Tanggapi Potensi Serangan Siber OJK Berencana Terbitkan Aturan Baru
Semakin maraknya serangan siber yang terjadi akhir-akhir ini membuat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berencana menerbitkan POJK baru untuk memperkuat ketahanan siber sektor perbankan tanah air.
Baca Juga : Menjalin Kerjasama Strategis dengan Cisco, Fourtrezz Berkomitmen Perkuat Layanan Cyber Security
Ini sebagai tanggapan atas serangkaian serangan siber yang terjadi pada sektor perbankan. Peraturan ini nantinya akan memperbaharui Surat Edaran OJK No.29/SEOJK.03/2022 tentang Ketahanan dan Keamanan Siber Bank Umum. Nantinya, OJK akan memperkuat dari sisi digital maturity atau pengukur mengenai kapabilitas digital lembaga perbankan.
Dalam POJK sebelumnya, penilaian tingkat kematangan keamanan siber dilihat dari segi penerapan manajemen risiko dan proses keamanan siber. Selain itu, tingkat maturitas keamanan siber akan menjadi parameter lain untuk kualitas pengelolaan risiko TI aspek risiko operasional dalam menilai stabilitas bank.
“Ke depan, POJK akan memiliki regulasi berbasis teknologi. OJK akan kembali menerapkan penguatan multi regulasi untuk dijadikan landasan teknis,” kata Dian Ediana Rae, Direktur Utama Pengawasan Perbankan OJK, dalam konferensi pers virtual yang dikutip, Rabu (7/6/2023). Tujuan rencana pembaruan ketentuan tersebut adalah untuk lebih mengembangkan sektor perbankan dalam kaitannya dengan pengelolaan, pengamanan informasi dan pengelolaan operasional teknologi informasi di perbankan.
Baca Juga : WhatsApp Error Setelah Terima Pesan WA Me Settings, Ini Cara Memperbaikinya
Keamanan sistem teknologi informasi diketahui menjadi isu di industri perbankan setelah PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) terkena serangan siber yang melumpuhkan operasional aplikasi mobile banking cabang selama beberapa hari. Kelompok ransomware “Lockbit” yang diduga menjadi dalang dari insiden ini. Serangan siber di sektor perbankan yang berasal dari ransomware memang cukup banyak. Hingga sampai sekarang kasus ini masih dalam proses audit forensik untuk mengetahui masalah utama terjadinya insiden ini.
Dari hasil audit forensik serta investigasi ini diharapkan dapat digunakan sebagai data pendukung untuk melengkapi rekomendasi perbaikan yang seharusnya dilakukan oleh lembaga perbankan. Sebelumnya, Kartika Wirjoatmodjo Wakil Menteri BUMN I mengatakan, adanya temuan sementara dari insiden BSI beberapa waktu lalu merupakan serangan pada level personal computer (PC) yang didapat dari salah satu PC pegawai cabang, dan bukan merupakan kebocoran di level bank pusat.
