Cina sedang mengambil langkah besar dengan merekrut sejumlah hacker swasta terbaik untuk memperkuat sistem pertahanan siber negaranya sambil secara diam-diam melakukan penyelidikan terhadap negara-negara lain. Tindakan ini diambil sebagai respons terhadap eskalasi konflik yang terjadi baik di tingkat regional maupun global. Beijing bergerak cepat dalam merekrut pasukan hacker secara massif, menyusul pengesahan undang-undang keamanan siber baru di China.
Newsweek melaporkan bahwa ahli-ahli dari perusahaan swasta diambil oleh pemerintah China untuk dijadikan hacker. Tugas utama yang diberikan kepada pasukan hacker swasta ini adalah menganalisis dan melaporkan celah pada perangkat lunak atau produk yang digunakan China dalam waktu 48 jam setelah ditemukan adanya kerentanan. Otoritas China juga diketahui memberikan imbalan besar kepada pasukan hacker swasta jika mereka berhasil menemukan kerentanan keamanan siber dalam perangkat lunak milik asing.
Baca Juga : Tantangan Besar Keamanan Siber di Indonesia: Perlunya Respons Proaktif dan Penegakan Hukum yang Kuat
China juga mengerahkan insinyur keamanan siber untuk menyelidiki kelemahan sistem asing yang dapat dieksploitasi untuk kepentingan negara. Setiap unit bisnis yang beroperasi di wilayah China diwajibkan melaporkan celah atau kelemahan pengkodean kepada pemerintah sebagai langkah lebih lanjut untuk mengatasi kerentanan yang ada.
Menurut analis keamanan siber, Dakota Cary, sebelum adanya undang-undang tahun 2021, peneliti China aktif berpartisipasi dalam ekosistem global keamanan perangkat lunak. Namun, legislasi keamanan siber yang lebih ketat menempatkan pemerintah China di garis depan proses ini, mencerminkan strategi lebih luas untuk mengendalikan catatan keamanan siber dan data teknologi informasi.
Dengan lebih dari 170.000 hacker pada tahun 2021, China memiliki pasukan besar yang dapat diarahkan pada jaringan luar negeri, menjadikannya pasukan pribadi peretas yang melayani tujuan ganda. Implikasi dari langkah ini sangat beragam, dan perkembangan industri keamanan siber China menuntut perlindungan sistemnya sendiri dari serangan asing.
