Keamanan Nasional Terancam

Baru-baru ini, terjadi kebocoran data pribadi yang menghebohkan dunia maya. Sebanyak 2,9 miliar data pribadi dari tiga negara dilaporkan bocor di internet. Data tersebut mencakup informasi sensitif seperti nama, alamat, nomor telepon, dan bahkan nomor identitas nasional. Kebocoran ini menimbulkan kekhawatiran besar di kalangan masyarakat dan pemerintah ketiga negara tersebut, mengingat potensi penyalahgunaan data oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.

Kejadian ini segera memicu reaksi dari berbagai pihak, terutama di dunia siber. National Public Data, sebuah entitas yang bertanggung jawab atas pengelolaan data publik di ketiga negara tersebut, langsung menjadi target gugatan hukum. Gugatan diajukan oleh kelompok advokasi hak asasi manusia dan perlindungan data yang menuduh National Public Data telah lalai dalam menjaga keamanan data pribadi warga negara. National Public Data (NPD) mendapatkan gugatan dalam sebuah class action. Dalam gugatan itu NPD dituding telah membuat data pribadi dari hampir 3 miliar orang bocor ke publik,hal itu terjadi dalam aksi peretasan pada April 2024 lalu.

Menurut laporan investigasi awal, kebocoran ini terjadi akibat kerentanan dalam sistem keamanan yang digunakan oleh National Public Data. Celah keamanan ini dieksploitasi oleh peretas, yang kemudian mempublikasikan data tersebut di dark web. Insiden ini menyoroti pentingnya peningkatan standar keamanan siber, terutama dalam pengelolaan data pribadi di era digital.

Sekelompok geng penjahat siber yang bernama USDoD memposting sebuah database yang bernama "National Public Data" di sebuah forum dark web, dan mengklaim telah berhasil mencuri 2,9 miliar data pribadi, dan menjual data tersebut dengan harga USD 3,5 juta, atau kurang lebih sekitar Rp 54,9 miliar.

Kalau tudingan ini benar, maka hal ini akan menjadi salah satu pembobolan data terbesar sepanjang sejarah. Sebagai informasi saja, pada 2013 pernah ada pembobolan data dari Yahoo yang menyebabkan data 3 miliar penggunanya bocor.

Namun yang jelas NPD mengumpulkan data-data tersebut dengan proses scraping, atau "memungut" data-data pribadi yang telah tersebar di internet. Artinya, para korban pun tidak tahu kalau data mereka telah dikumpulkan oleh NPD. Karena itulah data-data yang bocor ini bermacam, dari mulai nomor Social Security, alamat rumah saat ini dan terdahulu, nama lengkap, informasi keluarga, sampai data anggota keluarga yang sudah meninggal.

Kasus ini menambah panjang daftar insiden kebocoran data yang telah terjadi dalam beberapa tahun terakhir, menunjukkan bahwa ancaman terhadap privasi dan keamanan siber semakin nyata. Banyak ahli menyarankan agar kebijakan perlindungan data diperkuat dan standar keamanan diperbarui untuk menghadapi tantangan baru di dunia digital.

Kebocoran data ini tidak hanya mengancam privasi jutaan individu, tetapi juga memperlihatkan kelemahan dalam sistem pengelolaan data di tingkat nasional. National Public Data kini berada di bawah sorotan tajam, menghadapi gugatan hukum dan tekanan untuk meningkatkan langkah-langkah keamanannya demi melindungi data pribadi warganya di masa depan.

Kebocoran data pribadi 2,9 miliar pengguna dari tiga negara mengancam privasi dan keamanan siber global. Insiden ini mengungkap kelemahan pengelolaan data dan pentingnya peningkatan standar keamanan siber di era digital.

Kebocoran Data Pribadi 2,9 Miliar Pengguna: Ancaman Besar di Dunia Siber

Sejumlah Data Aparatur Sipil Negara (ASN) Badan Kepegawaian Negara (BKN) didapati sedang mengalami kebocoran data dan dijual hingga Rp 160 juta di forum hacker Breachforums. Terkait hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) membuka suara. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria, menyampaikan pemerintah tengah menelusuri kebenaran kebocoran data tersebut. Dalam penelusuran tersebut, Kominfo melibatkan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) mengonfirmasi bahwa pihaknya sedang menelusuri dugaan kebocoran data Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Data yang diduga bocor tersebut dilaporkan telah dijual di forum hacker. Menanggapi insiden ini, Wamenkominfo memastikan bahwa tim investigasi telah dibentuk untuk menyelidiki sumber kebocoran dan menilai dampaknya. Selain itu, BKN juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk memperkuat keamanan data dan mencegah kejadian serupa di masa depan. "Lagi ditelusuri bekerjasama dengan BSSN karena ada banyak informasi-informasi yang menyebutkan soal kebocoran data ini ya," ujar Nezar ditemui di sela-sela acara Indonesia Internet Expo &amp; Summit (IIXS) 2024 di JIExpo, Kemayoran, Jakarta Pusat.

&nbsp;

Baca Juga: <a href="https://fourtrezz.co.id/data-pribadi-asn-terancam-bkn-diduga-mengalami-kebocoran/">Data Pribadi ASN Terancam: BKN Diduga Mengalami Kebocoran</a>

&nbsp;

Wamenkominfo menegaskan bahwa penelusuran ini merupakan prioritas untuk memastikan perlindungan data pribadi ASN dan mengambil tindakan yang diperlukan jika terbukti ada kelalaian atau pelanggaran keamanan siber. Ia juga meminta seluruh instansi pemerintah untuk lebih waspada dan meningkatkan keamanan sistem informasi mereka.

"Sudah waktunya semua Kementerian/Lembaga Pemerintah baik itu Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah diharuskan melakukan assessment ke sistem IT yang dimilikinya secara menyeluruh sehingga bisa melihat keamanan sistemnya sendiri seperti hacker melihat sistem tersebut dari luar sana, sehingga bisa segera diketahui celah keamanan yg mungkin ada di sistem nya dan segera menutup celah keamanan tersebut sebelum dimanfaatkan kembali oleh peretas sebagai pintu masuk ke sistem," ungkap Chairman CISSReC Pratama Persadha.

Sementara itu, ASN yang merasa khawatir akan keamanan data pribadinya diminta untuk segera melakukan langkah-langkah pencegahan, termasuk mengganti kata sandi akun-akun penting dan waspada terhadap potensi serangan phishing atau penipuan yang mungkin terjadi setelah kebocoran ini. Kejadian ini menjadi peringatan keras tentang pentingnya pengelolaan data yang aman dan kebijakan keamanan siber yang lebih ketat di sektor publik.

Wamenkominfo menegaskan sedang menyelidiki dugaan kebocoran data ASN BKN yang dijual di forum hacker. Kominfo bersama BSSN berupaya memperkuat keamanan siber untuk melindungi data pribadi ASN dari ancaman peretas.

Wamenkominfo Tegaskan Sedang Selidiki Kebocoran Data ASN BKN

Data milik Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) diduga telah bocor dan dijual di forum hacker. Informasi ini mulai tersebar luas di internet dan menimbulkan kekhawatiran terkait keamanan data pribadi ASN. Dalam data yang bocor tersebut, terdapat informasi sensitif seperti NIP, nama, alamat, dan riwayat pekerjaan.

Diinfokan kembali terjadi menjelang hari kemerdekaan RI yang ke 79. Kali ini yang disebut menjadi sasaran peretasan ialah Badan Kepegawaian Negara (BKN). Lembaga Riset Keamanan Siber, Cissrec, menyampaikan dugaan kebocoran data Aparatur Sipil Negara (ASN) BKN dan dijual di forum hacker Breachforums, dengan nilai USD 10 ribu atau nyaris Rp160 juta.

Awal dari temuan ini dari sebuah postingan dari peretas dengan nama anonim "TopiAx" di Breachforums pada hari Sabtu, 10 Agustus 2024. Pada postingannya, peretas tersebut mengklaim berhasil mendapatkan data dari BKN sejumlah 4.759.218 baris yang berisi sangat banyak data.

Si peretas juga membagikan sample data berisi 128 ASN yang berasal dari berbagai instansi di Aceh. CISSReC sudah lakukan verifikasi random pada 13 ASN yang namanya dicantumkan dalam sampel data melalui WhatsApp. Menurut mereka data tersebut valid, meski ada yang menginformasikan adanya kesalahan penulisan digit terakhir pada field NIP &amp; NIK.

&nbsp;

Baca Juga: <a href="https://fourtrezz.co.id/malware-tersembunyi-di-google-play-ancaman-yang-bertahan-selama-bertahun-tahun/">Malware Tersembunyi di Google Play: Ancaman yang Bertahan Selama Bertahun-tahun</a>

&nbsp;

Menurut laporan, seorang hacker mengklaim telah memiliki akses ke data ini dan menjualnya di forum gelap dengan harga yang cukup tinggi. Jumlah data yang bocor diperkirakan mencapai jutaan, mencakup seluruh ASN di Indonesia.

BKN langsung merespons dengan menyatakan bahwa pihaknya tengah melakukan investigasi mendalam terkait dugaan kebocoran ini. Mereka juga bekerja sama dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta pihak keamanan siber lainnya untuk menelusuri sumber kebocoran dan memastikan keamanan data di masa depan.

BKN sendiri diketahui sudah melakukan MoU dengan BSSN guna memperkuat data ASN dan meningkatkan kualitas untuk perlindungan informasi dan transaksi elektronik pada tanggal 3 Oktober 2022. Tetapi MoU ini hanya berlaku selama 1 tahun dan sudah berakhir di bulan Oktober tahun 2023. Belum diketahui lagi apakah BKN memperpanjang MoU dengan BSSN tersebut atau tidak.

Semakin sering adanya kejadian kebocoran data pribadi, menurut CISSReC hal yang perlu segera dilakukan oleh pemerintah adalah membentuk Badan Perlindungan Data Pribadi sehingga bisa diambil tindakan dan memberikan sanksi kepada PSE yang mengalami insiden kebocoran data tersebut.

Kejadian ini menyoroti perlunya penguatan sistem keamanan siber, terutama dalam pengelolaan data pribadi yang sensitif seperti data ASN. Selain itu, langkah mitigasi dan perlindungan bagi ASN yang datanya telah bocor juga menjadi perhatian utama, termasuk upaya untuk meminimalisir dampak dari kebocoran ini.

ASN yang merasa khawatir disarankan untuk segera melakukan pengecekan dan pengamanan terhadap akun-akun yang menggunakan data pribadi terkait, serta waspada terhadap potensi ancaman penipuan atau phishing yang mungkin menyusul setelah kebocoran ini.

Kebocoran data ASN yang dikelola BKN mencakup informasi sensitif, mengancam privasi jutaan pegawai. Peretas diduga menjual data ini di forum gelap, memicu kekhawatiran dan perlunya penguatan keamanan siber serta perlindungan data pribadi di Indonesia.

Data Pribadi ASN Terancam: BKN Diduga Mengalami Kebocoran

Pelajari langkah-langkah penting untuk merespons kebocoran data secara cepat dan efektif guna melindungi bisnis Anda. Panduan ini mencakup rencana tanggapan insiden, isolasi kebocoran, penilaian kerusakan, komunikasi, pemulihan, dan mencari bantuan eksternal.