Sepanjang tahun 2023, Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) menemukan sebanyak 55% pembobolan data yang terjadi di sektor administrasi pemerintahan. Kebocoran terbesar berikutnya terjadi pada sektor energi dan sumber daya mineral sebesar 6%, transportasi sebesar 5%, serta teknologi dan informasi sebesar 3%.
Baca Juga : Hati-Hati Terima Telepon dari Nomor Tidak Dikenal, Bisa Jadi Itu Penipuan!
“Misi dan fungsi BSSN adalah mendeteksi dan melakukan mitigasi dengan cepat agar tidak menjadi cyber insiden,” kata Juru Bicara BSSN Ariandi Putra saat acara Safety Day 2023 di Jakarta, Selasa (24 Oktober),seperti dikutip dari Antara.
Ia mengatakan, angka tersebut diperoleh BSSN setelah berhasil mendeteksi 207 dugaan kejadian pelanggaran data di seluruh Tanah Air. Ariandi menganggap signifikansi temuan itu adalah hal yang wajar. Sebab ribuan pelayanan administrasi pemerintahan menggunakan sistem elektronik.
“Seiring dengan kemajuan teknologi, teknologi-teknologi baru terus bermunculan, sumber daya manusia juga harus mengikuti perkembangan teknologi,” ujarnya seraya mengungkapkan pentingnya penguatan keamanan siber dalam suatu negara.
Meski demikian, Ariandi meyakinkan pemerintah berkoordinasi dengan BSSN akan terus memantau kasus kebocoran data yang berulang kali terjadi. Pemantauan primer berfokus pada pola lalu lintas yang anomali (traffic anomalies) di dunia Internet.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, BSSN memperkuat kerja sama empat arah antara lembaga penyelenggara negara, badan usaha, swasta, akademisi, dan masyarakat. Dijelaskannya, penguatan tersebut sudah membaik pada awal triwulan IV 2023. Ternyata, sejak awal tahun BSSN sudah banyak melakukan pertukaran tenaga kerja serta pelatihan dan bimbingan kepada kementerian/lembaga terkait. BSSN juga mendatangkan personel berpengetahuan yang dapat membantu meningkatkan pendidikan masyarakat tentang pentingnya keamanan siber.
Baca Juga : SpyNote, Trojan yang Bisa Merekam Audio dan Panggilan Telepon Berhasil Dibedah
Untuk mengantisipasi pembobolan data selanjutnya, BSSN bekerjasama dengan Polri akan menindak segala dugaan pelanggaran data kriminal di dunia siber. Ini merupakan langkah mitigasi awal untuk meminimalisir kebocoran data dan memperkuat sistem elektronik.
Sedangkan terkait kerja sama dengan sektor privat, BSSN tengah melakukan pembinaan paradigma yang sesuai kepada pihak swasta maupun pemerintah. Hal lain yang terus dipantau adalah pemetaan atas serangan siber, baik yang bersifat teknis maupun sosial.
“Ke depannya, kolaborasi dan inovasi yang dilakukan dalam keamanan siber menjadi penting, karena BSSN tidak bisa sendiri dan harus melibatkan industri dan teman-teman akademisi atau komunitas. Ini menjadi cara untuk kita mengimplementasikan quad helix di Indonesia sebagai wujud keamanan siber nasional,” kata Ariandi.
