Masa depan sistem pembayaran Indonesia diproyeksikan tidak lagi hanya mengandalkan kecepatan dan efisiensi transaksi. Lonjakan ancaman siber, maraknya pencurian data, dan kompleksitas penipuan digital mendorong industri untuk memprioritaskan keamanan pertukaran data, ketersediaan infrastruktur bersama, serta kolaborasi lintas sektor.

Data Cybersecurity Ventures memprediksi kerugian global akibat kejahatan siber akan mencapai US$10,5 triliun pada 2025, menjadikannya salah satu ancaman ekonomi terbesar dunia. Di dalam negeri, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat lebih dari 330 juta anomali siber sepanjang 2024. Sementara laporan IBM Cost of a Data Breach 2024 mencatat kerugian rata-rata kebocoran data di Asia Tenggara sebesar US$3,2 juta per insiden, dengan sektor keuangan sebagai salah satu target utama.

Kepala Departemen Penyelenggara Sistem Pembayaran Bank Indonesia, Farida Peranginangin, menegaskan regulasi tidak sekadar mengatur tetapi juga mendorong inovasi digital di sektor pembayaran.

“Infrastruktur pembayaran yang aman dan interoperabel adalah prasyarat utama membangun kepercayaan publik. Tanpa kepercayaan, inovasi tak akan punya ruang tumbuh,” ujarnya.

Baca Juga: Bouygues Telecom Mengalami Serangan Siber, Data 6,4 Juta Pelanggan Terekspos

Bank Indonesia mengoperasikan regulatory sandbox yang memungkinkan perbankan, fintech, dan penyedia teknologi menguji model bisnis baru secara terkendali sebelum diimplementasikan secara luas. Pendekatan ini diharapkan mempercepat pemanfaatan teknologi pembayaran yang efisien dan inklusif, sambil memastikan standar keamanan dan tata kelola tetap terjaga.

Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN, Slamet Aji Pamungkas, menekankan ancaman siber terhadap sektor keuangan terus berevolusi, mulai dari pencurian data hingga serangan berbasis kecerdasan buatan.

Ia menyoroti pentingnya penerapan Strategi Keamanan Siber Nasional (SKSN) yang diatur dalam Perpres No. 47 Tahun 2023, mencakup delapan fokus utama: tata kelola, manajemen risiko, kesiapsiagaan, ketahanan, perlindungan infrastruktur vital, kemandirian kriptografi, peningkatan kapabilitas, kebijakan keamanan siber, dan kerja sama internasional.

“Kita tidak bisa menangani ini secara parsial. Butuh kolaborasi regulator, pelaku usaha, akademisi, dan komunitas untuk membangun pertahanan nasional yang kokoh,” tegasnya.

Wakil Sekjen II Asosiasi Fintech Indonesia (Aftech), Saat Prihartono, menilai kesiapan menghadapi risiko penipuan menjadi kunci keberlanjutan inovasi digital.

“Keamanan adalah fondasi agar inovasi dapat tumbuh. Tanpa fondasi ini, kepercayaan masyarakat mudah rapuh,” ujarnya.

Ia mendorong terbentuknya standar pencegahan fraud yang konsisten dan bisa diterapkan lintas platform, melalui kemitraan erat antara fintech, perbankan, dan regulator.

Country Director BPC Indonesia, Djoni Tany, melihat Indonesia berpotensi menjadi pionir di Asia Tenggara jika mampu membangun arsitektur pembayaran yang aman, terstandardisasi, dan saling terhubung.

“Keamanan bukan penghalang inovasi, justru menjadi katalis yang memungkinkan lahirnya layanan baru secara berkelanjutan,” katanya.

Direktur PT Jalin Pembayaran Nusantara, Eko Dedi Rukminto, menegaskan pentingnya kolaborasi dan pertukaran data yang aman demi ketahanan ekosistem pembayaran nasional.

“Ketahanan ekosistem digital Indonesia bergantung pada kepercayaan publik. Ini bagian dari kepentingan nasional untuk memastikan transaksi masyarakat terlindungi, data keuangan berdaulat, dan inovasi berkembang tanpa mengorbankan keamanan,” tuturnya.

Lonjakan ancaman siber menempatkan keamanan sebagai pondasi utama masa depan sistem pembayaran Indonesia. Regulasi yang adaptif, kolaborasi lintas sektor, dan penguatan ketahanan digital menjadi kunci untuk menjaga kepercayaan publik dan memastikan inovasi dapat berkembang secara berkelanjutan.