Wilayah Asia Pasifik saat ini tengah menghadapi lonjakan drastis serangan siber yang menargetkan API dan aplikasi. Menurut laporan terbaru dari Akamai Technologies, serangan jenis ini meningkat sebesar 65% dalam setahun terakhir. Para pelaku kejahatan siber semakin gencar mengeksploitasi kerentanan dalam sistem aplikasi untuk mencuri data sensitif, melakukan penipuan, atau bahkan melumpuhkan layanan penting.

Akamai Technologies merilis laporan State of the Internet (SOTI) baru yang menunjukkan bahwa meningkatnya kebutuhan akan API dan aplikasi (APP) kini menjadi sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan siber. Dalam Digital Fortresses Under Siege: Threats to Modern Application Architectures, Akamai telah mencatatkan kurang lebih dari 26 miliar serangan web terhadap API dan Aplikasi secara global hanya selama bulan Juni 2024. Lonjakan sebesar 65% selama setahun terakhir di wilayah Asia Pasifik dan Jepang (APJ) ini menyebabkan sejumlah organisasi, khususnya di sektor jasa keuangan dan perdagangan, menjadi rentan.

Meningkatnya frekuensi serangan ini didorong oleh beberapa faktor, di antaranya Semakin banyak perusahaan yang mengadopsi API untuk mengintegrasikan berbagai sistem dan layanan, namun tidak semua API dirancang dengan keamanan yang memadai. Percepatan pengembangan aplikasi seringkali mengorbankan aspek keamanan, sehingga menciptakan celah yang dapat dimanfaatkan oleh hacker.  Kemudian para hacker terus mengembangkan teknik serangan yang lebih canggih dan sulit dideteksi.

&nbsp;

Baca Juga: <a href="https://fourtrezz.co.id/hati-hati-quishing-mengintai-pengguna-whatsapp-ketahui-bahayanya/">Hati-hati! Quishing Mengintai Pengguna WhatsApp, Ketahui Bahayanya!</a>

&nbsp;

Serangan siber terhadap API dan aplikasi dapat menyebabkan dampak yang sangat serius untuk organisasi, termasuk:

Kerugian finansial: Kehilangan data sensitif, penipuan, dan gangguan bisnis dapat menyebabkan kerugian finansial yang besar.

Kerusakan reputasi: Serangan siber dapat merusak reputasi perusahaan dan kepercayaan pelanggan.

Gangguan operasional: Serangan yang berhasil dapat melumpuhkan layanan penting dan mengganggu aktivitas bisnis.

&nbsp;

Lonjakan serangan ini merupakan akibat dari keputusan sejumlah organisasi yang terburu-buru menggunakan aplikasi untuk meningkatkan pengalaman pelanggan dan pertumbuhan bisnis. Penerapan yang terlalu cepat ini membuka celah untuk terjadinya serangan, contohnya yaitu lewat pengkodean yang buruk dan cacat desain di aplikasi web. Di samping itu, pertumbuhan ekonomi API yang cepat juga menciptakan lebih banyak ruang bagi para pelaku kejahatan siber demi memanfaatkan kerentanan dan penyalahgunaan logika bisnis.

Penyalahgunaan API secara khusus menjadi masalah yang makin meningkat bagi para pelaku bisnis yang kian mengandalkan gateway ini demi menyediakan akses ke kemampuan dan layanan mereka. Laporan ini mencatat bahwa serangan terhadap API bisa terjadi dalam berbagai bentuk, antara lain pembobolan data, akses yang tidak sah, dan serangan Distributed Denial-of-Service (DDoS).

Peningkatan serangan siber terhadap API dan aplikasi merupakan tantangan serius yang harus dihadapi oleh organisasi di seluruh dunia. Dengan memahami ancaman yang ada dan menerapkan langkah-langkah keamanan yang tepat, organisasi dapat melindungi aset digital mereka dan menjaga keberlangsungan bisnis.

Lonjakan serangan siber terhadap API dan aplikasi di Asia Pasifik meningkat 65% dalam setahun terakhir. Organisasi harus segera mengatasi ancaman ini untuk melindungi data sensitif dan menjaga keberlangsungan bisnis.

API Jadi Sasaran Empuk Hacker: Ancaman Baru di Dunia Digital

Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, menyatakan bahwa Indonesia perlu segera membentuk Tentara Siber (Cyber Army) untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks dan masif. Usulan ini disampaikan mengingat meningkatnya serangan siber terhadap infrastruktur kritikal, baik milik pemerintah maupun sektor swasta. Dengan adanya Tentara Siber, Indonesia diharapkan mampu mempertahankan kedaulatan digitalnya dan melindungi data penting dari berbagai ancaman, termasuk peretasan, spionase siber, dan serangan ransomware.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah mengalami berbagai serangan siber yang signifikan, termasuk peretasan terhadap situs pemerintah, pencurian data sensitif, dan serangan terhadap infrastruktur kritis seperti sistem transportasi dan layanan keuangan. Ancaman ini tidak hanya datang dari aktor individu atau kelompok kriminal, tetapi juga dari negara-negara asing yang memiliki kemampuan canggih dalam operasi siber. Ketua MPR mengingatkan bahwa serangan siber dapat melemahkan kemampuan negara dalam menjaga stabilitas dan keamanan nasional.

Hal itu Bambang sampaikan dalam pidato di Sidang Tahunan MPR di Jakarta, Jumat (16/8/2024). "Kita juga sama-sama mengetahui dunia telah memasuki era internet of military things atau internet of battlefield things, di mana operasi militer semakin dapat dikendalikan dari jarak sangat jauh, cepat, tepat, dan akurat," ujar Bambang.

"Sudah saatnya Indonesia segera mempersiapkan pembentukan matra keempat tentara nasional Indonesia dengan menghadirkan angkatan siber. Kehadirannya untuk memperkuat matra yang sudah ada, yaitu angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara," tuturnya.

&nbsp;

Baca Juga: <a href="https://fourtrezz.co.id/phri-ambil-langkah-hukum-atas-peretasan-akun-bisnis-hotel-ke-bareskrim/">PHRI Ambil Langkah Hukum atas Peretasan Akun Bisnis Hotel ke Bareskrim</a>

&nbsp;

Ketua MPR menggarisbawahi bahwa pembentukan Tentara Siber bukan lagi sekadar pilihan, tetapi sudah menjadi kebutuhan mendesak bagi Indonesia. Pasukan ini akan berperan dalam melindungi kepentingan nasional di dunia maya, mengembangkan kemampuan pertahanan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, dan melakukan operasi proaktif untuk mencegah dan menangkal serangan siber.

Menurutnya, Tentara Siber harus dilengkapi dengan sumber daya manusia yang memiliki keahlian khusus di bidang teknologi informasi, kriptografi, dan analisis ancaman siber. Selain itu, dukungan infrastruktur teknologi yang memadai dan regulasi yang kuat akan menjadi kunci keberhasilan dalam implementasi Tentara Siber.

Pembentukan Tentara Siber juga akan memerlukan koordinasi yang erat antara berbagai lembaga negara, seperti Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kementerian Pertahanan, Kepolisian, dan lembaga intelijen. Sinergi antar-lembaga ini akan memastikan bahwa upaya perlindungan dan pertahanan siber berjalan secara terpadu dan efektif. Ketua MPR menekankan pentingnya berbagi informasi secara cepat dan akurat antara lembaga-lembaga ini untuk merespons ancaman dengan segera.

Pembentukan Tentara Siber memerlukan dukungan regulasi yang komprehensif untuk menjamin operasional yang sah dan efektif. Selain itu, investasi dalam infrastruktur teknologi, seperti pusat data yang aman dan jaringan komunikasi yang terenkripsi, akan menjadi prioritas utama. Ketua MPR juga mengusulkan peningkatan anggaran pertahanan untuk mendukung pengembangan dan operasional Tentara Siber.

Usulan pembentukan Tentara Siber oleh Ketua MPR merupakan langkah visioner yang sangat relevan dengan kondisi keamanan global saat ini. Dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat, Indonesia perlu memperkuat pertahanannya di semua lini, termasuk di dunia maya. Tentara Siber diharapkan dapat menjadi garda terdepan dalam melindungi kepentingan nasional dari ancaman yang semakin kompleks dan dinamis. Usulan ini juga diharapkan dapat memicu diskusi lebih lanjut di tingkat legislatif dan eksekutif untuk merealisasikan pembentukan Tentara Siber dalam waktu dekat.

Ketua MPR RI mengusulkan pembentukan Tentara Siber untuk menghadapi ancaman siber yang semakin kompleks dan melindungi kedaulatan digital Indonesia. Tentara ini akan memperkuat keamanan nasional di dunia maya dengan kemampuan teknologi canggih.

Ketua MPR Usulkan Pembentukan Pasukan Khusus Siber Nasional

Amerika Serikat saat ini tengah menghadapi serangan ransomware yang diduga dilakukan oleh kelompok peretas asal Korea Utara. Serangan ini menargetkan berbagai institusi penting di Amerika, menyebabkan kerugian finansial dan gangguan operasional yang signifikan.

Kelompok peretas ini menggunakan ransomware untuk mengenkripsi data pada sistem yang mereka serang, kemudian meminta tebusan dalam bentuk cryptocurrency untuk mengembalikan akses data tersebut. Serangan ini menunjukkan peningkatan dalam taktik dan skala operasi cyber dari Korea Utara.

Pengadilan yang berada di Kansas City, Amerika Serikat telah memutus bersalah Rim Jong Hyok, seorang agen intelijen dari Korea Utara yang memakai ransomware untuk menyerang penyedia layanan kesehatan di Amerika. Menurut Kementerian Luar Negeri Amerika, Rim adalah bagian dari sindikat bernama Andariel, yang dikelola oleh badan intelijen Korut, atau Reconnaissance General Bureau, demikian dikutip dari Engadget, Selasa (30/7/2024).

&nbsp;

Baca Juga: <a href="https://fourtrezz.co.id/eu-cra-uu-baru-uni-eropa-untuk-menghadapi-masalah-peretasan-siber-global/">EU CRA: UU Baru Uni Eropa untuk Menghadapi Masalah Peretasan Siber Global</a>

&nbsp;

Korban dari ransomware yang disebarkan oleh Andariel ini adalah sebuah rumah sakit yang berada di Kansas. Dalam laporannya ke FBI, mereka menyebutkan ada sebuah serangan siber pada tahun 2021 yang memblokir akses ke data pasien dan hasil lab. Serangan ini juga membuat jaringan komputer di rumah sakit itu tidak dapat digunakan. Modus operandi Andariel ini sudah sering dipakai. Yaitu menyusupkan ransomware Maui ke dalam sistem komputer korban. Kemudian mereka meminta uang tebusan dengan mengancaman akan menyebarkan informasi rahasia jika tebusan itu tidak dibayarkan.

FBI, Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA), dan Departemen Keuangan Amerika sampai mengeluarkan peringatan terkait serangan siber dari Andariel ini terhadap institusi kesehatan pada 2022.

Pemerintah Amerika Serikat, bersama dengan lembaga keamanan siber, sedang melakukan investigasi mendalam untuk mengidentifikasi dan menangkap para pelaku. Upaya ini melibatkan koordinasi internasional dan peningkatan keamanan pada jaringan digital penting.

Serangan ini tidak hanya berdampak pada sektor keuangan tetapi juga menimbulkan ancaman terhadap keamanan nasional. Peningkatan serangan siber dari aktor negara menuntut tindakan lebih tegas dan strategi keamanan yang lebih canggih.

Serangan ransomware oleh hacker Korea Utara menjadi pengingat akan pentingnya meningkatkan keamanan siber. Pemerintah dan organisasi harus terus waspada dan memperkuat pertahanan mereka terhadap ancaman yang semakin kompleks dan berbahaya.

Amerika Serikat menghadapi serangan ransomware dari peretas Korea Utara, menargetkan institusi penting dan menyebabkan kerugian besar. Pemerintah AS bekerja sama dengan lembaga keamanan siber untuk menangkap pelaku dan memperkuat pertahanan digital.

Dicari! Hacker dari Korea Utara yang Menyerang Amerika Menggunakan Ransomware

Presiden Palau, Surangel Whipps, pada Rabu (5/6/2024) mengonfirmasi bahwa negaranya telah mengalami serangan siber besar-besaran. Dalam pernyataannya, Whipps menyalahkan China sebagai pelaku di balik serangan tersebut.

"Ini benar-benar serangan besar pertama yang kami alami dalam catatan pemerintah," kata Whipps kepada wartawan di Tokyo, sehari setelah pertemuannya dengan Perdana Menteri Jepang, Fumio Kishida, seperti dilaporkan oleh VOA Indonesia pada Jumat (7/6).

Palau adalah salah satu dari hanya 12 negara di dunia yang secara diplomatik mengakui Taiwan, yang memiliki pemerintahan sendiri. Sebaliknya, China mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya.

Taiwan pada Senin (3/6) menyatakan kesiapannya untuk membantu Palau memperkuat pertahanan digitalnya. Pernyataan ini muncul setelah laporan The New York Times yang mengungkap bahwa lebih dari 20.000 dokumen telah dicuri dari pemerintah Palau.

"Saya pikir China ingin melemahkan hubungan tersebut, menunjukkan kerentanan kami, dan cara yang bagus untuk melakukannya adalah dengan meretas sistem kami," tutur Whipps.

Whipps menjelaskan bahwa dokumen-dokumen tersebut dicuri pada bulan Maret, tepat ketika Amerika Serikat menyetujui paket bantuan dua dekade untuk Palau. Beberapa minggu kemudian, dokumen-dokumen itu muncul di web gelap.

&nbsp;

Baca Juga: <a href="https://stg.fourtrezz.info/bpjs-kesehatan-dan-bssn-tingkatkan-keamanan-siber-program-jkn/">BPJS Kesehatan dan BSSN Tingkatkan Keamanan Siber Program JKN</a>

&nbsp;

Tidak Ada Motif Finansial

Kelompok ransomware DragonForce mengklaim bertanggung jawab atas peretasan tersebut. The New York Times mengutip para analis yang mengatakan bahwa tidak biasa bagi China untuk melakukan subkontrak operasi semacam itu.

"Alasan kami mengatakan mungkin ada keterlibatan pemerintah adalah karena mereka tidak tertarik pada uang. Mereka benar-benar tidak menuntut uang," ungkap Whipps.

Karena tidak ada motif finansial di balik serangan itu, Whipps mencapnya sebagai "pelecehan".

"Jika Anda tidak meminta uang tebusan dan sidik jarinya berasal dari suatu tempat di China maka mungkin asumsinya adalah ada aktor pemerintah," imbuhnya.

Serangan siber ini menambah ketegangan dalam hubungan internasional di kawasan Pasifik, di mana pengaruh China dan Taiwan sering kali menjadi sumber perselisihan. Palau, sebagai salah satu sekutu diplomatik Taiwan, kini harus menghadapi tantangan baru dalam menjaga kedaulatan dan keamanan sibernya di tengah meningkatnya ancaman globa

Presiden Palau, Surangel Whipps, menuduh China atas serangan siber besar-besaran yang mencuri lebih dari 20.000 dokumen pemerintah. Taiwan siap membantu memperkuat pertahanan digital Palau di tengah meningkatnya ketegangan di kawasan Pasifik.

Presiden Palau Tuding China atas Serangan Siber Besar-Besaran di Negaranya

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) Nezar Patria menyerukan kepada masyarakat agar meningkatkan penjagaan terhadap data pribadi mereka sebagai langkah antisipasi terhadap meningkatnya ancaman kejahatan siber dari tahun ke tahun.

Dalam sebuah siaran pers yang diterima di Jakarta pada hari Senin, Wamenkominfo menekankan bahwa seiring dengan meningkatnya ancaman kejahatan siber, Pemerintah telah memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP). Undang-undang ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menjaga data pribadi di ranah digital.

"Harapannya adalah agar semakin banyak masyarakat yang memahami hak dan kewajiban terkait data pribadi. Sebagai individu, kita memiliki tanggung jawab untuk menjaga keamanan siber dari masing-masing kita, termasuk dengan tidak melanggar hak-hak dan privasi orang lain," ujar Nezar.

Dalam konteks ancaman kejahatan siber, Nezar juga mengungkapkan bahwa industri yang sering menjadi target utama adalah yang terlibat dalam pengelolaan data pribadi atau terlibat dalam ekosistem yang luas dengan potensi kebocoran data.

&nbsp;

Baca Juga: <a href="https://stg.fourtrezz.info/kejahatan-siber-meningkat-ancaman-terhadap-sektor-keuangan-semakin-serius/">Kejahatan Siber Meningkat: Ancaman Terhadap Sektor Keuangan Semakin Serius</a>

&nbsp;

Meskipun Indonesia berada di posisi kelima dalam tingkat keamanan siber di kawasan ASEAN menurut National Cyber Security Index (NCSI), Nezar menegaskan bahwa kewaspadaan tidak boleh dipandang remeh, bahkan harus ditingkatkan.

Untuk memastikan keamanan siber di Indonesia terjaga dan meningkat, Kementerian Kominfo telah menyiapkan tiga langkah strategis. "Pertama, meningkatkan penggunaan layanan berbasis cloud (komputasi awan). Kedua, melakukan transformasi digital. Dan ketiga, memperkuat kesadaran masyarakat terhadap serangan siber," ungkap Nezar.

Perlindungan terhadap data pribadi merupakan bagian integral dari strategi Pemerintah terkait keamanan siber. Nezar menegaskan pentingnya masyarakat untuk tidak menganggap enteng data pribadi yang mereka miliki dan semakin memahami urgensi menjaga privasi dalam era digital ini.

Wamenkominfo, Nezar Patria, menyerukan peningkatan perlindungan data pribadi untuk mengantisipasi risiko kejahatan siber yang semakin meningkat, mendukung implementasi UU Pelindungan Data Pribadi.

Wamenkominfo Ingatkan Pentingnya Perlindungan Data Pribadi di Era Meningkatnya Ancaman Siber

AT&amp;T, perusahaan telekomunikasi ternama, mengakui terjadinya kebocoran data pribadi yang melibatkan 7,6 juta pelanggan eksisting dan 65 juta eks pelanggan. Pengumuman ini disampaikan melalui email dan surat kepada para pelanggan yang terdampak, di mana AT&amp;T menjelaskan bahwa informasi yang bocor mungkin mencakup nama lengkap, alamat email, nomor ponsel, nomor keamanan sosial, tanggal lahir, nomor dan passcode akun AT&amp;T.

Langkah responsif yang diambil oleh AT&amp;T termasuk membuat ulang passcode para pelanggan yang terkena dampak kebocoran tersebut. Perusahaan juga memberikan informasi kepada para pelanggan mengenai data apa yang telah bocor dan tindakan apa yang sedang mereka lakukan sebagai respons terhadap peretasan yang terjadi.

&nbsp;

Baca Juga: <a href="https://stg.fourtrezz.info/bi-finalisasi-ambil-kebijakan-keamanan-siber-perbankan-lawan-risiko-digitalisasi/">BI Finalisasi Ambil Kebijakan Keamanan Siber Perbankan Lawan Risiko Digitalisasi</a>

&nbsp;

Pengumuman mengenai kebocoran data ini datang setelah TechCrunch mencatat kerentanan pada passcode yang terenkripsi AT&amp;T. Analisis keamanan yang dilakukan menemukan bahwa passcode tersebut dapat dengan mudah dibaca. Meskipun demikian, AT&amp;T menyatakan bahwa data yang bocor diduga merupakan data lama, yakni dari tahun 2019 atau bahkan lebih tua, dan tidak termasuk informasi keuangan pribadi atau riwayat telepon.

Perusahaan ini menyatakan bahwa mereka sedang bekerja sama dengan para pakar keamanan siber eksternal untuk melakukan analisis mendalam terhadap situasi ini. Namun, hingga saat ini, AT&amp;T mengklaim tidak memiliki bukti adanya akses resmi ke sistem mereka yang telah disusupi.

Kebocoran data yang dialami oleh AT&amp;T menyoroti pentingnya perlindungan data pribadi dalam lingkungan digital yang semakin kompleks dan rentan terhadap serangan peretasan. Respons cepat dan transparan dari perusahaan seperti ini menjadi kunci untuk memitigasi dampak buruk yang mungkin terjadi akibat insiden keamanan seperti ini.

AT&T mengumumkan kebocoran data 7,6 juta pelanggan aktif dan 65 juta eks pelanggan, termasuk informasi sensitif seperti nomor jaminan sosial dan passcode akun. Perusahaan sedang berkolaborasi dengan pakar keamanan untuk menyelidiki dan mengatasi masalah ini.

7,6 Juta Data Pribadi Pelanggan AT&T Bocor, Termasuk Nomor Jaminan Sosial!

DPR Amerika Serikat telah mengesahkan rancangan undang-undang yang berpotensi membawa dampak serius bagi TikTok, aplikasi media sosial video singkat yang populer. Ketentuan dalam RUU tersebut mengharuskan TikTok untuk menjual sahamnya dalam kurun waktu satu tahun, atau akan menghadapi pemblokiran di negara tersebut.

TikTok dengan tegas mengkritik keputusan tersebut, menyatakan bahwa langkah tersebut akan mengancam hak kebebasan berpendapat bagi 170 juta pengguna mereka di Amerika. Mereka menilai bahwa DPR menggunakan alasan bantuan luar negeri dan kemanusiaan untuk mendorong RUU yang akan membatasi kebebasan berbicara.

Pada bulan Februari, TikTok juga telah mengecam RUU asli yang terhenti di Senat, mengingat bahwa RUU tersebut akan berpotensi menyensor jutaan orang Amerika. American Civil Liberties Union juga menentang RUU tersebut dengan alasan kebebasan berbicara.

&nbsp;

Baca Juga: <a href="https://stg.fourtrezz.info/insinyur-keamanan-siber-dihukum-3-tahun-penjara-atas-pencurian-kripto-senilai-rp193-miliar/">Insinyur Keamanan Siber Dihukum 3 Tahun Penjara Atas Pencurian Kripto Senilai Rp193 Miliar</a>

&nbsp;

Kekhawatiran atas popularitas TikTok di kalangan anak muda telah menjadi perhatian bagi pejabat Barat. Mereka mengklaim bahwa TikTok tunduk pada Beijing dan digunakan sebagai alat untuk menyebarkan propaganda. Meskipun demikian, TikTok telah secara konsisten membantah klaim tersebut dengan menegaskan bahwa mereka tidak pernah membagikan data AS dan tidak akan melakukannya.

Senator Mark Warner dari Partai Demokrat, yang juga anggota Komite Intelijen Senat, menyoroti potensi TikTok sebagai alat propaganda oleh pemerintah China. Ia menekankan bahwa banyak anak muda menggunakan TikTok sebagai sumber berita, sehingga memberikan Partai Komunis China akses besar terhadap data pribadi 170 juta orang Amerika, yang dianggap sebagai risiko keamanan nasional.

Rancangan undang-undang yang disahkan oleh DPR AS, bersamaan dengan dukungan untuk Taiwan, akan mewajibkan TikTok untuk melepaskan diri dari perusahaan induknya, ByteDance. Jika tidak, TikTok akan menghadapi larangan penggunaannya di seluruh Amerika Serikat. Hal ini menunjukkan eskalasi ketegangan antara pemerintah AS dan TikTok, serta memperkuat kekhawatiran terhadap pengaruh China dalam ranah digital di Amerika Serikat.

TikTok kritik RUU AS yang mengharuskan divestasi saham, mengklaim ancaman terhadap kebebasan berpendapat 170 juta pengguna di Amerika. RUU ini meningkatkan tensi antara AS dan China di ranah digital.

Kebebasan Berpendapat Terancam? TikTok Kritik RUU AS yang Paksa Lepas Saham

Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (PDP) di Indonesia merupakan sebuah regulasi yang dirancang untuk memberikan kerangka kerja dalam pengelolaan data pribadi yang aman serta melindungi hak-hak individu terkait dengan data pribadinya. UU ini diinisiasi sebagai respons terhadap kebutuhan mendesak akan pengaturan yang lebih ketat dalam era digital, dimana data menjadi sangat mudah diakses dan rentan terhadap penyalahgunaan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem pengolahan data, memperkuat keamanan data, dan menghindari penyalahgunaan data pribadi yang bisa merugikan individu. UU ini memastikan bahwa setiap pengolahan data pribadi harus dilakukan dengan transparan, adil, dan sesuai dengan hukum yang berlaku, seraya memberikan individu hak untuk mengontrol data pribadi mereka sendiri.

&nbsp;

<img src="https://stg.fourtrezz.info/uploads/old/2024/04/Pentingnya-Keamanan-Siber-dalam-Mendukung-UU-Perlindungan-Data-Pribadi-di-Indonesia.webp" alt="thumbnail_alt" />

&nbsp;
<h2>Dampak Kebocoran Data: Bagaimana data yang bocor mempengaruhi individu dan perusahaan</h2>
Kebocoran data membawa dampak mendalam bagi individu dan perusahaan. Individu yang terdampak bisa mengalami pelanggaran privasi yang serius, dengan risiko pencurian identitas yang dapat mempengaruhi kesehatan finansial dan reputasi pribadi mereka dalam jangka panjang. Untuk perusahaan, insiden kebocoran data bukan hanya menimbulkan kerugian finansial langsung melalui penyelesaian hukum dan denda, tetapi juga kerugian tidak langsung seperti kehilangan kepercayaan pelanggan dan citra merek yang tercoreng. Ini memerlukan penerapan langkah-langkah keamanan yang lebih ketat dan respons cepat terhadap insiden keamanan untuk meminimalisir kerugian. Kebocoran data juga bisa mengakibatkan kerugian kompetitif jika informasi strategis perusahaan dicuri dan digunakan oleh pesaing.

&nbsp;

Baca Juga: <a href="https://stg.fourtrezz.info/apa-saja-yang-dapat-diuji-dalam-penetration-testing/">Apa Saja yang Dapat Diuji dalam Penetration Testing ?</a>

&nbsp;
<h2>Peran Keamanan Siber: Teknik dan Teknologi yang Mendukung Keamanan Data Pribadi</h2>
Keamanan siber memegang peranan krusial dalam melindungi data pribadi, menggunakan berbagai teknik dan teknologi yang canggih. Enkripsi adalah teknologi utama yang melindungi data dari akses tidak sah, memastikan bahwa data tetap terenkripsi dan tidak dapat dibaca tanpa kunci dekripsi yang tepat. Selain itu, autentikasi dua faktor (2FA) meningkatkan keamanan dengan membutuhkan dua metode verifikasi identitas sebelum memberikan akses, mengurangi risiko akses ilegal. Firewall dan antivirus juga esensial untuk menangkal serangan siber dan melindungi infrastruktur jaringan. Manajemen akses yang ketat memastikan bahwa hanya pengguna yang berhak yang dapat mengakses informasi sensitif, mencegah penyalahgunaan data internal.

&nbsp;

Baca Juga: B<a href="https://stg.fourtrezz.info/berapa-lama-durasi-penetration-testing-dilakukan/">erapa Lama Waktu yang dibutuhkan untuk Melakukan Penetaration Testing ?</a>

&nbsp;
<h2>Strategi Pencegahan dan Perlindungan: Langkah-langkah Praktis untuk Mengimplementasikan Keamanan Data</h2>
Untuk meningkatkan keamanan data, organisasi harus menerapkan berbagai strategi yang komprehensif dan berlapis. Langkah awal yang efektif adalah penggunaan enkripsi data, yang melindungi informasi sensitif dari akses tidak sah. Penggunaan autentikasi multi-faktor juga sangat dianjurkan untuk memverifikasi identitas pengguna dengan lebih kuat. Selain itu, kebijakan keamanan harus secara teratur diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan tren keamanan terkini.

Manajemen akses terbatas merupakan tindakan penting lainnya, membatasi akses data sesuai dengan kebutuhan pekerjaan masing-masing individu, yang dapat signifikan mengurangi risiko kebocoran data internal. Selanjutnya, pelatihan kesadaran keamanan bagi karyawan secara berkala dapat meningkatkan kemampuan mereka dalam mengidentifikasi dan merespon ancaman keamanan potensial dengan cepat.

Penerapan firewall canggih dan solusi antivirus membantu memblokir serangan malware dan usaha penetrasi dari luar. Untuk mengevaluasi keefektifan dari semua langkah keamanan yang telah diterapkan, melakukan penetration testing secara berkala adalah esensial. Proses ini melibatkan simulasi serangan keamanan untuk menguji ketahanan infrastruktur IT perusahaan terhadap upaya peretasan, memungkinkan identifikasi celah keamanan sebelum dimanfaatkan oleh pihak berbahaya. Implementasi strategi-strategi ini akan memastikan perlindungan data yang robust dan responsif terhadap dinamika ancaman siber yang terus berkembang.
<h2></h2>
<h2>Kesimpulan</h2>
Pembaruan keamanan siber secara berkala dan responsif terhadap perkembangan teknologi terkini adalah vital dalam melindungi data pribadi dan aset perusahaan. Dalam dunia digital yang terus berubah, ancaman keamanan juga berkembang, sehingga organisasi harus selalu waspada dan siap untuk mengadaptasi strategi keamanan mereka. Ini meliputi melakukan review dan pembaruan pada sistem keamanan, serta mengadakan sesi pelatihan untuk karyawan mengenai praktik keamanan terbaik.

Untuk mendukung upaya ini, pertimbangkan untuk memanfaatkan layanan profesional seperti yang ditawarkan oleh Fourtrezz, sebuah perusahaan spesialis keamanan siber. Dengan layanan seperti penetration testing, Fourtrezz dapat membantu Anda mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan dalam sistem Anda sebelum mereka dimanfaatkan oleh penyerang. Kunjungi website mereka di<a href="https://www.fourtrezz.co.id/"> Fourtrezz</a> untuk informasi lebih lanjut. Anda juga dapat menghubungi mereka melalui telepon atau WhatsApp di<a href="https://wa.me/6285777717243"> +62 857-7771-7243</a> atau melalui email di <a href="mailto:business@fourtrezz.co.id">business@fourtrezz.co.id</a>

Jelajahi pentingnya pembaruan keamanan siber sesuai dengan perkembangan terkini untuk melindungi data pribadi dan aset perusahaan. Pelajari strategi dan teknologi yang efektif untuk menghadapi ancaman digital modern.

Pentingnya Keamanan Siber dalam Mendukung UU Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

Sejak September 2023, aktor ancaman yang dikenal sebagai Evasive Panda telah mengatur serangan-serangan yang ditujukan kepada pengguna di Tibet. Tujuannya adalah mengirimkan pengunduh berbahaya untuk Windows dan macOS yang menyebarkan pintu belakang MgBot serta implan Windows yang sebelumnya tidak berdokumen yang dikenal sebagai Nightdoor.Menurut temuan dari ESET yang dilaporkan oleh The Hacker News, para penyerang menyusup setidaknya tiga situs web untuk melakukan serangan watering-hole, serta menyusupi rantai pasokan sebuah perusahaan perangkat lunak di Tibet. Operasi ini baru diketahui pada Januari 2024.Evasive Panda, yang aktif sejak 2012 dan juga dikenal sebagai Bronze Highland dan Daggerfly, sebelumnya telah diungkapkan oleh perusahaan keamanan siber Slovakia pada April 2023 karena menargetkan organisasi non-pemerintah internasional di China Daratan dengan MgBot.Laporan dari Symantec milik Broadcom juga mengimplikasikan bahwa musuh tersebut melakukan kampanye spionase dunia maya dengan menyusup ke penyedia layanan telekomunikasi di Afrika sejak November 2022.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/waspada-ancaman-phishing-melalui-situs-streaming-ilegal-semakin-meningkat/">Waspada! Ancaman phishing Melalui Situs Streaming Ilegal Semakin Meningkat</a>Serangkaian serangan cyber terbaru melibatkan kompromi web strategis dari situs web Kagyu International Monlam Trust. Para peneliti ESET mengatakan bahwa penyerang menempatkan skrip di situs web tersebut untuk memverifikasi alamat IP calon korban dan menampilkan halaman kesalahan palsu jika alamat tersebut berada dalam rentang alamat yang ditargetkan.Para penyerang juga memanfaatkan Festival Kagyu Monlam tahunan di India pada Januari dan Februari 2024 untuk menyasar komunitas Tibet di beberapa negara dan wilayah.Eksekusi berfungsi sebagai landasan peluncuran untuk memuat implan Nightdoor, yang kemudian menyalahgunakan API Google Drive untuk perintah dan kontrol. Selain itu, kampanye ini terkenal karena menyusup ke situs web perusahaan perangkat lunak India dan rantai pasokan untuk mendistribusikan penginstal perangkat lunak terjemahan bahasa Tibet yang telah di-trojanisasi untuk Windows dan MacOS pada September 2023.Para penyerang juga menyalahgunakan situs web Tibetpost untuk menampung muatan yang diperoleh dari unduhan berbahaya, termasuk dua backdoor berfitur lengkap untuk Windows dan sejumlah muatan yang tidak diketahui untuk macOS.ESET mencatat bahwa pintu belakang dilengkapi dengan fitur untuk mengumpulkan informasi sistem, menelurkan shell terbalik, melakukan operasi file, dan menghapus instalan dirinya dari sistem yang terinfeksi.Keseluruhan, serangan ini menunjukkan tanda-tanda serangan multi-tahap yang canggih dan menargetkan beberapa jaringan di Asia Timur.

Evasive Panda melancarkan serangan siber kompleks terhadap pengguna di Tibet sejak September 2023, menggunakan malware dan taktik penyusupan web untuk menyebarkan backdoor dan implan berbahaya.