Pada Senin, sumber pemerintah Jepang mengungkap bahwa informasi diplomatik negara itu bocor setelah serangan siber yang dilakukan oleh China terhadap Kementerian Luar Negeri pada tahun 2020. Serangan ini mengungkap kerentanan dalam infrastruktur digital Jepang.
Selama periode pemerintahan Shinzo Abe, Jepang mendeteksi serangan siber skala besar yang mengakibatkan bocornya sejumlah telegram diplomatik. Telegram diplomatik adalah dokumen rahasia yang dipertukarkan antara kementerian dan misi diplomatik di luar negeri setiap hari. Meskipun demikian, jenis informasi yang bocor masih belum diketahui oleh publik.
Menurut sumber pemerintah, telegram diplomatik dikirim melalui Jaringan Pribadi Virtual Protokol Internet terenkripsi (IP-VPN), yang merupakan jaringan yang penting untuk mentransfer data sensitif.
Baca Juga : Pangeran Harry dan Meghan Markle Desak Perusahaan Media Sosial Tangani Ancaman Siber Bagi Anak
Kepala Sekretaris Kabinet Jepang, Yoshimasa Hayashi, menyatakan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Fumio Kishida belum memastikan apakah informasi rahasia dari Kementerian Luar Negeri telah diakses melalui serangan siber. Namun, Kementerian secara rutin bekerja untuk memperkuat keamanan dunia maya.
Jepang diakui tertinggal dalam pengembangan pertahanan keamanan siber dibandingkan dengan negara-negara maju lainnya. Hal ini menimbulkan kekhawatiran besar bagi sekutu keamanan Jepang, terutama Amerika Serikat, yang telah mendorong Tokyo untuk meningkatkan kemampuan keamanan siber negaranya.
Pemerintah Jepang berkomitmen untuk memperkenalkan “pertahanan siber aktif” guna mengatasi serangan siber yang dapat mengancam keamanan nasional dan infrastruktur penting. Namun, rancangan undang-undang untuk menerapkan pendekatan tersebut belum diajukan ke parlemen karena diskusi terhenti, dengan kekhawatiran bahwa langkah semacam itu dapat melanggar jaminan Konstitusi negara tentang kerahasiaan komunikasi.
Selain Kementerian Luar Negeri, kantor-kantor pemerintah lainnya juga telah menjadi target serangan siber. Badan Eksplorasi Antariksa Jepang kemungkinan menjadi sasaran serangan tahun lalu, meskipun tidak ada informasi sensitif yang diakses terkait roket atau satelit.
Pada Agustus 2023, Pusat Kesiapan dan Strategi Insiden Nasional untuk Keamanan Siber pemerintah mengumumkan bahwa alamat email dan informasi lainnya mungkin telah bocor karena akses eksternal yang tidak sah. Hal ini menyoroti perlunya upaya serius dalam memperkuat pertahanan siber Jepang untuk melindungi kepentingan nasional dan infrastruktur penting dari serangan siber.
