Keamanan siber menjadi isu strategis di tengah meningkatnya aktivitas digital masyarakat. Di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), pemerintah melalui Forum Komunikasi Sandi dan Siber Daerah (Forkomsanda) bersama Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) mencatat adanya anomali trafik siber yang mencapai jutaan per hari. Meski belum berdampak pada insiden siber besar, hal ini menjadi peringatan serius akan pentingnya pertahanan ruang digital nasional.

Dalam rangka peringatan HUT Persandian ke-79, Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Publik BSSN, Brigjen TNI Berty Beatus Wilem Sumakud, menegaskan bahwa pemerintah terus mengawasi dinamika lalu lintas jaringan digital. Upaya strategis dan kolaboratif terus dilakukan untuk menjaga agar anomali tersebut tidak berkembang menjadi serangan nyata.

Anomali trafik merupakan kondisi tidak normal pada lalu lintas jaringan yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti peningkatan pengguna internet, aktivitas mencurigakan, atau pola interaksi digital yang menyimpang dari kebiasaan.

Menurut para pakar keamanan siber, anomali trafik merupakan indikator awal potensi serangan, termasuk serangan Distributed Denial of Service (DDoS), eksploitasi sistem, hingga kebocoran data.

“Kalau anomali trafik itu banyak, ada jutaan mungkin ya. Tetapi karena kami menjaga sehingga bisa terhindar dari insiden [serangan siber],” ujar Brigjen TNI Berty Beatus saat acara di Museum Sandi, Rabu (16/4/2025).

Ia menambahkan bahwa saat ini tidak ditemukan serangan siber yang signifikan, namun aktivitas anomali tetap menjadi perhatian dan terus dipantau secara ketat.

Ketua Forkomsanda DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho, menyatakan bahwa DIY termasuk satu dari empat wilayah dengan trafik anomali tertinggi di Indonesia. Lonjakan trafik ini menjadi tantangan serius, terutama karena banyak sistem pemerintahan berbasis digital.

“Selama ini BSSN selalu memberikan peringatan ketika ada potensi serangan atau kerentanan aplikasi milik pemerintahan daerah. Melalui forum ini menjadi salah satu kolaborasi, penanganan dilakukan bersama-sama,” jelas Hari Edi, yang juga menjabat sebagai Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika DIY.

Forkomsanda DIY terdiri dari berbagai unsur, mulai dari pemerintah daerah, TNI, Polri, hingga Kejaksaan. Sinergi lintas instansi menjadi kunci dalam membangun pertahanan siber yang adaptif dan responsif.

Kepala Museum Sandi, Setyo Budi Prabowo, menyebutkan bahwa kesadaran masyarakat menjadi salah satu aspek penting dalam membangun ekosistem digital yang tangguh.

“Dalam peringatan HUT Persandian ini, kami mengajak masyarakat untuk mengenal sejarah sekaligus memahami pentingnya menjaga keamanan digital,” ujar Setyo.

Baca Juga: Trojan Triada Baru Serang Android Palsu: Ancaman Siber yang Meningkat untuk Pengguna Indonesia

Pakar keamanan digital dari Universitas Gadjah Mada, Dr. Rizka Amelia, mengungkapkan bahwa tingginya anomali trafik di DIY dapat menjadi alarm awal dari potensi ancaman siber yang lebih besar. Ia menekankan pentingnya pendekatan preventif berbasis teknologi dan edukasi.

“Indonesia perlu meningkatkan literasi siber, terutama di kalangan birokrasi dan masyarakat. Kesadaran soal penggunaan kata sandi yang kuat, tidak sembarangan klik tautan, serta pentingnya dua faktor autentikasi harus menjadi budaya,” ungkap Rizka.

Ia juga menyoroti pentingnya regulasi keamanan data dan sistem informasi publik. Dalam hal ini, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) menjadi landasan hukum untuk melindungi informasi warga negara.

Dampak Anomali Trafik bagi Masyarakat dan Sistem Pemerintahan

Meski belum berujung pada serangan besar, anomali trafik yang terus meningkat membawa beberapa dampak nyata:

1. Risiko kebocoran data pribadi dan instansi.
2. Penurunan performa sistem layanan publik digital, seperti e-KTP, layanan perizinan, atau portal administrasi daerah.
3. Ketergantungan pada teknologi tanpa proteksi kuat, membuka peluang eksploitasi.
4. Kehilangan kepercayaan publik terhadap layanan pemerintahan berbasis teknologi.

Oleh karena itu, kesadaran siber bukan hanya urusan pemerintah, tapi juga tanggung jawab kolektif masyarakat digital.

Saran Pencegahan dan Langkah Proaktif

Untuk memperkuat keamanan siber, baik pemerintah maupun masyarakat perlu mengambil langkah konkret:

Untuk Instansi Pemerintah:

• Lakukan audit keamanan berkala terhadap aplikasi dan sistem.
• Terapkan standar enkripsi dan autentikasi ganda untuk semua akun administrasi.
• Gunakan Sistem Deteksi Intrusi (IDS) dan Firewall adaptif.
• Bangun pusat respons insiden (CSIRT) lokal di tiap provinsi.

Untuk Masyarakat:

• Gunakan kata sandi unik dan kompleks, minimal tujuh karakter, dengan kombinasi huruf, angka, dan simbol.
• Jangan sembarangan membuka tautan atau file dari sumber tidak dikenal.
• Perbarui perangkat lunak dan sistem operasi secara berkala.
• Waspadai phishing dan aplikasi tidak resmi.
• Ikuti pelatihan literasi digital jika tersedia.

Anomali trafik yang tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi sinyal penting bahwa ancaman siber terus mengintai. Meski belum terjadi serangan berskala besar, antisipasi dan kesiapsiagaan adalah kunci utama. Pemerintah, melalui BSSN dan Forkomsanda, terus memperkuat sinergi lintas sektor.

Namun, pertahanan siber tidak bisa hanya dibebankan pada negara. Masyarakat sebagai pengguna digital aktif juga harus berperan aktif menjaga privasi, keamanan akun, serta tidak menyebarkan informasi yang rentan.

Membangun ruang digital yang aman membutuhkan kolaborasi, edukasi, dan ketegasan regulasi. Dengan langkah yang tepat, Indonesia bisa lebih siap menghadapi tantangan keamanan digital di era yang serba terhubung ini.