Di tengah meningkatnya kekhawatiran publik yang digaungkan melalui tagar #IndonesiaGelap, ancaman serangan siber terhadap sistem digital pemerintah semakin nyata. Infrastruktur digital yang masih memiliki banyak celah keamanan menjadi target empuk bagi peretas. Kurangnya standar keamanan yang ketat serta minimnya perhatian serius terhadap keamanan siber memperbesar risiko serangan berskala besar yang dapat melumpuhkan layanan publik.

Achmad Yusuf, seorang praktisi keamanan siber asal Indonesia, memperingatkan bahwa Indonesia berpotensi menghadapi serangan siber yang lebih parah dibanding sebelumnya. Ia menyoroti lemahnya sistem keamanan yang diterapkan pada berbagai layanan digital pemerintah, mulai dari rentannya terhadap serangan ransomware, eksploitasi zero-day, hingga pencurian data berskala besar.

“Kita sedang menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Infrastruktur digital yang tidak dibangun dengan standar keamanan yang tinggi hanya menunggu waktu sebelum terkena serangan besar. Banyak sistem pemerintah yang tidak siap menghadapi ancaman modern,” ujar Yusuf.

Fenomena #IndonesiaGelap mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan negara, termasuk dalam aspek keamanan digital. Salah satu bukti nyata lemahnya pertahanan siber nasional adalah kasus peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN), yang mengakibatkan terganggunya berbagai layanan pemerintahan, termasuk imigrasi dan perbankan.

Tidak hanya itu, proyek Coretax, sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan dengan anggaran lebih dari Rp1,3 triliun, juga mengalami berbagai kendala teknis sejak diluncurkan pada Januari 2025. Gangguan pada sistem ini menyebabkan akses massal menjadi tidak stabil, berdampak pada penurunan drastis setoran pajak, serta memunculkan pertanyaan tentang efektivitas penggunaan anggaran negara.

Baca Juga: Serangan Siber Menggunakan Layanan Cloud China: Ancaman Baru yang Harus Diwaspadai

“Bayangkan jika serangan berikutnya menargetkan sistem kesehatan, keuangan, atau infrastruktur energi. Bukan hanya data yang bocor, tetapi layanan publik vital bisa lumpuh sepenuhnya,” tambah Yusuf.

Selain serangan terhadap PDN, kebocoran data yang mengandung informasi pribadi warga negara juga semakin sering terjadi. Sejumlah platform layanan publik diduga mengalami kebocoran data, termasuk informasi pajak dan kependudukan. Jika tidak ada langkah mitigasi yang serius, dampaknya bisa semakin luas, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi keamanan nasional.

Menurut Yusuf, masalah utama tidak hanya terletak pada sistem yang tidak aman, tetapi juga pada pengelolaan proyek digital pemerintah yang tidak transparan. “Banyak proyek IT yang dikerjakan dengan anggaran besar, namun hasil akhirnya sangat buruk. Tidak ada pengujian keamanan yang memadai, audit pun sering diabaikan, dan banyak sistem dibuat oleh pihak yang kurang kompeten dalam pengembangan perangkat lunak maupun keamanan siber,” tegasnya.

Di tengah meningkatnya ancaman siber, perusahaan keamanan siber seperti Fourtrezz hadir untuk membantu meningkatkan ketahanan digital di Indonesia. Fourtrezz menyediakan layanan pengujian keamanan (security testing) yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengatasi celah keamanan dalam sistem digital. Dengan layanan ini, berbagai sektor, baik pemerintahan maupun swasta, dapat lebih siap menghadapi ancaman siber dan memitigasi risiko sebelum terjadi serangan besar.

Keberadaan perusahaan seperti Fourtrezz sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur digital di Indonesia memiliki perlindungan yang kuat. Melalui uji penetrasi (penetration testing), simulasi serangan siber, serta audit keamanan, Fourtrezz membantu mengurangi risiko kebocoran data dan serangan siber yang dapat berdampak besar pada layanan publik.

Dalam menghadapi ancaman siber yang semakin meningkat, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan keamanan digital nasional. Beberapa hal yang harus dilakukan segera antara lain:

1. Meningkatkan Standar Keamanan Siber – Setiap sistem digital yang digunakan oleh instansi pemerintah harus memenuhi standar keamanan internasional, termasuk sertifikasi keamanan siber yang ketat.
2. Audit Ulang Sistem Digital yang Ada – Pemerintah perlu melakukan audit berkala terhadap seluruh sistem digital, terutama yang menyimpan data sensitif.
3. Meningkatkan Koordinasi dengan Ahli Keamanan Siber – Kolaborasi dengan praktisi keamanan siber independen serta perusahaan spesialis seperti Fourtrezz dapat membantu mengidentifikasi kelemahan sistem dan memberikan solusi terbaik.
4. Mendorong Transparansi dalam Pengadaan Teknologi – Setiap proyek digital harus melalui proses yang transparan, termasuk memastikan bahwa pengembang sistem memiliki kompetensi yang cukup dalam keamanan siber.

Jika langkah-langkah ini tidak segera diterapkan, Indonesia berisiko menghadapi serangan siber yang jauh lebih besar dan merugikan banyak sektor.

Serangan siber bukan lagi ancaman di masa depan—mereka sudah terjadi saat ini dan terus meningkat dalam skala serta kompleksitasnya. Dengan infrastruktur digital yang masih memiliki banyak celah, Indonesia harus segera mengambil tindakan nyata untuk memperkuat pertahanan sibernya.

“Kita bisa memilih untuk memperbaiki sistem sebelum terlambat, atau menunggu sampai semuanya jatuh dalam kekacauan. Di era digital ini, serangan siber dalam skala besar bisa berdampak sangat berbahaya,” pungkas Yusuf.

Kesadaran dan kesiapan semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan siber nasional. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat serta menggandeng pihak yang kompeten dalam bidang keamanan siber, Indonesia dapat menghadapi ancaman digital dengan lebih percaya diri.