Pentagon telah memulai penyelidikan menggunakan uji poligraf untuk melacak sumber dugaan kebocoran data yang menjadi sorotan publik. Langkah ini diambil setelah miliarder AS, Elon Musk, mengkritik sejumlah pejabat yang ia tuduh telah menyebarkan "informasi palsu" terkait hubungan militernya. Laporan ini pertama kali diungkap oleh Bloomberg pada Sabtu (22/3), memicu perdebatan luas mengenai keamanan informasi di lingkungan Departemen Pertahanan Amerika Serikat.

Penyelidikan ini diprakarsai setelah Joe Kasper, Kepala Staf Menteri Pertahanan Pete Hegseth, mengajukan permintaan resmi untuk mengusut tuntas "pengungkapan tidak sah" terhadap informasi sensitif yang berkaitan dengan keamanan nasional. Kasper menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab harus dibawa ke ranah hukum dan menghadapi tuntutan pidana.

Dalam sebuah memo internal yang dipublikasikan pada Jumat malam, Kasper menyatakan bahwa investigasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi individu yang terlibat dalam kebocoran serta menyusun rekomendasi guna memperkuat langkah-langkah pencegahan di masa depan.

"Investigasi terhadap kebocoran ini akan segera dimulai dan akan menghasilkan laporan kepada Menteri Pertahanan. Laporan tersebut akan mencakup catatan lengkap mengenai pengungkapan informasi yang tidak sah di dalam Departemen Pertahanan serta strategi untuk meningkatkan keamanan guna mencegah kebocoran serupa," tulis Kasper dalam memo tersebut.

Elon Musk, yang perusahaan-perusahaannya seperti SpaceX dan Starlink memiliki kontrak pertahanan bernilai miliaran dolar dengan pemerintah AS, mengunjungi Pentagon pada Jumat (21/3). Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas efisiensi biaya serta inovasi dalam sektor pertahanan.

Baca Juga: Akun YouTube Presiden Kosta Rika Diretas, Berhasil Dikembalikan Setelah Beberapa Jam

Namun, sebelum kunjungannya berlangsung, kontroversi muncul setelah The New York Times melaporkan bahwa Musk dijadwalkan untuk menerima pengarahan rahasia tingkat tinggi terkait strategi militer AS dalam menghadapi potensi konflik dengan China. Laporan ini memicu kekhawatiran di kalangan pejabat pertahanan, terutama mengingat hubungan bisnis Musk yang luas, termasuk dengan China.

Sumber yang dikutip dalam laporan tersebut menyoroti potensi risiko keamanan dari akses Musk terhadap informasi rahasia. Terlebih lagi, miliarder tersebut sebelumnya pernah menyatakan pendapatnya yang kontroversial mengenai Beijing, termasuk klaimnya bahwa Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari China. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Musk akan menangani akses terhadap informasi sensitif terkait strategi militer AS.

Di tengah meningkatnya spekulasi mengenai akses Musk terhadap dokumen rahasia, Presiden Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth membantah laporan yang menyebutkan bahwa Pentagon berencana memberikan pengarahan intelijen tingkat tinggi kepada Musk. Mereka menegaskan bahwa tidak ada rencana semacam itu dan bahwa keamanan informasi tetap menjadi prioritas utama Departemen Pertahanan.

Hegseth menekankan bahwa meskipun Musk adalah mitra penting dalam pengembangan teknologi militer, akses terhadap informasi rahasia tetap tunduk pada peraturan yang ketat. "Kami memahami pentingnya kerja sama dengan sektor swasta, tetapi tidak ada yang di atas hukum atau kebijakan keamanan nasional," ujar Hegseth.

Menanggapi kontroversi ini, Elon Musk menggunakan platform media sosialnya, X (sebelumnya Twitter), untuk mengungkapkan kemarahannya terhadap pejabat Pentagon yang diduga membocorkan informasi menyesatkan kepada media. Ia menuntut agar tindakan hukum segera diambil terhadap mereka yang bertanggung jawab.

"Ini adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Kebocoran informasi seperti ini hanya akan memperburuk situasi dan mengancam keamanan nasional. Mereka yang terlibat harus dituntut sesuai hukum yang berlaku," tulis Musk dalam salah satu unggahannya.

Pernyataan Musk tersebut memicu reaksi beragam dari publik dan komunitas keamanan siber. Sebagian pihak mendukung langkah Musk untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, sementara yang lain menganggapnya sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari isu utama terkait aksesnya ke informasi militer sensitif.

Kasus dugaan kebocoran informasi ini menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga keamanan data, terutama di era di mana sektor swasta semakin berperan dalam pertahanan negara. Kemitraan antara Pentagon dan perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti SpaceX telah membawa inovasi signifikan, tetapi juga meningkatkan risiko keamanan.

Pakar keamanan nasional menekankan bahwa perlu ada keseimbangan antara transparansi, inovasi, dan perlindungan terhadap informasi strategis. Departemen Pertahanan harus memastikan bahwa kerja sama dengan mitra swasta tidak menimbulkan celah bagi potensi kebocoran informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak asing.

Seiring dengan berjalannya investigasi ini, berbagai pihak akan menunggu hasilnya dengan penuh perhatian. Apakah penyelidikan ini akan mengarah pada tindakan hukum terhadap pejabat yang terlibat dalam kebocoran? Ataukah akan ada perubahan kebijakan terkait akses perusahaan swasta terhadap dokumen pertahanan rahasia? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan sangat menentukan arah hubungan antara pemerintah dan sektor teknologi dalam beberapa tahun ke depan.

Penyelidikan Pentagon terhadap dugaan kebocoran informasi yang melibatkan Elon Musk menambah kompleksitas hubungan antara sektor swasta dan pemerintah dalam bidang pertahanan. Dengan Musk yang menyerukan tindakan hukum terhadap pejabat yang ia tuduh membocorkan informasi palsu, kasus ini semakin menarik perhatian publik dan pejabat tinggi pemerintahan.

Di tengah spekulasi yang berkembang, langkah-langkah peningkatan keamanan data dan pengawasan terhadap akses informasi rahasia menjadi semakin krusial. Bagaimana investigasi ini akan berakhir dan dampaknya terhadap kebijakan pertahanan AS masih harus ditunggu. Namun, yang pasti, kasus ini akan menjadi peringatan bagi pemerintah mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan informasi negara yang bersifat strategis.