Kepala Eksekutif Pengawas Perbankan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Dian Ediana Rae, mengimbau agar setiap bank meningkatkan sistem keamanan siber mereka di tengah maraknya serangan peretasan. Dian menegaskan bahwa perbankan sering menjadi target serangan siber selain lembaga pemerintahan.“Terkait dengan keamanan siber, kita sebenarnya sudah menetapkan standar yang cukup lama,” ujar Dian dalam konferensi pers Rapat Dewan Komisioner (RDK) OJK di Jakarta, Senin lalu. Ia menekankan bahwa OJK telah menetapkan standar manajemen risiko penggunaan sistem Informasi Teknologi (IT) di bank melalui Peraturan OJK (POJK) Nomor 29 Tahun 2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber bagi Bank Umum.Dian mengungkapkan bahwa bank perlu memperhatikan ketahanan siber mereka secara serius. Ia menambahkan bahwa bank harus melakukan tinjauan sistem secara berkala dan memastikan penggunaan sistem IT yang paling mutakhir dengan perlindungan maksimal.Dalam peraturan tersebut, dijelaskan mengenai standar-standar serta kewajiban perbankan untuk melakukan pengujian terhadap ketahanan siber perusahaan. Setiap instansi perbankan diharap dapat melakukan pengujian keamanan sistem baik untuk internal sistem maupun publik sistem mereka. Pengujian keamanan sistem yang dimaksud salah satunya adalah penetration testing. Fourtrezz sebagai perusahaan keamanan siber dapat memenuhi kebutuhan klien dalam layanan penetration testing. Dengan pengalaman Fourtrezz dalam melakukan penetration testing di berbagai sistem digital baik dari perbankan maupun perusahaan swasta, tentunya hal ini membuat laporan dan rekomendasi perbaikan yang diberikan akan jauh lebih lengkap dan akurat.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/awas-kejahatan-siber-di-telegram-melonjak-hingga-53/">Awas! Kejahatan Siber di Telegram Melonjak Hingga 53%</a>Salah satu isu penting yang ditekankan OJK adalah waktu pemulihan (recovery time) jika terjadi serangan siber. Dian menyebutkan bahwa OJK mengimbau agar target pemulihan ditetapkan secepat mungkin untuk pelayanan utama yang diperlukan oleh nasabah, dengan harapan bahwa waktu pemulihan bisa selesai dalam 1-2 jam.“Kalau perlu mungkin 1-2 jam sudah harus selesai untuk pelayanan-pelayanan utama yang diperlukan oleh nasabah. Itu yang kita sampaikan, terutama dengan adanya serangan siber ke pusat data nasional,” jelas Dian.Lebih lanjut, Dian menilai bahwa program pelatihan dan kesadaran digital (digital awareness) harus terus dilakukan. Bank juga diwajibkan melakukan penilaian serta pengujian penetrasi keamanan secara berkala.OJK berharap langkah-langkah ini akan membuat perbankan di Indonesia lebih siap menghadapi tantangan serangan siber dan memberikan perlindungan maksimal kepada nasabah. "Tentu kita harus lebih meningkatkan kewaspadaan, agar masalah ini tidak terjadi lagi di sektor lain. Program pelatihan dan kesadaran digital atau digital awareness juga harus terus dilakukan, dan kita perlu melakukan penilaian secara berkala," tutupnya.Fourtrezz dengan layanan penetration testing dan juga audit IT dapat membantu perbankan maupun perusahaan Anda dalam menghalau ancaman siber yang akan terjadi di masa yang akan datang. Kunjungi situs kami di <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://www.fourtrezz.co.id/">www.fourtrezz.co.id</a> , atau hubungi kami di +62 857-7771-7243 atau melalui email di business@fourtrezz.co.id untuk mendapatkan informasi lebih lengkap tentang layanan ini. Lindungi aset digital Anda dengan solusi keamanan terbaik dari Fourtrezz.

Tingkatkan keamanan siber perbankan Anda dengan layanan penetration testing dari Fourtrezz. Sesuai standar OJK, kami memberikan perlindungan maksimal terhadap ancaman siber. Hubungi kami untuk solusi terbaik!

OJK Desak Bank Perkuat Keamanan Siber di Tengah Ancaman Peretasan

Kejahatan siber telah menjadi ancaman serius yang mengintai individu maupun institusi di seluruh dunia. Menurut data yang dirilis oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), kasus kejahatan siber meningkat secara signifikan dari tahun 2019 sebesar 40% menjadi 77% pada tahun 2023.Sektor keuangan, dengan segala data sensitif dan nilai transaksi yang tinggi, menjadi salah satu yang paling rentan terhadap ancaman kejahatan siber. Menurut laporan Global Financial Stability Report April 2024 dari Dana Moneter Internasional (IMF), hampir 20 persen dari risiko ancaman siber terhadap sektor keuangan menyerang lembaga keuangan, terutama bank.Ancaman siber terhadap bank mencakup berbagai bentuk serangan, mulai dari phishing, ransomware, serangan DDoS (Denial of Service), hingga pencurian data sensitif.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/76-juta-data-pribadi-pelanggan-att-bocor-termasuk-nomor-jaminan-sosial/">7,6 Juta Data Pribadi Pelanggan AT&amp;T Bocor, Termasuk Nomor Jaminan Sosial!</a>Deputi Gubernur Bank Indonesia, Juda Agung, mengungkapkan bahwa dampak dari serangan siber terhadap sektor perbankan sangatlah besar. Ia menekankan bahwa serangan siber dapat mengganggu layanan keuangan yang disediakan oleh lembaga keuangan dan mengganggu integritas sistem keuangan.Tidak hanya itu, pencurian dan manipulasi data juga dapat mengakibatkan kehilangan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan, sementara pencurian dana akan merugikan baik lembaga keuangan maupun nasabahnya.Mobile Banking: Tantangan dalam KeamananOtoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa saat ini internet banking atau mobile banking terus mengalami tantangan dalam hal keamanan. Aktivitas transaksi di aplikasi perbankan menjadi kerentanan yang dapat dimanfaatkan untuk pengembangan dalam aplikasi banking. Mulai dari proses transaksi seperti transfer, pembayaran, penarikan uang menggunakan akun pengguna lain, serta permintaan pengiriman uang dan pembagian tagihan menggunakan akun pengguna lain dapat menjadi celah kerentanan yang saat ini perlu diperhatikan.Bank Perlu Memperkuat KeamananOJK telah mengeluarkan Surat Edaran OJK Nomor 29/SEOJK.03/2022 yang memberikan panduan tentang kebijakan yang harus diimplementasikan oleh bank komersial untuk menjaga keamanan siber.Berbagai hal yang diatur termasuk penilaian dan manajemen risiko, perlindungan data, perencanaan respons atas insiden, kapasitas karyawan, hingga penunjukan divisi khusus keamanan siber.Bank juga diwajibkan untuk melakukan pengujian keamanan siber secara berkala, termasuk pengujian terhadap keamanan jaringan, sistem, dan data. Dua jenis pengujian yang dilakukan adalah berdasarkan analisis kerentanan dan skenario untuk memvalidasi proses penanggulangan dan pemulihan setelah insiden siber.Dengan meningkatnya ancaman kejahatan siber terhadap sektor keuangan, langkah-langkah penguatan keamanan menjadi semakin penting bagi bank dan lembaga keuangan lainnya untuk menjaga stabilitas sistem keuangan dan kepercayaan masyarakat.

Analisis mendalam tentang peningkatan kejahatan siber terhadap sektor keuangan di Indonesia, termasuk ancaman terhadap bank dan langkah-langkah pengamanan yang diperlukan.

Kejahatan Siber Meningkat: Ancaman Terhadap Sektor Keuangan Semakin Serius

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) telah merespons dengan cepat amanat Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 22 Tahun 2023. POJK ini menggantikan peraturan sebelumnya, yaitu POJK Nomor 6/POJK.07/2022, yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan.Baca Juga : <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/ganjar-pranowo-usulkan-duta-besar-cyber-sebagai-strategi-kuatkan-keamanan-siber-indonesia-ini-fungsi-sebenarnya/">Ganjar Pranowo Usulkan “Duta Besar Cyber” Sebagai Strategi Kuatkan Keamanan Siber Indonesia, Ini Fungsi Sebenarnya</a>Menurut Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, Friderica Widyasari Dewi, penerbitan POJK ini bertujuan memperkuat perlindungan konsumen dan masyarakat. Dalam POJK Nomor 22 Tahun 2023, terdapat ketentuan bahwa Pelaku Usaha Jasa Keuangan (PUJK) wajib menjamin keamanan sistem informasi dan ketahanan siber dalam pelaksanaan kegiatan usaha untuk melindungi konsumen.Pasal 24 ayat (1) POJK tersebut menegaskan kewajiban PUJK untuk memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber. Sistem informasi yang dimaksud harus andal, memberikan layanan yang akurat, serta memastikan informasi input, proses, dan output terotorisasi, aman, benar, dan lengkap.Keamanan sistem informasi mencakup berbagai aspek, seperti kebijakan dan prosedur tertulis, penggunaan sistem yang aman dan andal, perlindungan kerahasiaan data, manajemen fraud, pemenuhan standar keamanan dan keandalan sistem, pemeliharaan teknologi, penerapan standar keamanan siber, pengamanan data, dan audit sistem informasi berkala.PUJK juga diharuskan menjalankan proses ketahanan siber dengan mengidentifikasi aset, ancaman, dan kerentanan. Proses ini mencakup perlindungan aset, deteksi insiden siber, serta penanggulangan dan pemulihan insiden siber. Penting bagi PUJK untuk memastikan bahwa proses ketahanan siber didukung oleh sistem informasi ketahanan siber yang memadai dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Baca Juga : <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/anies-singgung-kembali-insiden-peretasan-situs-kemenhan-di-debat-capres-ini-fakta-sebenarnya/">Anies Singgung Kembali Insiden Peretasan Situs Kemenhan di Debat Capres, Ini Fakta Sebenarnya</a>POJK Nomor 22 Tahun 2023 juga memberikan wewenang kepada OJK untuk memberikan sanksi administratif kepada PUJK yang melanggar ketentuan ini. Sanksi tersebut meliputi peringatan tertulis, pembatasan produk atau layanan, pemberhentian pengurus, denda administratif, hingga pencabutan izin usaha. Besaran denda administratif bahkan dapat mencapai Rp 15 miliar.Dalam UU P2SK, OJK juga memiliki kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan untuk melindungi konsumen di sektor keuangan, termasuk penegakan perlindungan data konsumen dan kewajiban untuk memastikan keamanan sistem informasi dan ketahanan siber.Pasal 92 POJK tersebut menegaskan hak konsumen atas keamanan dan kerahasiaan data serta informasi mereka. Konsumen berhak mendapatkan perlindungan dari PUJK terkait keamanan sistem informasi dan ketahanan siber. Hal ini juga mencakup keamanan simpanan, dana, atau aset konsumen yang menjadi tanggung jawab PUJK.

OJK menerbitkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 sebagai respons terhadap UU P2SK, bertujuan memperkuat keamanan sistem informasi dan ketahanan siber di sektor keuangan. Peraturan ini menekankan perlindungan konsumen dengan kewajiban PUJK untuk mengamankan data dan sistem informasi.

OJK Terbitkan POJK Nomor 22 Tahun 2023 untuk Tingkatkan Keamanan Sistem Informasi dan Ketahanan Siber

Website Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sempat mengalami down dan tidak bisa diakses. OJK menyatakan sistem sedang dalam pemeliharaan, namun pakar keamanan siber berpendapat sebaliknya.“Menurut informasi yang saya dapatkan, situs OJK diserang ransomware,” kata pakar keamanan siber Akuncom Alfons Tanujaya seperti yang dilansir dari detikINET (2/10/ 2023).Alfons mengatakan OJK merupakan salah satu organisasi yang berperan sentral dalam sektor keuangan di Indonesia. Jika terjadi serangan siber, hal ini akan menjadi perhatian utama bagi para pelaku di sektor keuangan.Baca Juga : <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/data-sony-dan-playstation-kena-ransomware-peretas-minta-tebusan-dan-ancam-akan-jual-data-di-dark-web/">Data Sony dan Playstation Kena Ransomware, Peretas Minta Tebusan dan Ancam Akan Jual Data di Dark Web</a>“Mungkin ini bisa menjadi peringatan bagi sektor keuangan, ancaman siber ini bukan main-main dan serangan terhadap sektor keuangan digital akan berdampak sangat serius,” ujarnya.Alfons Tanujaya berpendapat bahwa digitalisasi juga harus diimbangi dengan peningkatan sumber daya, terutama di bidang keamanan siber, karena meski terkesan kurang menarik dibandingkan bidang lainnya. Serangan keamanan siber akan melumpuhkan bisnis digital dan menyebabkan gangguan pada layanan digital, sehingga menimbulkan kerugian finansial yang besar.“Apalagi di negara yang OJK sebagai penjaga utamanya,” ujarnya.Alfons mengingatkan kembali kasus serangan siber baru-baru ini di kasino Caesar dan MGM di Las Vegas. Tindakan ini melumpuhkan operasi dan mengakibatkan kerugian finansial dan reputasi yang besar."Peretasan di BSI seharusnya bisa menyadarkan industri keuangan Indonesia dan memperhatikan keamanan digital. Namun, pertanyaan besarnya adalah mengapa hal ini bisa terjadi lagi." Tambahnya.Sementara itu mengenai topik ini, OJK melalui pengumuman resmi menyatakan ada masalah pada sistem informasinya.“Terkait gangguan sistem informasi OJK, kami informasikan sedang dalam proses pemulihan layanan,” tulis lembaga tersebut, Senin malam (2/10/2023). Meski demikian, OJK menjelaskan permasalahan tersebut akan diselesaikan secepatnya. OJK pun meminta maaf kepada masyarakat atas hal tersebut.“Kami mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih atas perhatiannya,” kata OJK.Baca Juga : <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/hati-hati-pakai-wajah-jadi-stiker-whatsapp-sekarang-bisa-dipidana-ini-tanggapan-pakar/">Hati-Hati, Pakai Wajah Jadi Stiker WhatsApp Sekarang Bisa Dipidana! Ini Tanggapan Pakar</a>Di tengah era digitalisasi yang semakin masif, kejadian ini menjadi pelajaran berharga bagi seluruh sektor keuangan dan industri terkait di Indonesia. Tidak hanya OJK, lembaga keuangan lainnya perlu memperkuat infrastruktur keamanan siber mereka untuk menghindari potensi serangan yang bisa merugikan secara finansial dan reputasional. Alfons Tanujaya dan pakar keamanan siber lainnya telah berulang kali menekankan pentingnya investasi dalam keamanan siber. Ini bukan lagi opsi, melainkan sebuah keharusan. Keamanan digital bukan hanya tanggung jawab satu entitas, tetapi merupakan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Dalam konteks ini, peran OJK sebagai regulator di sektor keuangan menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa standar keamanan siber diterapkan secara konsisten dan efektif. Kita semua berharap, insiden ini bisa segera diatasi dan menjadi momentum untuk reformasi keamanan siber di Indonesia. Karena di era digital ini, keamanan informasi adalah sama pentingnya dengan keamanan fisik.

Serangan ransomware yang diduga menimpa website OJK menyoroti pentingnya keamanan siber di sektor keuangan Indonesia.

Diduga Kena Ransomware, Website Resmi OJK Sempat Tidak Bisa Diakses

Ada banyak cara yang dilakukan penjahat untuk menguras rekening korbannya. Kali ini, pengguna WhatsApp harus sangat berhati-hati karena semakin banyak muncul metode phishing baru. Salah satu penipuan ini adalah mengirimkan undangan di WhatsApp. Penipu akan memberikan file yang perlu diunduh dan ternyata file “.apk”.Baca Juga : <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/hukum-judi-online-di-indonesia-bertolak-belakang-dengan-kebijakan-iklan-meta-dan-google-apakah-masih-bisa-berjalan-efektif/">Hukum Judi Online di Indonesia Bertolak Belakang dengan Kebijakan Iklan Meta dan Google, Apakah Masih Bisa Berjalan Efektif?</a>Direktur Jenderal Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, penipu akan membuat akun yang menurut penyelidikan dibuat oleh orang lain. Setelah akun dibuat, orang tersebut akan menerima uang dan akun tersebut akan berada di tangan penipu.“Ditemukan di lapangan, mereka meminta orang lain untuk mendaftarkannya, kemudian membayarnya dan kemudian mengambil rekening banknya,” jelas Semuel.Berikut beberapa metode phising yang dapat menguras akun korbannya:<ol><li>Penawaran menarik</li></ol>Direktur Jenderal Aptika Kementerian Komunikasi dan Informatika Semuel Abrijani Pangerapan menjelaskan, salah satu ciri penipuan adalah memberikan penawaran yang tidak masuk akal atau berlebihan. Misalnya menawarkan harga ponsel lebih rendah dari harga pasar.“Jangan terkecoh dengan penawaran yang tidak masuk akal, harga ponsel Rp 10 jutaan, tapi saya bisa membelinya seharga Rp 2 jutaan. Itu pasti scam,” kata Semuel pada acara Trading Account Check yang pertama, seperti dikutip Kamis (8/8/2023).<ol start="2"><li>Panggilan, obrolan, atau pesan tidak jelas</li></ol>Ciri kedua yang dijelaskan Semuel adalah adanya pesan-pesan tidak jelas dari orang asing. Ini bisa berupa panggilan telepon, WhatsApp atau SMS.“Misalnya kartu undangan, saya tidak tahu siapa yang mengirim kartu undangan, dan tidak tahu siapa yang akan menikah. Orang tinggal klik karena penasaran,” jelasnya.<ol start="3"><li>Penipuan rekayasa sosial</li></ol>Cara terakhir adalah dengan menggunakan rekayasa sosial. Pelaku penipuan akan memanfaatkan kelemahan korbannya untuk melakukan kejahatan.“Pakai rekayasa sosial itu kelemahan kita,” kata Semuel.OJK juga menyebutkan empat modus social engineering yang digunakan, berikut daftarnya:<ol><li>Informasi perubahan nilai tukar transfer bank</li></ol>Penipu menyamar sebagai pegawai bank dan memberi tahu korban bahwa telah terjadi perubahan tarif transfer. Mereka akan diminta mengisi link formulir yang menanyakan informasi pribadi seperti PIN, OTP, dan password.<ol start="2"><li>Tawarkan untuk menjadi pelanggan prioritas</li></ol>Cara lainnya adalah dengan menawarkan upgrade menjadi pelanggan prioritas. Korban akan diminta memberikan informasi pribadi seperti nomor ATM, kode PIN, OTP, nomor CVV/CVC dan password.<ol start="3"><li>Akun layanan pelanggan palsu</li></ol>Penipu juga berusaha menyamar dengan membuat jejaring sosial palsu atas nama bank. Mereka akan muncul ketika masyarakat mengeluhkan pelayanan bank. Kemudian akan memberikan bantuan untuk menyelesaikan keluhan yang mengarah ke situs web palsu atau meminta data pribadi pelanggan.<ol start="4"><li>Tawaran menjadi agen penjualan yang cerdas</li></ol>Ada juga cara memberikan layanan agen penjualan yang cerdas tanpa syarat ribet. Pelanggan akan diwajibkan menyetor sejumlah uang untuk menerima mesin EDC.Baca Juga : <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/channel-youtube-dpr-ri-official-kena-hack-unggah-live-streaming-judi-online/">Channel YouTube DPR RI Official Kena Hack, Unggah Live Streaming Judi Online!</a>Melansir dari CNBC Indonesia, OJK juga mengingatkan masyarakat untuk tidak memberikan data pribadi kepada orang yang mengaku pegawai bank. Selain itu, gunakan hanya aplikasi asli dan hubungi layanan resmi bank atau lembaga jasa keuangan. Di satu sisi, Bareskrim Polri Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipidsiber) di akun @ccicpolri mengimbau agar berhati-hati jika menerima pesan SMS yang mengaku berasal dari WhatsApp. Bareskrim mengingatkan, pesan tersebut bukan berasal dari WhatsApp. Namun hanya sebagian saja yang disebut berasal dari pesan instan. Postingan tersebut menunjukkan bahwa pengguna telah memenangkan sesuatu dan mendapatkan hadiah senilai ratusan juta rupee. SMS tersebut juga berisi informasi cara klaim hadiah.Dalam pesan SMS akan dicantumkan link untuk mendapatkan harga. Polisi menduga tautan tersebut merupakan jebakan phishing, yakni metode penipuan untuk mencuri akun korban. Polisi menyarankan orang-orang yang menerima pesan tersebut untuk tidak mengklik tautan dalam pesan tersebut. Selain itu, dia juga menegaskan bahwa pesan teks tersebut bukan dari WhatsApp. Sebagai tindakan pencegahan, jika Anda menerima pesan ini, sebaiknya jangan mengklik link yang disediakan. Karena pesan tersebut tidak dikirim langsung melalui WhatsApp, ada kemungkinan tautan tersebut dapat menjebak konsumen, seperti yang terjadi pada banyak kasus phishing.

Berkembangnya penipuan melalui WhatsApp memaksa Kominfo dan OJK untuk kembali mengingatkan masyarakat terhadap berbagai modus yang dilakukan pelaku. Dari penawaran menarik hingga rekayasa sosial, pelaku memanfaatkan berbagai taktik untuk menguras rekening korban mereka

Semakin Marak Penipuan Melalui Pesan WhatsApp, Kominfo dan OJK Kembali Ingatkan Berbagai Macam Modusnya

Friderica Widyasari Dewi, General Manager Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi dan Perlindungan Konsumen (PEPK) Otoritas Jasa Keuangan (OJK), menegaskan bahaya jebakan pinjaman online ilegal. Menurut dia, para korban berasal dari berbagai kalangan, termasuk kelompok rentan seperti pekerja, pekerja yang terkena PHK (PHK), ibu rumah tangga, dan pelajar.Baca Juga : <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/lembaga-keuangan-digital-harus-perhatikan-keamanan-cloud-service-mereka/">Lembaga Keuangan Digital Harus Perhatikan Keamanan Cloud Service Mereka</a>Oleh karena itu, Friderica mengatakan OJK terus mendorong literasi dan edukasi mengenai potensi kejahatan keuangan kepada masyarakat, khususnya kelompok rentan, agar tidak menjadi korban pungli dan pinjol ilegal.“Indonesia saat ini menghadapi tantangan besar dalam dua arah dalam pemberantasan kejahatan keuangan berbasis digital,” ujarnya saat berdiskusi di Forum Merdeka Barat 9 (FMB9) dengan topik “Memberantas Kejahatan Keuangan Berbasis Digital” Media Center Kementerian Kominfo, Senin (21 Agustus 2023) seperti yang dikutip dari Cyberthreat ID.Kepala Eksekutif PEPK OJK menjelaskan, saat ini banyak bermunculan entitas ilegal yang merambah masyarakat dari berbagai penjuru, baik dalam maupun luar negeri. “Mereka menyusup dan menyasar masyarakat melalui jalur komunikasi pribadi,” ujarnya.Entitas yang lainnya adalah mentalitas pemain kasino atau mentalitas pemain yang ingin cepat kaya. Menurut Friderica, keadaan tersebut diperparah dengan rendahnya tingkat literasi keuangan dan digital masyarakat.“Oleh karena itu, masyarakat masih belum bisa membedakan mana informasi yang benar dan mana informasi yang salah. Mereka belum dididik untuk memilih, mengklasifikasikan. Belum lagi FOMO [takut ketinggalan trend]. Seiring dengan banyaknya serangan ilegal, ini menjadi tantangan nyata bagi kita semua,” jelasnya.Menurut Kepala Eksekutif PEPK OJK, saat ini banyak sekali jenis kejahatan keuangan yang menggunakan teknologi digital dan akhirnya merugikan konsumen. Namun secara keseluruhan, ada tiga faktor dasar yang dapat membedakan suatu kasus merupakan kejahatan atau bukan. Pertama, badan atau usaha tersebut ilegal atau tidak terdaftar di OJK. Jika ditemukan kasus seperti ini, jelas transaksi apapun melalui unit ini akan menimbulkan kerugian bagi pelanggan/masyarakat. Kedua, bisnis tersebut sudah terdaftar legal, namun ada penjahat yang meniru badan hukum tersebut, seperti antarmuka aplikasi atau konten pesan, dan menggunakannya untuk menyesatkan pelanggan atau konsumen. Ketiga, bisnisnya terlihat sah, namun perilaku konsumen lah yang menimbulkan kegelisahan dan merugikan diri sendiri. Ia mencontohkan peminjaman uang dengan membayar kemudian.“Ini seperti kasus penggunaan PayLater biasa saat ini. Entitas tersebut sah, namun tindakan konsumsi konsumerisnya, seperti meminjam uang untuk membeli tiket konser, jalan-jalan, membeli ponsel, dan sebagainya, akhirnya terjerat di dalamnya" katanya.Baca Juga : <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/sektor-lembaga-keuangan-jadi-target-utama-serangan-siber-internasional-buat-pelaku-susah-diusut/">Sektor Lembaga Keuangan Jadi Target Utama Serangan Siber Internasional, Buat Pelaku Susah Diusut</a>Oleh karena itu, OJK terus melakukan kegiatan literasi dan edukasi masyarakat. Dalam hal edukasi dan pemahaman keuangan digital, OJK juga berkoordinasi dan berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat agar semakin sadar dan waspada terhadap berbagai potensi kejahatan keuangan berbasis digital.“Bahkan kali ini dalam pembahasan FMB9, kami bersyukur telah mengangkat topik ini, karena topik ini sangat perlu kita sebarkan seluas-luasnya,” kata Friderica. Bahkan, OJK akan terus memperkuat peran Satgas Waspada Investasi (SWI) untuk mendorong edukasi dan pemberantasan kejahatan keuangan di era digital. Untuk itu, OJK kini bersiap mengganti nama SWI menjadi Satgas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal.Kepala Eksekutif PEPK OJK berbagi beberapa tips untuk melindungi diri dari kemungkinan serangan kejahatan keuangan digital. Menurutnya, kejahatan keuangan digital apa pun pasti melibatkan aplikasi, nomor telepon, dan akun.“Ketiga faktor ini bisa membuat masyarakat waspada jika menjadi sasaran serangan pelaku kejahatan keuangan digital. Ini ada hubungannya dengan tiga hal ini. Tentu. Masyarakat harus waspada. Apalagi jika nomor telepon tersebut berasal dari luar negeri atau dari luar negeri, Anda harus lebih curiga. Bahkan niatnya sudah mencurigakan” jelasnya. Selain panduan ini, ada tips lain untuk menghindari kemungkinan serangan kejahatan keuangan digital. Pertama, jika pesan keuangan masuk ke kotak pesan pribadi, baik berupa SMS atau pesan singkat Whatsapp, maka dipastikan ilegal.“Karena kami di OJK punya aturan OJK, maka badan atau pelaku usaha tersebut tidak bisa menghubungi konsumen melalui jalur pribadi,” kata Friderya.Kedua, untuk lebih tegas dan terjamin, konsumen atau masyarakat dapat menghubungi 157 atau SMS WhatsApp ke 081157157157 yang merupakan kontak online OJK.Ketiga, hal ini sangat relevan dengan permintaan pinjaman, dimana Friderica menegaskan kembali pentingnya menjaga kamera, mikrofon, dan lokasi. Artinya, jika ada aplikasi yang meminta akses data kami di luar cakupan rekonsiliasi, itu ilegal, kata Kepala Eksekutif PEPK OJK. Karena peraturan kami, entitas tersebut hanya dapat meminta akses ke kamera, mikrofon, dan lokasi.” Terakhir, namun tidak kalah pentingnya, adalah mengetahui lebih banyak tentang syarat dan ketentuan yang ditawarkan oleh pemberi pinjaman atau lembaga. Friderica menegaskan, masyarakat sebenarnya memahami syarat dan ketentuan sebelum menerima layanan dari sebuah aplikasi keuangan.“Pada dasarnya sah dan wajar. Aspek perundang-undangan pertama-tama memperhatikan hukumnya, baru masuk akal atau tidak. Mudah-mudahan hal ini dapat membantu kita menghindari potensi sasaran serangan penjahat dunia maya,” kata Friderica.

OJK mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap pinjaman online ilegal yang berpotensi merugikan konsumen. OJK juga membagikan tips untuk melindungi diri dari kejahatan keuangan digital.

Waspada! Bahaya Pinjol Ilegal Kini Jerat Entitas Buruh, Ibu Rumah Tangga, dan Pelajar

Semakin maraknya serangan siber yang terjadi akhir-akhir ini membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK)&nbsp; berencana menerbitkan POJK baru untuk memperkuat ketahanan siber sektor perbankan tanah air.<img class="alignnone size-full wp-image-3747" src="https://fourtrezz.co.id/uploads/old/2023/06/Tanggapi-Potensi-Serangan-Siber-OJK-Berencana-Terbitkan-Aturan-Baru_26296940.webp" alt="" width="1200" height="628">Baca Juga : <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/menjalin-kerjasama-strategis-dengan-cisco-fourtrezz-berkomitmen-perkuat-layanan-cyber-security/">Menjalin Kerjasama Strategis dengan Cisco, Fourtrezz Berkomitmen Perkuat Layanan Cyber Security</a>Ini sebagai tanggapan atas serangkaian serangan siber yang terjadi pada sektor perbankan. Peraturan ini nantinya akan memperbaharui Surat Edaran OJK No.29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bank Umum. Nantinya, OJK akan memperkuat dari sisi digital maturity atau pengukur mengenai kapabilitas digital lembaga perbankan.Dalam POJK sebelumnya, penilaian tingkat kematangan keamanan siber dilihat dari segi penerapan manajemen risiko dan proses keamanan siber. Selain itu, tingkat maturitas keamanan siber akan menjadi parameter lain untuk kualitas pengelolaan risiko TI aspek risiko operasional dalam menilai stabilitas bank.“Ke depan, POJK akan memiliki regulasi berbasis teknologi. OJK akan kembali menerapkan penguatan multi regulasi untuk dijadikan landasan teknis," kata Dian Ediana Rae, Direktur Utama Pengawasan Perbankan OJK, dalam konferensi pers virtual yang dikutip, Rabu (7/6/2023). Tujuan rencana pembaruan ketentuan tersebut adalah untuk lebih mengembangkan sektor perbankan dalam kaitannya dengan pengelolaan, pengamanan informasi dan pengelolaan operasional teknologi informasi di perbankan.Baca Juga : <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/whatsapp-error-setelah-terima-pesan-wa-me-settings-ini-cara-memperbaikinya/">WhatsApp Error Setelah Terima Pesan WA Me Settings, Ini Cara Memperbaikinya</a>Keamanan sistem teknologi informasi diketahui menjadi isu di industri perbankan setelah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terkena serangan siber yang melumpuhkan operasional aplikasi mobile banking cabang selama beberapa hari. Kelompok ransomware “Lockbit” yang diduga menjadi dalang dari insiden ini. Serangan siber di sektor perbankan yang berasal dari ransomware memang cukup banyak. Hingga sampai sekarang kasus ini masih dalam proses audit forensik untuk mengetahui masalah utama terjadinya insiden ini.Dari hasil audit forensik serta investigasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi rekomendasi perbaikan yang seharusnya dilakukan oleh lembaga perbankan. Sebelumnya, Kartika Wirjoatmodjo Wakil Menteri BUMN I mengatakan, adanya temuan sementara dari insiden BSI beberapa waktu lalu merupakan serangan pada level personal computer (PC) yang didapat dari salah satu PC pegawai cabang, dan bukan merupakan kebocoran di level bank pusat.

OJK merespons potensi serangan siber dengan merilis aturan baru untuk memperkuat ketahanan siber sektor perbankan. POJK terbaru akan mengukur tingkat kematangan keamanan siber dan mengembangkan pengelolaan informasi dan teknologi operasional di perbankan. Insiden serangan siber pada PT Bank Syariah Indonesia Tbk menjadi latar belakang untuk pembaruan ini.