Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat 3,64 miliar serangan siber atau anomali trafik terjadi di Indonesia sepanjang Januari hingga Juli 2025. Angka ini hampir menyamai total anomali selama lima tahun terakhir, menandakan tingginya tingkat kerawanan keamanan nasional.

Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF), Ardi Sutedja, menyebut lonjakan tersebut sebagai sinyal serius bahwa permukaan serangan (attack surface) semakin luas seiring masifnya adopsi teknologi, sementara kemampuan mitigasi masih terbatas.

Baca Juga: Keamanan Jadi Fondasi Masa Depan Sistem Pembayaran Indonesia di Tengah Lonjakan Ancaman Siber

“Tingginya jumlah serangan menunjukkan bahwa kemampuan kita untuk menanggulanginya kian tertinggal,” ujarnya, Jumat (8/8/2025).

Menurut Ardi, situasi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, di antaranya:

• Regulasi dan penegakan hukum yang belum optimal, termasuk implementasi keamanan data yang masih berkembang dan koordinasi antar lembaga yang lemah.
• Sanksi hukum yang belum menimbulkan efek jera bagi pelaku.
• Transformasi digital masif tanpa diimbangi infrastruktur keamanan yang memadai.
• Rendahnya literasi keamanan di masyarakat.
• Posisi strategis Indonesia di Asia Tenggara yang membuatnya menjadi target empuk serangan lintas negara.

Survei 2024 menunjukkan 60% bisnis kecil di Indonesia tidak memiliki tim IT khusus, apalagi perlindungan dari serangan ransomware atau DDoS.

“Ini seperti membangun rumah megah tanpa kunci pintu,” kata Ardi.

Ardi menilai Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber (KKS) penting untuk melengkapi UU Perlindungan Data Pribadi (PDP) dalam memproses pelaku kejahatan siber lintas negara. Meski demikian, ia mengingatkan bahwa hukum saja tidak cukup tanpa peningkatan pemahaman publik tentang risiko siber.

“Program literasi harus kreatif, menjangkau warung kopi, masjid, hingga sekolah di pelosok. Bukan sekadar seminar formal, tetapi juga melalui cerita nyata seperti kasus ibu yang kehilangan tabungannya,” tegasnya.

Deputi Bidang Operasi Keamanan Siber dan Sandi BSSN, Bondan Widiawan, mengungkapkan bahwa 83,68% dari 3,64 miliar anomali tersebut merupakan serangan berbasis malware. Sisanya adalah:

• Unauthorized access & serangan terhadap sistem: 4,32%
• Eksploitasi sistem: 0,64%

“Ancaman ini bukan lagi potensi, tetapi realitas yang akan terus berlanjut di tahun-tahun mendatang,” ujar Bondan.

Lonjakan serangan siber di Indonesia menegaskan urgensi strategi pertahanan yang lebih solid, mulai dari pembaruan regulasi, penguatan koordinasi antar lembaga, hingga literasi keamanan siber yang merata di seluruh lapisan masyarakat. Tanpa langkah cepat dan terukur, angka serangan bisa terus meningkat dan mengancam ketahanan nasional di era transformasi teknologi yang kian pesat.