Pemerintah tengah melaksanakan migrasi e-KTP menjadi Identitas Kependudukan Digital (IKD) yang dapat diakses melalui perangkat ponsel. Namun, upaya ini menimbulkan perhatian dari para pakar keamanan siber terkait risiko keamanan terhadap data identitas kependudukan digital. Pratama Persadha, Ketua lembaga riset keamanan siber CISSReC, menegaskan bahwa perlindungan terhadap kerahasiaan data pribadi menjadi hal yang sangat penting dalam sistem ini.
Baca Juga : Militer AS Ajak Kerja Sama OpenAI untuk Strategi Perkuat Keamanan Siber
Identitas kependudukan digital menjadi dokumen kritis, dan gangguan layanan dapat berdampak pada proses verifikasi data berbasis identitas kependudukan digital. Pratama menyatakan bahwa dalam menerapkan identitas kependudukan digital, pemerintah perlu memperhatikan beberapa aspek keamanan siber. Ini mencakup enkripsi data identitas kependudukan digital saat disimpan dan ditransmisikan, penggunaan infrastruktur teknologi dengan lapisan keamanan yang kuat, pembatasan akses hanya kepada pihak berwenang, dan penerapan metode otentikasi kuat seperti kata sandi kompleks, otentikasi dua faktor, atau metode biometrik seperti sidik jari atau pengenalan wajah.
Pratama juga menyoroti risiko utama terkait keamanan siber identitas kependudukan digital, termasuk potensi kebocoran data yang dapat dimanfaatkan melalui metode malware, phishing, dan sosial engineering. Untuk mengatasi risiko tersebut, sistem identitas kependudukan digital harus dilengkapi dengan pertahanan terhadap serangan siber, termasuk serangan DDoS.
Baca Juga : Awas Video “HOAX” Najwa Shihab, Raffi Ahmad, dan Atta Halilintar Promosikan Situs Judi Online
Perlindungan privasi dan pengamanan data pribadi menjadi fokus penting, dengan penekanan pada pelatihan dan peningkatan kesadaran keamanan siber bagi pengguna dan personil terkait. Pratama mengungkapkan bahwa pelatihan ini tidak hanya untuk melindungi data dari akses tidak sah, tetapi juga untuk mengurangi risiko keamanan yang mungkin timbul dari kelalaian manusia.
Pratama menekankan pentingnya memberikan pelatihan dan kesadaran kepada personel yang terlibat dalam manajemen dan penggunaan identitas kependudukan digital. Hal ini menjadi strategi efektif mengingat serangan siber sering kali dilakukan melalui manusia yang memiliki akses ke sistem tersebut, baik melalui karyawan maupun vendor. Pelatihan ini mencakup cara mengenali potensi serangan siber dan menghindari aktivitas yang dapat membuka celah bagi peretas. Dengan demikian, pemerintah dapat memastikan bahwa implementasi Identitas Kependudukan Digital dilakukan dengan tingkat keamanan yang optimal.
