Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) telah menyelesaikan tahap awal investigasi terkait dugaan kebocoran Data Pemilih Tetap (DPT) Pemilu 2024. Kebocoran ini terjadi setelah laman resmi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) mengalami peretasan.
Juru Bicara BSSN, Ariandi Putra, mengumumkan bahwa hasil investigasi awal telah dikirimkan kepada Bareskrim Polri dan KPU pada Sabtu, 2 Desember 2023, sekitar pukul 11.00 WIB. Laporan tersebut mencakup analisis dan forensik digital dari aplikasi dan server, serta identifikasi sumber masalah dugaan kebocoran data.
Ariandi menegaskan bahwa BSSN akan terus bekerja sama dengan KPU dan Direktorat Tindak Pidana Siber Polri dalam upaya meningkatkan keamanan siber menjelang Pemilu 2024. Kolaborasi ini diharapkan dapat mencegah insiden serupa terulang di masa mendatang.
Baca Juga : 57 Persen Perusahaan di Asia Pasifik Berencana Melakukan Investasi Outsourcing Keamanan Siber
Sebelumnya, muncul laporan mengenai dugaan kebocoran data warga Indonesia yang terdaftar sebagai pemilih pada Pemilu mendatang. Informasi ini diduga bocor dan ditawarkan untuk dijual di situs peretasan Breach Forums sejak 27 November 2023.
Mengutip dari Cyberthreat ID, pemilik akun dengan nama Jimbo diduga sebagai penjual data tersebut. Jimbo mengklaim memiliki lebih dari 200 juta data pemilih, dan sebagai contoh, dia memberikan 500 ribu data secara gratis. Data tersebut diklaim berasal dari situs pengecekan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang terhubung dengan situs resmi KPU melalui https://cekdptonline.kpu.go.id. Jimbo memperkuat klaimnya dengan menampilkan tangkapan layar dari situs tersebut.
Data yang berhasil diperoleh mencakup informasi seperti nama, Nomor Induk Kependudukan (NIK), tanggal lahir, dan alamat. Jimbo menyatakan bahwa dia memiliki lebih dari 250 juta data dengan harga penawaran 2 Bitcoin atau setara dengan US$74 ribu (sekitar Rp1,14 miliar) untuk data pemilih di luar negeri.
Kebocoran data pemilih menjadi perhatian serius, mengingat sensitivitas informasi pribadi yang terlibat. Pihak berwenang diharapkan segera mengambil tindakan preventif dan perbaikan guna melindungi keamanan data pemilih dalam konteks pemilihan umum mendatang.
