Debat calon presiden (Capres) 2024 ketiga pada Minggu (7/1/2024) malam kemarin menghadirkan sorotan pada isu keamanan siber, yang menjadi salah satu tema utama yang dibahas oleh ketiga Capres sesuai dengan ketentuan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dalam rangka memperkuat pertahanan, keamanan, hubungan internasional, dan geopolitik, para Capres menyentuh isu keamanan siber sebagai elemen penting.
Baca Juga : Pakar Minta Pasangan Capres dan Cawapres Indonesia 2024 Fokus pada Keamanan Siber
Anies Baswedan, Capres nomor urut satu, menyajikan data mengenai serangan siber yang telah menelan korban. Ia menyoroti lebih dari 160 ribu kematian dalam beberapa tahun terakhir akibat serangan virus, termasuk lebih dari 800 juta serangan siber terhadap HP dan komputer. Anies juga menyinggung diretasnya Kementerian Pertahanan pada tahun 2023.
Sedangkan Prabowo Subianto, Capres nomor urut dua, menekankan peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) sebagai kunci untuk memperkuat sistem pertahanan Indonesia terhadap ancaman siber. Selama menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Prabowo berupaya mempersiapkan generasi muda dengan pengetahuan teknologi, kecerdasan buatan (AI), dan siber melalui pembentukan fakultas baru di Universitas Pertahanan RI.
Capres nomor urut tiga, Ganjar Pranowo, menyoroti keamanan siber dalam visi misinya. Selain menangani terorisme, narkoba, tindak pidana pencucian uang, kekerasan seksual, dan judi online, Ganjar menekankan pentingnya reformasi kepolisian dengan penguatan sistem siber dan pengembangan SDM siber yang kuat.
Meskipun ketiganya menyoroti upaya penguatan keamanan siber, tidak ada yang membahas secara spesifik masalah kedaulatan siber. Terlepas dari hal tersebut, penulis berpendapat bahwa meningkatkan keamanan siber perlu menjadi prioritas mengingat rendahnya skor indeks keamanan siber Indonesia, yang menempatkannya di peringkat ke-4 di Asia Tenggara menurut National Cyber Security Index (NCSI).
Anies mengusulkan pembangunan struktur pertahanan siber yang serius, sementara Prabowo fokus pada peningkatan SDM keamanan siber dan Ganjar menekankan perlunya penguatan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) serta pengangkatan Duta Besar Siber. Pentingnya pembaharuan legislasi terlihat dalam RUU Keamanan dan Ketahanan Siber (RUU KKS) yang belum terselesaikan setelah lebih dari tiga tahun.
Baca Juga : Ganjar Pranowo Bawa Fokus pada Keamanan Siber dan Geopolitik dalam Debat Ketiga Pilpres 2024
Capres terpilih diharapkan dapat memimpin penyelesaian RUU KKS dengan memastikan kewenangan yang tidak tumpang tindih antar lembaga terkait. UU KKS yang komprehensif diharapkan mampu melibatkan semua pihak dalam memperkuat pertahanan siber nusantara, menjaga tidak hanya keamanan siber tetapi juga mendukung kedaulatan siber, memungkinkan pemerintah untuk mengendalikan internet di wilayahnya. Semua ini diperlukan untuk menjaga keamanan dan kedaulatan Indonesia di era teknologi informasi yang terus berkembang.
