Presiden Joko Widodo khawatir analisis dari para ahli informasi menjadi kenyataan. Dari analisa tersebut menyebutkan jika pemerintah tidak bisa melindungi data digital, maka presiden berikutnya pada tahun 2029 bisa ditentukan oleh kekuatan pemegang data digital. Jokowi mengaku mendapat informasi dari para pakar digital bahwa data digital bisa digunakan oleh beberapa pihak untuk menentukan presiden pada 2029 nanti.

Baca Juga : Aplikasi Peniru Telegram Berbahaya Tersebar Bebas di Android, Cek pada Perangkat Anda Sekarang!

“Nantinya bisa terkait dengan politik. Ada yang mengatakan, pakar digital kami berbisik ‘Pak, hati-hati kalo tidak bisa proteksi data-data digital, bisa-bisa nanti 2029 yang menentukan presiden itu mereka(pemegang data digital)’,” kata Jokowi saat memberikan arahan kepada alumni Lemhanas di Istana Negara, seperti yang dikutip dari tvonenews.com pada Kamis (5/10/2023).

Ia mengatakan data dan informasi akses pasar adalah emas dan berlian dunia digital karena saat ini adalah era kecerdasan buatan, analisis big data, dan machine learning.

“Padahal kalau terjun ke dunia politik, memimpin hanya bisa dengan data dan informasi,” ujarnya.

“Mari kita jaga baik-baik aset digital kita, jaga baik-baik data, informasi, dan akses pasar.” ajak Presiden.

Meski demikian, Jokowi meyakini digitalisasi dan perkembangan teknologi tidak bisa dihentikan. Yang perlu kita lakukan adalah beradaptasi dengan situasi ini dan melindungi aset data digital negara. Sementara itu, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas), Andi Widjajanto, mengatakan ada risiko kerusakan atau gangguan keamanan siber akibat lompatan teknologi pada tahun 2029.

Baca Juga : Diduga Kena Ransomware, Website Resmi OJK Sempat Tidak Bisa Diakses

Menurut Andi, lompatan teknologi yang dimulai dari machine learning, analisis data yang besar, kecerdasan buatan hingga komputer kuantum merupakan tahap lompatan teknologi yang akan mengubah model penelitian secara signifikan. Andi saat ditemui mengatakan, “Semua yang saat ini kita persiapkan dalam hal keamanan siber akan rusak dan nantinya metode pembelajaran mesin dan analisis big data untuk menemukan pola data akan jauh lebih akurat dan cepat serta tidak akan ada batasan lagi.”

Andi menjelaskan, keamanan siber yang telah direncanakan sebelumnya tidak lagi relevan karena sebelumnya hanya mengandalkan big data. Lompatan teknologi ini perlu diantisipasi oleh banyak negara di dunia, tidak hanya Indonesia, karena dapat mempengaruhi politik dalam negeri. Salah satu negara yang telah mengantisipasi lompatan teknologi, termasuk fase komputasi kuantum, adalah Singapura, yang telah membangun tim kekuatan digital dan intelijen militernya. Menurut Andi, seseorang yang menguasai R&D dalam lompatan teknologi ini bisa mempengaruhi pertikaian politik di Indonesia pada tahun 2029.

“RnD di bidang ini artinya salah satu pemain pentahelix sedang mempersiapkan lompatan teknologi dan itu belum tentu menjadi aktor negara. Bisa jadi inovator, bisa juga bisnis, bisa juga jadi aktor negara,” ujarnya.