Tiongkok secara terbuka menuduh Badan Keamanan Nasional Amerika Serikat (NSA) telah melakukan serangkaian serangan siber yang menargetkan Pusat Layanan Waktu Nasional (National Time Service Center/NTSC) negara itu. Tuduhan ini dikeluarkan setelah Tiongkok menyelesaikan investigasi internal.

Kementerian Keamanan Negara Tiongkok melalui unggahan di WeChat pada Minggu (19/10/2025) mengklaim bahwa kerusakan pada fasilitas terkait dapat mengganggu komunikasi jaringan, sistem keuangan, hingga pasokan listrik di Tiongkok.

Kementerian tersebut menuduh NSA telah mengeksploitasi kerentanan dalam layanan pesan dari merek ponsel asing pada tahun 2022. Eksploitasi ini bertujuan untuk mencuri informasi sensitif dari perangkat milik staf NTSC. Merek ponsel yang dimaksud tidak disebutkan secara spesifik.

Selain itu, NSA juga dituduh menggunakan 42 jenis "senjata serangan siber khusus" untuk menargetkan berbagai sistem jaringan internal pusat tersebut. Serangan ini dilaporkan terjadi antara tahun 2023 hingga 2024, dengan upaya utama untuk menyusup ke sistem waktu kunci NTSC.

Baca Juga: Ancaman Siber 'HoldingHands RAT' Meluas: Target Tiongkok, Taiwan, Jepang, hingga Malaysia

Meskipun Tiongkok mengklaim memiliki bukti atas tuduhan ini, mereka tidak menyediakannya dalam unggahan publik tersebut.

Pusat Layanan Waktu Nasional (NTSC) memegang peran krusial di Tiongkok. Lembaga ini bertanggung jawab untuk menghasilkan dan mendistribusikan waktu standar nasional. Lebih lanjut, NTSC menyediakan layanan timing yang sangat penting bagi industri-industri vital, seperti komunikasi, keuangan, energi (pasokan listrik), transportasi, dan pertahanan.

Pihak kementerian menyatakan telah memberikan panduan kepada NTSC untuk menghilangkan risiko keamanan yang ditimbulkan oleh serangan tersebut.

Tuduhan ini disampaikan dengan nada tegas, di mana Tiongkok menuding AS melakukan apa yang sering dituduhkan kepada Tiongkok sendiri. "AS menuduh orang lain atas apa yang dilakukannya sendiri, berulang kali menggembar-gemborkan klaim tentang ancaman siber Tiongkok," tulis kementerian tersebut.

Tuduhan siber ini berpotensi memicu ketegangan baru antara Washington dan Beijing, di tengah perselisihan yang sudah ada terkait isu perdagangan, teknologi, dan Taiwan.