Tahun 2025 diprediksi akan menjadi tahun yang penuh tantangan di ranah siber. Seiring dengan perkembangan teknologi kecerdasan buatan (AI), ancaman siber semakin canggih dan kompleks.

"AI Agentik akan muncul sebagai peluang baru yang menarik bagi semua orang—dan juga vektor ancaman siber baru yang berpotensi besar," tutur pakar keamanan siber Pratama Persadha dalam siaran pers yang diterima, Rabu (1/1/2025).

Pratama menjelaskan bahwa AI Agentik, yang mampu bertindak mandiri dan adaptif, dapat digunakan untuk mengotomatiskan serangan siber secara masif dan efisien. Selain AI Agentik, ancaman lain yang perlu diwaspadai adalah penipuan berbasis AI.

Ancaman Penipuan Berbasis AI

AI diprediksi akan meningkatkan penipuan seperti "pig butchering" (penipuan keuangan jangka panjang) dan phishing suara (vishing), yang membuat serangan rekayasa sosial semakin sulit dideteksi.

"Deepfake canggih yang dihasilkan AI dan suara sintetis juga akan memungkinkan pencurian identitas, penipuan, dan gangguan protokol keamanan," ujarnya menambahkan. Dengan teknologi tersebut, pelaku kejahatan siber dapat dengan mudah meniru identitas orang lain untuk melakukan penipuan yang sulit dideteksi.

Ransomware Semakin Canggih

Ransomware diperkirakan akan semakin canggih dengan pemanfaatan AI. Pratama menyebutkan bahwa penjahat dunia maya akan mempersiapkan kriptografi pasca-kuantum, mengadaptasi kemampuan ransomware untuk ketahanan masa depan. Hal ini membuat serangan ransomware semakin sulit dilacak dan diatasi.

Serangan Rantai Pasokan

Serangan rantai pasokan juga menjadi ancaman serius pada tahun 2025. Penjahat dunia maya diperkirakan akan menargetkan ekosistem sumber terbuka, mengeksploitasi ketergantungan kode untuk mengganggu organisasi. Dampak serangan ini dapat meluas ke bisnis dan infrastruktur penting lainnya.

Baca Juga: Dua Operator Telekomunikasi AS Jadi Target Serangan Siber Terkait China

Konflik Geopolitik dalam Ranah Siber

Konflik geopolitik juga akan semakin terasa di dunia siber. Hal ini disebabkan oleh kampanye spionase yang dilakukan oleh aktor "Big Four" (Rusia, Tiongkok, Iran, dan Korea Utara). Kampanye tersebut melibatkan kejahatan dunia maya dan disinformasi yang selaras dengan kepentingan geopolitik.

"Serangan siber yang didorong oleh agenda ideologis atau politik akan meningkat, menargetkan pemerintah, bisnis, dan infrastruktur penting," ungkap Pratama.

Menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks, Pratama menyarankan agar Indonesia segera mengambil langkah-langkah strategis untuk melindungi keamanan sibernya.

"Pembentukan Lembaga Perlindungan Data Pribadi (PDP) menjadi langkah krusial," ujarnya. Lembaga ini diharapkan dapat mengawasi pelaksanaan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi data pribadi masyarakat.

Selain itu, pemerintah juga perlu segera menyelesaikan Peraturan Pemerintah sebagai turunan dari UU PDP. Dengan adanya regulasi ini, panduan yang jelas dapat diberikan kepada semua pihak dalam pengelolaan dan perlindungan data pribadi.

Pemerintah juga harus mempercepat pembahasan Rancangan Undang-Undang Keamanan dan Ketahanan Siber, yang telah menjadi bagian dari Program Legislasi Nasional (Prolegnas). Penyelesaian RUU ini akan memberikan dasar hukum yang kuat untuk mengatasi ancaman siber.

Penguatan BSSN juga menjadi prioritas utama. "BSSN harus memiliki sumber daya manusia, teknologi, dan anggaran yang memadai untuk menjalankan tugasnya," tambah Pratama.

Selain pembentukan lembaga PDP dan penguatan BSSN, pemerintah perlu menerapkan kebijakan keamanan siber yang ketat di semua instansi pemerintah. Kapasitas SDM di bidang keamanan siber juga harus ditingkatkan untuk menghadapi ancaman di masa depan.