Dunia maya Indonesia kembali gempar dengan kabar serangan siber yang menargetkan sejumlah situs web pemerintah. Para peretas berhasil menyusup ke dalam sistem dan mengunggah poster digital bertuliskan "Peringatan Darurat". Kejadian ini mengundang perhatian publik dan menimbulkan kekhawatiran akan potensi kebocoran data serta gangguan layanan publik. Sejumlah situs pemerintah Indonesia diduga telah diretas oleh hacker. Salah satu situs yang dilaporkan telah diretas adalah laman resmi Portal Informasi Indonesia dengan alamat web (URL) indonesia.go.id. Sejumlah situs web pemerintah tiba-tiba menampilkan tampilan yang berbeda dari biasanya. Alih-alih menampilkan informasi yang seharusnya, halaman web tersebut dipenuhi dengan poster digital bertuliskan "Peringatan Darurat". Poster ini biasanya disertai dengan pesan-pesan yang bersifat provokatif atau kritik terhadap kebijakan pemerintah. Ketika diretas, situs Indonesia.go.id menampilkan halaman dengan warna hitam yang diiringi dengan instrumental lagu Wajib Nasional "Gugur Bunga". Terdapat tulisan "Stamped by" (dicap oleh) dengan warna putih, dan "Indonesian Peoples" (orang Indonesia) warna merah. Tulisan itu tepat berada di atas poster "Peringatan Darurat" bergambar Burung Garuda dengan latar belakang berwarna biru.
Baca Juga: Waspada! Surat Palsu Berkedok BSSN Beredar Luas, Jangan Tertipu!
Hingga saat ini, identitas pelaku serangan siber ini masih belum diketahui secara pasti. Namun, beberapa pihak menduga bahwa serangan ini dilakukan oleh kelompok hacker yang memiliki motif politik atau ideologi tertentu. Motif lainnya yang mungkin menjadi alasan di balik serangan ini adalah untuk menunjukkan kelemahan sistem keamanan siber pemerintah atau sekadar mencari sensasi. Akhir-akhir ini, poster Burung Garuda berlatar biru ini memang berseliweran di media sosial, dan dianggap sebagai bentuk perlawanan masyarakat, usai Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI berencana mengesahkan RUU Pilkada 2024 untuk menganulir putusan Mahkamah Konstitusi (MK), terkait syarat pencalonan kepala daerah. Situs Indonesia.go.id bukan satu-satunya yang diretas para hacker. Ada puluhan situs lainnya yang disebut telah diretas. Daftar situs yang diretas, dibagikan di grup Indonesia Hacker People pada aplikasi perpesanan instan Telegram. Serangan siber ini berpotensi menimbulkan dampak yang serius, antara lain:

• Kerugian reputasi: Serangan ini dapat merusak reputasi pemerintah di mata masyarakat internasional.
• Kebocoran data: Ada kemungkinan bahwa data-data penting milik pemerintah telah dicuri oleh para peretas.
• Gangguan layanan publik: Serangan siber dapat mengganggu pelayanan publik yang berbasis online, seperti layanan administrasi kependudukan atau pembayaran pajak.
• Ketidakstabilan keamanan siber: Serangan ini menunjukkan bahwa sistem keamanan siber pemerintah masih memiliki kelemahan yang perlu diperbaiki.

Warganet dan berbagai kalangan masyarakat merespons kejadian ini dengan beragam komentar. Sebagian besar mengecam tindakan peretasan tersebut dan mendesak pemerintah untuk meningkatkan keamanan sistem informasi negara. Beberapa pihak juga mempertanyakan tingkat keamanan sistem informasi yang dimiliki oleh lembaga pemerintah. Para ahli keamanan siber berpendapat bahwa serangan siber ini menunjukkan betapa pentingnya keamanan siber dalam era digital sekarang ini. Pelaku serangan siber semakin canggih dan kreatif dalam mencari celah keamanan untuk melancarkan aksinya. Oleh karena itu, semua lembaga, baik pemerintah maupun swasta, perlu meningkatkan investasi dalam sistem keamanan siber untuk melindungi data dan informasi penting mereka. Insiden ini juga menjadi pengingat bagi kita semua tentang pentingnya menjaga keamanan data pribadi. Setiap individu harus lebih waspada terhadap ancaman siber dan mengambil langkah-langkah preventif seperti menggunakan kata sandi yang kuat, tidak membuka tautan mencurigakan, dan selalu memperbarui perangkat lunak. Serangan siber terhadap sejumlah situs pemerintah merupakan sebuah peringatan bagi kita semua tentang pentingnya keamanan siber. Pemerintah dan semua pihak terkait perlu bekerja sama untuk meningkatkan keamanan sistem informasi nasional dan melindungi data-data penting negara.