Sejak tahun 2017, Gerakan Menuju Kota Cerdas telah menjadi program bersama antara beberapa kementerian, termasuk Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian Keuangan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. Program ini bertujuan membantu pemerintah kota dan kabupaten dalam merancang rencana pembangunan berbasis inovasi dan teknologi.
Baca Juga : ChatGPT: Inovasi atau Ancaman bagi Keamanan Siber?
Menurut Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, Gerakan Menuju Kota Cerdas adalah langkah nyata untuk mengakselerasi pembangunan di provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Jawa Barat. Ia menyoroti partisipasi dari berbagai wilayah di Indonesia, termasuk kota-kota seperti Sabang di ujung barat Sumatera, Nunukan di Utara Kalimantan, hingga Kabupaten Boven Digoel di ujung timur Papua.
Melansir dari CyberThreat News, Menteri Budi Arie mengatakan bahwa inisiatif Smart City sejalan dengan Visi Indonesia Emas 2045 yang menargetkan Indonesia sebagai negara maju, sejahtera, berdaya saing, dan memiliki pengaruh global yang signifikan. Program ini membimbing pemerintah daerah untuk melakukan inovasi dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk peningkatan kualitas layanan, penguatan ekonomi, peningkatan sumber daya manusia, hingga keberlanjutan lingkungan.
Selain memberikan dampak positif pada lingkungan dengan memotong emisi dan meningkatkan pengelolaan limbah, implementasi Smart City juga diharapkan dapat meningkatkan sistem transportasi publik dan mengurangi tingkat kriminalitas sebesar 8 hingga 10 persen, sesuai dengan studi McKinsey.
Baca Juga : Bagaimana Pemimpin Bisnis Membentuk Keamanan Siber
Meskipun langkah-langkah ini diapresiasi oleh Menteri Budi Arie, ia menekankan bahwa masih ada tantangan yang harus diatasi, terutama terkait dengan pemenuhan talenta digital, pengembangan teknologi, kebutuhan infrastruktur keamanan yang kuat, dan persiapan legislasi yang sesuai. Dalam konteks ini, Menteri Budi Arie menyoroti kebutuhan untuk meningkatkan keterampilan digital di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), dengan hanya 30 persen ASN yang memiliki kemampuan mengadopsi digitalisasi.
Dengan menekankan pentingnya kolaborasi dan transformasi digital yang komprehensif, Menteri Budi Arie memimpin upaya bersama untuk mewujudkan visi Smart City dan Smart Province yang berkelanjutan, memberdayakan, dan adil. Transformasi digital di seluruh lapisan pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah, diharapkan akan menjadi tonggak penting dalam mencapai Indonesia Emas 2045.
