Kredibilitas pelayanan publik di Kota Solo, Jawa Tengah, tengah disorot tajam. Alih-alih melindungi privasi warganya, seorang petugas kelurahan justru menjadi aktor pembocor data pribadi milik tokoh publik, yakni mantan pembalap Formula 1 (F1), Rio Haryanto.

Insiden ini bukan sekadar pelanggaran etika ringan, melainkan pelanggaran serius terhadap prinsip kerahasiaan data pribadi. Tindakan membagikan dokumen administratif sensitif ke media sosial demi mendapatkan atensi (clout) membuktikan bahwa ancaman terbesar keamanan data sering kali bukan berasal dari peretas canggih, melainkan dari kelalaian internal staf yang memiliki hak akses.

Kehebohan bermula ketika tangkapan layar (screenshot) dari fitur Story di media sosial beredar luas. Unggahan tersebut secara gamblang menampilkan dua dokumen berharga milik Rio Haryanto tanpa sensor sedikit pun:

1. Surat Pengantar (diduga kuat untuk keperluan administrasi pernikahan).
2. Surat Keterangan Warisan.

Tindakan ini memicu kemarahan netizen yang menuntut akuntabilitas pemerintah daerah. Mengingat tingginya ancaman kejahatan siber saat ini, penyebaran dokumen yang memuat Nama Lengkap, NIK, Alamat, dan status keluarga secara publik adalah "makanan empuk" bagi pelaku penipuan identitas (Identity Theft).

Baca Juga: RUU Keamanan Siber Dikritik Tajam: Lokataru Temukan 22 Celah Fatal yang Ancam Privasi dan Ciptakan "Super Body"

Menghadapi gelombang kecaman, Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Solo, Beni Supartono, bergerak cepat mengkonfirmasi kebenaran insiden tersebut.

• Identitas Pelaku: Pelaku diketahui berinisial A. Saat mengunggah dokumen tersebut, A berstatus sebagai Tenaga Kerja dengan Perjanjian Kerja (TKPK) yang bertugas di bagian front office Kelurahan Penumping.
• Status Saat Ini: Ironisnya, karir A justru menanjak. Saat insiden ini viral, A telah diangkat menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) penuh waktu dan berdinas di Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).
• Sanksi Disiplin: Pihak Satpol PP telah memanggil A untuk pemeriksaan internal. Hasil BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ini akan dikoordinasikan dengan BKPSDM untuk menentukan sanksi, yang dapat berkisar dari teguran hingga hukuman disiplin berat, tergantung evaluasi dampak pelanggaran.

Kasus Rio Haryanto di Solo adalah fenomena puncak gunung es dari krisis literasi privasi di sektor birokrasi Indonesia. Kasus ini menegaskan bahwa kepatuhan terhadap Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) belum menyentuh level akar rumput pelayanan masyarakat.

Dari perspektif keamanan informasi, ada beberapa titik kegagalan (Point of Failure) yang harus dievaluasi:

1. Insider Threat Berbasis Kelalaian: Pelaku (A) mungkin tidak memiliki niat finansial untuk menjual data tersebut, namun motif social validation (ingin pamer melayani tokoh terkenal) sama destruktifnya dengan peretasan. Ini masuk dalam kategori ancaman orang dalam (Insider Threat).
2. Ketiadaan Clean Desk Policy: Fakta bahwa seorang staf front office dapat dengan leluasa memotret dokumen fisik warga menggunakan ponsel pribadinya menunjukkan lemahnya kontrol lingkungan kerja. Instansi pelayanan publik wajib menerapkan larangan penggunaan kamera ponsel pribadi saat memproses dokumen kependudukan.
3. Kesenjangan Edukasi Hukum: Pengangkatan A dari tenaga kontrak menjadi P3K tanpa adanya evaluasi catatan integritas penanganan data menunjukkan celah dalam sistem rekrutmen. Pelatihan keamanan informasi dan sanksi UU PDP harus menjadi materi wajib (mandatory onboarding) bagi setiap aparatur sipil, baik honorer maupun tetap.

Pemkot Solo perlu menjadikan kasus ini sebagai momentum untuk melakukan audit prosedur operasional standar (SOP) pengelolaan arsip di seluruh kelurahan, guna memastikan masyarakat umum, tidak peduli apakah ia seorang mantan pembalap F1 atau warga biasa—mendapatkan jaminan keamanan identitasnya.