Agenda Pemilihan Umum (Pemilu) Serentak Tahun 2024 telah dimulai. Pemungutan suara yang terjadwal pada tanggal 14 Februari 2023 tinggal 109 hari lagi. Menjelang Pemilu, Kementerian Komunikasi dan Informatika telah mengidentifikasi total 101 isu hoax yang beredar mengenai Pemilu sejak Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023.
Baca Juga: Ditemukan Eksploitasi Safari Baru Berdampak pada Apple iPhone dan Mac dengan CPU Seri A dan M
“Sepanjang 2022 hanya terhadap 10 hoax Pemilu, namun sepanjang Januari 2023 hingga 26 Oktober 2023 terdapat 91 isu hoax Pemilu. Berarti terjadi peningkatan hampir 10 kali lipat isu hoax dibandingkan tahun lalu,” tutur Menkominfo Budi Arie Setiadi dalam Konferensi Pers Awas Hoax Pemilu!! di Media Center Kementerian Kominfo, Jakarta Pusat, Jumat (27/10/2023).
Dilansir dari Cyberthreat ID, sejak bulan Juli 2023 terjadi peningkatan yang signifikan dibandingkan bulan-bulan sebelumnya. Oleh karena itu, Menteri Budi Arie menegaskan Kementerian Komunikasi dan Informasi siap menyikapi meningkatnya penyebaran hoax terkait pemilu belakangan ini.
“Meskipun penyebaran hoax dan misinformasi berbeda-beda, penyebarannya dapat ditemukan di banyak jejaring sosial. Catatan kami menunjukkan bahwa penyebaran hoax dan misinformasi terkait pemilu terutama terjadi di platform Facebook yang dioperasikan oleh Meta. Saat ini, kami memiliki proposal untuk menghapus 454 konten dari Meta,” katanya.
Menkominfo menyatakan kondisi itu harus menjadi perhatian bersama. Pasalnya, keberadaan hoax mengenai Pemilu tidak hanya menurunkan kualitas demokrasi namun berpotensi memecah belah bangsa.
“Sebagai salah satu bentuk information disorder, akibatnya Pemilu yang seharusnya menjadi pesta demokrasi dapat terkikis integritasnya serta menimbulkan distrust (ketidakpercayaan) antarwarga,” tambahnya.
Baca Juga: BI akan Lakukan Upaya Memperkuat Keamanan Siber Infrastruktur Sistem Keuangan Negara
Menteri Budi Arie juga menyebut beberapa contoh hoax berkaitan dengan Pemilu yang beredar di platform digital. Seperti Disinformasi Prabowo Gagal Mencalonkan Diri sebagai Presiden Setelah MK Kabulkan Batas Usia, Disinformasi Komisi Pemilihan Umum Menolak Pendaftaran Ganjar Pranowo menjadi Capres karena Ingin Menjegal Anies Baswedan.
“Tidak hanya menyasar calon presiden dan wakil presiden. Masalah kecurangan dan disinformasi yang kami temukan juga menyasar reputasi KPU dan lembaga penyelenggara pemilu sehingga menimbulkan ketidakpercayaan terhadap pemilu kita,” ujarnya.
Dalam konferensi pers tersebut, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi didampingi Direktur Jenderal Aplikasi Informasi Kementerian Komunikasi dan Informatika Semual A. Pangerapan dan staf khusus Menkominfo, Sugiharto.
