Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Badan Perdagangan dan Pembangunan Amerika Serikat (USTDA) telah mengadakan diskusi kelompok terarah (FGD) untuk membahas isu keamanan siber di Indonesia. Diskusi ini menjadi bagian dari usaha penyusunan peta jalan untuk pengembangan industri keamanan siber di Tanah Air.
Wakil Ketua Umum Bidang Komunikasi dan Informatika Kadin, Firlie Ganinduto, menyatakan bahwa langkah ini diambil sebagai respons terhadap berkembangnya ancaman kejahatan siber. Dia juga menekankan bahwa white paper (peta jalan) yang dihasilkan dari diskusi ini akan menjadi dasar implementasi dari blueprint pengembangan industri dan ekosistem keamanan siber yang digagas oleh Kadin Indonesia.
Firlie juga menegaskan komitmen Kadin dalam mendukung upaya pemerintah untuk memperkuat sistem keamanan siber. FGD tersebut diselenggarakan untuk mengumpulkan masukan dan aspirasi dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.
Dalam penjelasannya, Firlie menyebut bahwa penetrasi internet yang semakin luas telah mengubah lanskap digital di Indonesia. Menurut data dari We Are Social, jumlah pengguna internet di Indonesia mencapai 185 juta orang pada Januari 2024. Namun, meningkatnya penetrasi internet juga membawa dampak dinamis terhadap keamanan siber, seperti yang dicatat oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Berdasarkan laporan BSSN, terdapat 361 juta anomali lalu lintas atau serangan siber dalam negeri pada periode Januari hingga Oktober 2023. Hal ini menunjukkan pentingnya untuk terus meningkatkan upaya dalam menghadapi ancaman keamanan siber.
Eric Hsu, Konselor Komersial Kedutaan Besar Amerika Serikat, menyoroti pentingnya keamanan digital dalam menghadapi serangan siber yang semakin meningkat, yang dapat mengancam berbagai sektor usaha. Dia juga mengapresiasi kolaborasi antara Kadin Indonesia dan pemerintah AS dalam upaya menjembatani kesenjangan digital dan mencapai tujuan akses digital yang inklusif.
Melalui kolaborasi ini, diharapkan dapat tercipta keamanan siber yang lebih baik, sehingga masyarakat Indonesia dapat terhubung secara lebih luas dan membuka potensi ekonomi yang lebih besar. Peningkatan skor indeks keamanan siber Indonesia menurut National Cybersecurity Index (NCSI) 2023 juga menjadi indikasi positif dalam hal ini.
Dengan demikian, kerja sama antara Kadin Indonesia dan pemerintah AS diharapkan dapat menjadi landasan yang kuat dalam menghadapi tantangan keamanan siber yang semakin kompleks di masa depan.
