Isu kebocoran data kembali mencuat di Indonesia. Kali ini, sebanyak 4,6 juta data pribadi warga Jawa Barat diduga bocor dan dijual di forum gelap (dark web). Namun, Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah (Pemotda) Jawa Barat menegaskan tidak memiliki peran dalam pengumpulan maupun pengolahan data tersebut, meski namanya dicatut dalam unggahan peretas.

Kepala Biro Pemotda Jawa Barat, Faiz Rahman, menyatakan bahwa lembaganya tidak pernah mengelola data identitas masyarakat. Ia menyebut keterlibatan Pemotda dalam unggahan itu sebagai pencatutan semata.

“Kami hanya ditempelkan di unggahan itu. Dari Biro Pemotda Jawa Barat, kami tidak mengumpulkan atau mengolah data masyarakat,” ujar Faiz saat dikonfirmasi di Bandung, Minggu (8/6/2025).

Akun dengan nama DigitalGhostt di platform X (sebelumnya Twitter) mengklaim sebagai pelaku pembobolan data. Dalam unggahan pada 10 Juli 2025 pukul 16.33 WIB, akun tersebut menyertakan kutipan dalam bahasa Inggris yang menyindir lemahnya sistem pertahanan siber Indonesia:

"Hello Indonesian people (especially the people of West Java), could your personal data be in my possession? Where is the cyber defense? Is it asleep on a pile of money?"

Cuitan tersebut disertai tangkapan layar dari forum dark web yang memperlihatkan tawaran penjualan data berjudul "4.6 million data of West Java Indonesian citizens [DATABASE]". Dalam gambar itu, tampak logo resmi Pemerintah Provinsi Jawa Barat serta nama Biro Pemotda Jawa Barat, seolah-olah menjadi sumber data.

Baca Juga : Pakar Keamanan Siber Ingatkan Risiko Transfer Data Pribadi Lintas Negara terhadap Kedaulatan Nasional

Data yang ditawarkan mencakup informasi sensitif seperti nama lengkap, alamat, Nomor Induk Kependudukan (NIK), email, hingga pekerjaan. Keaslian data masih perlu diverifikasi, namun skala kebocoran ini dikhawatirkan menjadi salah satu yang terbesar di Indonesia.

Menurut akun X lainnya, @H4ckmanac, peretas bernama DigitalGhostt diduga merupakan pelaku yang sama dalam kasus kebocoran 700 ribu data individu milik Kementerian Pertahanan beberapa waktu lalu. Ia dikenal memiliki reputasi tinggi di komunitas dark web dan aktif dalam aktivitas jual beli data ilegal.

Sampai berita ini ditulis, belum ada tanggapan resmi dari Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Jawa Barat terkait isu kebocoran data ini.

Insiden ini kembali mempertegas lemahnya sistem pertahanan siber di level daerah maupun nasional. Pakar keamanan siber menyebut bahwa semakin seringnya pencatutan instansi pemerintah dalam kasus peretasan menandakan adanya vulnerabilitas struktural dalam sistem digital birokrasi.

Selain potensi kerugian pribadi bagi pemilik data, kebocoran ini juga dapat berdampak pada kepercayaan publik terhadap sistem digital pemerintahan dan perlindungan data pribadi.

Isu ini menjadi peringatan penting bagi pemerintah, khususnya Pemprov Jawa Barat, untuk segera melakukan investigasi mendalam, memverifikasi keaslian data, serta memperkuat sistem keamanan digital. Di sisi lain, transparansi dalam penanganan kasus seperti ini sangat krusial guna menjaga kepercayaan publik dan mencegah penyebaran informasi yang menyesatkan.

Langkah taktis seperti audit siber menyeluruh, peningkatan anggaran keamanan TI, serta kolaborasi dengan lembaga perlindungan data dan penegak hukum menjadi kebutuhan mendesak dalam menjaga kedaulatan data digital Indonesia.