Pentagon telah memulai penyelidikan menggunakan uji poligraf untuk melacak sumber dugaan kebocoran data yang menjadi sorotan publik. Langkah ini diambil setelah miliarder AS, Elon Musk, mengkritik sejumlah pejabat yang ia tuduh telah menyebarkan "informasi palsu" terkait hubungan militernya. Laporan ini pertama kali diungkap oleh Bloomberg pada Sabtu (22/3), memicu perdebatan luas mengenai keamanan informasi di lingkungan Departemen Pertahanan Amerika Serikat.Penyelidikan ini diprakarsai setelah Joe Kasper, Kepala Staf Menteri Pertahanan Pete Hegseth, mengajukan permintaan resmi untuk mengusut tuntas "pengungkapan tidak sah" terhadap informasi sensitif yang berkaitan dengan keamanan nasional. Kasper menegaskan bahwa pihak yang bertanggung jawab harus dibawa ke ranah hukum dan menghadapi tuntutan pidana.Dalam sebuah memo internal yang dipublikasikan pada Jumat malam, Kasper menyatakan bahwa investigasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi individu yang terlibat dalam kebocoran serta menyusun rekomendasi guna memperkuat langkah-langkah pencegahan di masa depan."Investigasi terhadap kebocoran ini akan segera dimulai dan akan menghasilkan laporan kepada Menteri Pertahanan. Laporan tersebut akan mencakup catatan lengkap mengenai pengungkapan informasi yang tidak sah di dalam Departemen Pertahanan serta strategi untuk meningkatkan keamanan guna mencegah kebocoran serupa," tulis Kasper dalam memo tersebut.Elon Musk, yang perusahaan-perusahaannya seperti SpaceX dan Starlink memiliki kontrak pertahanan bernilai miliaran dolar dengan pemerintah AS, mengunjungi Pentagon pada Jumat (21/3). Pertemuan tersebut bertujuan untuk membahas efisiensi biaya serta inovasi dalam sektor pertahanan.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/blog/">Akun YouTube Presiden Kosta Rika Diretas, Berhasil Dikembalikan Setelah Beberapa Jam</a>Namun, sebelum kunjungannya berlangsung, kontroversi muncul setelah The New York Times melaporkan bahwa Musk dijadwalkan untuk menerima pengarahan rahasia tingkat tinggi terkait strategi militer AS dalam menghadapi potensi konflik dengan China. Laporan ini memicu kekhawatiran di kalangan pejabat pertahanan, terutama mengingat hubungan bisnis Musk yang luas, termasuk dengan China.Sumber yang dikutip dalam laporan tersebut menyoroti potensi risiko keamanan dari akses Musk terhadap informasi rahasia. Terlebih lagi, miliarder tersebut sebelumnya pernah menyatakan pendapatnya yang kontroversial mengenai Beijing, termasuk klaimnya bahwa Taiwan merupakan bagian tak terpisahkan dari China. Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana Musk akan menangani akses terhadap informasi sensitif terkait strategi militer AS.Di tengah meningkatnya spekulasi mengenai akses Musk terhadap dokumen rahasia, Presiden Donald Trump dan Menteri Pertahanan Pete Hegseth membantah laporan yang menyebutkan bahwa Pentagon berencana memberikan pengarahan intelijen tingkat tinggi kepada Musk. Mereka menegaskan bahwa tidak ada rencana semacam itu dan bahwa keamanan informasi tetap menjadi prioritas utama Departemen Pertahanan.Hegseth menekankan bahwa meskipun Musk adalah mitra penting dalam pengembangan teknologi militer, akses terhadap informasi rahasia tetap tunduk pada peraturan yang ketat. "Kami memahami pentingnya kerja sama dengan sektor swasta, tetapi tidak ada yang di atas hukum atau kebijakan keamanan nasional," ujar Hegseth.Menanggapi kontroversi ini, Elon Musk menggunakan platform media sosialnya, X (sebelumnya Twitter), untuk mengungkapkan kemarahannya terhadap pejabat Pentagon yang diduga membocorkan informasi menyesatkan kepada media. Ia menuntut agar tindakan hukum segera diambil terhadap mereka yang bertanggung jawab."Ini adalah tindakan yang sangat tidak bertanggung jawab. Kebocoran informasi seperti ini hanya akan memperburuk situasi dan mengancam keamanan nasional. Mereka yang terlibat harus dituntut sesuai hukum yang berlaku," tulis Musk dalam salah satu unggahannya.Pernyataan Musk tersebut memicu reaksi beragam dari publik dan komunitas keamanan siber. Sebagian pihak mendukung langkah Musk untuk menuntut transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, sementara yang lain menganggapnya sebagai upaya untuk mengalihkan perhatian dari isu utama terkait aksesnya ke informasi militer sensitif.Kasus dugaan kebocoran informasi ini menyoroti tantangan yang dihadapi pemerintah dalam menjaga keamanan data, terutama di era di mana sektor swasta semakin berperan dalam pertahanan negara. Kemitraan antara Pentagon dan perusahaan-perusahaan teknologi besar seperti SpaceX telah membawa inovasi signifikan, tetapi juga meningkatkan risiko keamanan.Pakar keamanan nasional menekankan bahwa perlu ada keseimbangan antara transparansi, inovasi, dan perlindungan terhadap informasi strategis. Departemen Pertahanan harus memastikan bahwa kerja sama dengan mitra swasta tidak menimbulkan celah bagi potensi kebocoran informasi yang dapat dimanfaatkan oleh pihak asing.Seiring dengan berjalannya investigasi ini, berbagai pihak akan menunggu hasilnya dengan penuh perhatian. Apakah penyelidikan ini akan mengarah pada tindakan hukum terhadap pejabat yang terlibat dalam kebocoran? Ataukah akan ada perubahan kebijakan terkait akses perusahaan swasta terhadap dokumen pertahanan rahasia? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan ini akan sangat menentukan arah hubungan antara pemerintah dan sektor teknologi dalam beberapa tahun ke depan.Penyelidikan Pentagon terhadap dugaan kebocoran informasi yang melibatkan Elon Musk menambah kompleksitas hubungan antara sektor swasta dan pemerintah dalam bidang pertahanan. Dengan Musk yang menyerukan tindakan hukum terhadap pejabat yang ia tuduh membocorkan informasi palsu, kasus ini semakin menarik perhatian publik dan pejabat tinggi pemerintahan.Di tengah spekulasi yang berkembang, langkah-langkah peningkatan keamanan data dan pengawasan terhadap akses informasi rahasia menjadi semakin krusial. Bagaimana investigasi ini akan berakhir dan dampaknya terhadap kebijakan pertahanan AS masih harus ditunggu. Namun, yang pasti, kasus ini akan menjadi peringatan bagi pemerintah mengenai pentingnya menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan informasi negara yang bersifat strategis.

Pentagon selidiki dugaan kebocoran data rahasia dengan uji poligraf setelah Elon Musk menuduh adanya penyebaran informasi palsu. Kasus ini menyoroti risiko keamanan dalam kerja sama pertahanan antara pemerintah AS dan sektor swasta seperti SpaceX.

thumbnail_Pentagon Selidiki Dugaan Kebocoran Data dengan Uji Poligraf Elon Musk Tanggapi Keras.webp

Pentagon Selidiki Dugaan Kebocoran Data dengan Uji Poligraf Elon Musk Tanggapi Keras.webp

Pentagon Selidiki Dugaan Kebocoran Data dengan Uji Poligraf, Elon Musk Tanggapi Keras

Di era digital yang serba terkoneksi seperti saat ini, keamanan data menjadi salah satu aspek paling krusial dalam operasional perusahaan. Perkembangan teknologi informasi memang memberikan berbagai kemudahan dalam pengelolaan dan distribusi data, namun di sisi lain, juga membuka celah baru bagi ancaman siber yang semakin kompleks.Data bukan lagi sekadar kumpulan informasi, melainkan aset strategis yang menentukan keberlangsungan bisnis. Informasi pelanggan, data transaksi, hingga rahasia dagang perusahaan merupakan contoh data yang sangat bernilai dan perlu dilindungi dengan ketat.Menurut laporan Data Breach Investigations Report oleh Verizon, lebih dari 70% kebocoran data terjadi akibat kerentanan yang tidak terdeteksi sebelumnya. Di Indonesia sendiri, sejumlah insiden besar seperti kebocoran data pelanggan oleh institusi keuangan dan layanan digital menunjukkan bahwa perlindungan data belum menjadi prioritas utama banyak perusahaan.Dalam konteks inilah, pengujian keamanan (security testing) memainkan peran penting sebagai langkah preventif untuk mencegah potensi kebocoran data.<img src="https://fourtrezz.co.id/uploads/Bagaimana_Pengujian_Keamanan_Bisa_Mencegah_Kebocoran_Data_di_Perusahaan_521f356213.webp" alt="Bagaimana Pengujian Keamanan Bisa Mencegah Kebocoran Data di Perusahaan.webp" width="1200" height="628"><h2>Apa Itu Pengujian Keamanan?</h2>Pengujian keamanan adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan memperbaiki celah atau kerentanan dalam sistem teknologi informasi. Tujuan utamanya adalah memastikan bahwa sistem, aplikasi, dan infrastruktur TI dapat bertahan dari berbagai ancaman, baik dari luar maupun dari dalam organisasi.Pengujian keamanan mencakup berbagai teknik dan metodologi yang dirancang untuk mensimulasikan serangan nyata guna menguji sejauh mana sistem mampu melindungi data sensitif. Hal ini berbeda dengan audit keamanan yang lebih berfokus pada evaluasi terhadap kebijakan, prosedur, dan kepatuhan terhadap standar tertentu.Dengan kata lain, jika audit berfungsi sebagai alat pengawasan, maka pengujian keamanan adalah langkah aktif dalam mengevaluasi kekuatan sistem terhadap serangan potensial.<h2>Jenis-Jenis Pengujian Keamanan</h2>Untuk mendapatkan perlindungan menyeluruh, perusahaan perlu memahami dan menerapkan berbagai jenis pengujian keamanan, antara lain:<ol style="list-style-type:lower-latin;" type="a"><li>Penetration Testing (Pen Test)</li></ol>Simulasi serangan nyata terhadap sistem untuk mengidentifikasi titik lemah yang dapat dieksploitasi oleh peretas. Pen test biasanya dilakukan oleh tim independen untuk menjaga objektivitas hasil.<ol style="list-style-type:lower-latin;" start="2" type="a"><li>Vulnerability Assessment</li></ol>Pemeriksaan menyeluruh terhadap sistem untuk mendeteksi kerentanan tanpa melakukan eksploitasi. Cocok untuk dilakukan secara berkala sebagai langkah awal identifikasi risiko.<ol style="list-style-type:lower-latin;" start="3" type="a"><li>Security Audit</li></ol>Evaluasi formal terhadap kebijakan dan prosedur keamanan yang diterapkan oleh perusahaan. Fokusnya lebih pada aspek dokumentasi dan kepatuhan terhadap standar keamanan seperti ISO 27001.<ol style="list-style-type:lower-latin;" start="4" type="a"><li>Code Review</li></ol>Pemeriksaan terhadap kode sumber aplikasi guna mengidentifikasi kesalahan logika, celah keamanan, atau praktik pengembangan yang buruk.<ol style="list-style-type:lower-latin;" start="5" type="a"><li>Social Engineering Test</li></ol>Uji terhadap kesadaran keamanan karyawan melalui teknik manipulasi psikologis, seperti phishing atau pretexting, untuk mengetahui seberapa mudah informasi sensitif bisa diakses oleh pihak yang tidak berwenang.Masing-masing metode memiliki waktu pelaksanaan dan tujuan berbeda, dan sebaiknya diterapkan secara terpadu sebagai bagian dari strategi keamanan menyeluruh.<h2>Bagaimana Pengujian Keamanan Mencegah Kebocoran Data</h2>Pengujian keamanan memiliki sejumlah kontribusi nyata dalam mencegah kebocoran data perusahaan, di antaranya:<ul><li>Mengidentifikasi Celah Sejak Dini: Dengan melakukan pengujian secara berkala, potensi kerentanan dapat ditemukan sebelum dieksploitasi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.</li><li>Menutup Potensi Eksploitasi: Hasil pengujian menjadi dasar untuk memperbaiki sistem, memperbarui konfigurasi, atau menambah lapisan proteksi demi mencegah akses tidak sah.</li><li>Meningkatkan Kepatuhan terhadap Regulasi: Sejumlah regulasi seperti GDPR (General Data Protection Regulation) dan UU Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di Indonesia mewajibkan perusahaan untuk menjaga keamanan data. Pengujian keamanan membantu perusahaan memenuhi kewajiban hukum tersebut dan menghindari sanksi.</li></ul>Dengan kata lain, pengujian keamanan bukan hanya sebuah keharusan teknis, melainkan juga bentuk tanggung jawab hukum dan reputasi bisnis.<h2>Tools Populer untuk Pengujian Keamanan</h2>Berikut adalah beberapa perangkat lunak populer yang sering digunakan dalam pengujian keamanan:<ul><li>OWASP ZAP: Alat open-source yang digunakan untuk mengidentifikasi kerentanan pada aplikasi web. Cocok untuk pemula hingga profesional.</li><li>Burp Suite: Digunakan untuk menguji keamanan aplikasi web melalui metode intercepting proxy. Versi berbayarnya menawarkan fitur analisis lanjutan.</li><li>Nessus: Fokus pada pemindaian kerentanan pada jaringan dan sistem. Menyediakan laporan terperinci dan mudah dipahami.</li><li>Metasploit: Framework populer untuk penetration testing. Digunakan untuk eksploitasi dan pengujian sistem dengan berbagai modul.</li></ul>Setiap alat memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada jenis sistem yang diuji, kompetensi pengguna, serta tujuan pengujian yang ingin dicapai.<h2>Praktik Terbaik dalam Melakukan Pengujian Keamanan</h2>Agar pengujian keamanan memberikan hasil maksimal, perusahaan disarankan untuk menerapkan sejumlah praktik terbaik berikut:<ul><li>Menjadwalkan Pengujian Secara Rutin: Tidak cukup sekali, pengujian harus dilakukan secara berkala untuk menyesuaikan dengan perubahan sistem dan ancaman baru.</li><li>Melibatkan Pihak Ketiga Independen: Auditor eksternal dapat memberikan penilaian yang lebih objektif dan mengurangi bias internal.</li><li>Pelatihan Tim Internal: Karyawan dan tim TI perlu diberikan pelatihan berkala agar dapat mengenali tanda-tanda ancaman serta memahami langkah mitigasi yang tepat.</li><li>Dokumentasi dan Tindak Lanjut: Setiap hasil pengujian harus didokumentasikan dengan baik, dan temuan harus ditindaklanjuti sesuai prioritas risiko.</li></ul><h2>Kesimpulan</h2>Pengujian keamanan merupakan elemen fundamental dalam strategi keamanan informasi perusahaan. Dengan mengidentifikasi dan menutup celah sebelum dieksploitasi, perusahaan tidak hanya melindungi aset digitalnya, tetapi juga menjaga kepercayaan pelanggan dan reputasi bisnis secara keseluruhan.Melihat meningkatnya risiko kebocoran data, setiap perusahaan, besar maupun kecil, seyogianya menjadikan pengujian keamanan sebagai proses berkelanjutan. Semakin cepat tindakan pencegahan dilakukan, semakin besar pula kemungkinan perusahaan terhindar dari insiden yang merugikan.

Lindungi data penting perusahaan dari ancaman siber dengan pengujian keamanan. Pelajari jenis, manfaat, dan tools terbaik untuk mencegah kebocoran data serta tingkatkan kepatuhan terhadap regulasi seperti UU PDP dan GDPR.

thumbnail_Bagaimana Pengujian Keamanan Bisa Mencegah Kebocoran Data di Perusahaan.webp

Bagaimana Pengujian Keamanan Bisa Mencegah Kebocoran Data di Perusahaan.webp

Bagaimana Pengujian Keamanan Bisa Mencegah Kebocoran Data di Perusahaan?

Pernahkah Anda menggunakan email kantor untuk mendaftar di platform hiburan atau media sosial? Praktik ini mungkin tampak sepele, tetapi sebenarnya dapat membuka celah besar bagi pencurian data dan pelanggaran keamanan perusahaan.Sebuah studi terbaru dari Kaspersky Digital Footprint Intelligence, yang dipresentasikan di ajang MWC 2025 di Barcelona, mengungkapkan risiko besar dari penggunaan email perusahaan dalam layanan pribadi. Temuan ini menunjukkan bahwa penggunaan email kantor di platform hiburan meningkatkan kemungkinan kebocoran kredensial dan membahayakan data perusahaan.Dalam studi ini, para pakar Kaspersky menganalisis kebocoran kredensial yang terjadi antara 2019 hingga 2024. Fokus utama penelitian ini adalah tiga platform hiburan paling populer: Roblox, Discord, dan Netflix. Hasilnya cukup mengejutkan, sekitar 7% pengguna yang mengalami kebocoran akun di platform tersebut menggunakan alamat email kantor saat mendaftar.Menurut Sergey Shcherbel, pakar di Kaspersky Digital Footprint Intelligence, menjaga batas antara akun pribadi dan profesional sangatlah penting.“Menggunakan email kantor untuk layanan pribadi dapat berisiko. Jika Anda pindah kerja atau akun Anda terekspos di dark web, maka data perusahaan juga bisa ikut bocor,” kata Sergey.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/pemerintah-susun-regulasi-keamanan-siber-untuk-lindungi-infrastruktur-digital-nasional/">Pemerintah Susun Regulasi Keamanan Siber untuk Lindungi Infrastruktur Digital Nasional</a><h3>Karyawan Perbankan Rentan terhadap Kebocoran Data</h3>Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa karyawan sektor perbankan paling sering menggunakan email kantor untuk mendaftar di platform hiburan, jejaring sosial, hingga situs streaming. Bahkan, ditemukan pula bahwa email perusahaan digunakan sebagai login untuk platform game dan situs dewasa. Praktik ini memperbesar risiko kebocoran data sensitif yang dapat berdampak pada keamanan perusahaan.Dengan banyaknya kredensial yang bocor di dark web, jelas bahwa kesadaran tentang keamanan siber masih perlu ditingkatkan, terutama di sektor yang menangani data keuangan dan pelanggan.<h2>Langkah Pencegahan untuk Mengurangi Risiko Kebocoran Data</h2>Untuk membantu individu dan perusahaan melindungi data mereka, Kaspersky merekomendasikan beberapa langkah berikut:<h3>1. Pisahkan Akun Pribadi dan Profesional</h3>Gunakan alamat email pribadi untuk mendaftar di platform hiburan dan media sosial. Hindari menggunakan email kantor untuk keperluan pribadi.<h3>2. Terapkan Kata Sandi yang Kuat</h3>Gunakan kombinasi huruf besar, kecil, angka, dan simbol untuk membuat kata sandi yang kuat. Hindari menggunakan kata sandi yang mudah ditebak seperti "Password123".<h3>3. Pantau Dark Web Secara Berkala</h3>Perusahaan perlu memantau dark web secara aktif untuk mengetahui apakah ada kredensial yang bocor. Deteksi dini dapat mencegah eksploitasi lebih lanjut oleh peretas.<h3>4. Siapkan Tindakan Darurat Jika Terjadi Kebocoran</h3>Jika data perusahaan atau individu mengalami kebocoran, segera lakukan langkah-langkah berikut:<ul><li>Ganti kata sandi akun yang terdampak.</li><li>Gunakan autentikasi dua faktor (2FA) untuk meningkatkan keamanan.</li><li>Lakukan pemindaian perangkat untuk mendeteksi malware atau ancaman lainnya.</li><li>Perusahaan harus segera meningkatkan perlindungan siber dan melakukan pelatihan rutin bagi karyawan.</li></ul><h2>Keamanan Siber Perusahaan: Langkah Preventif</h2>Untuk memastikan keamanan digital tetap terjaga, perusahaan harus mengambil langkah proaktif dalam meningkatkan kesadaran keamanan siber. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:<h3>1. Menyusun Kebijakan Penggunaan Email Kantor</h3>Perusahaan harus memiliki kebijakan ketat tentang penggunaan email perusahaan, termasuk larangan mendaftar di layanan pribadi menggunakan email kantor.<h3>2. Memberikan Pelatihan Keamanan Siber</h3>Karyawan perlu diberikan pelatihan rutin mengenai praktik keamanan siber. Kesadaran tentang phishing, rekayasa sosial, dan pengelolaan kata sandi yang aman harus menjadi prioritas.<h3>3. Menggunakan Solusi Keamanan yang Canggih</h3>Mengimplementasikan solusi keamanan seperti pemantauan akses, firewall, dan sistem deteksi ancaman dapat membantu mencegah serangan siber yang berpotensi merugikan perusahaan.Menggunakan email kantor untuk mendaftar di platform pribadi mungkin terlihat sepele, tetapi dapat menimbulkan risiko besar bagi individu maupun perusahaan. Kesadaran akan bahaya ini harus ditingkatkan agar keamanan data tetap terjaga.Sebagai individu dan organisasi, penting untuk memisahkan penggunaan email pribadi dan kantor serta menerapkan kebijakan keamanan siber yang ketat. Dengan langkah-langkah pencegahan yang tepat, kita bisa mengurangi risiko pencurian data dan serangan siber yang semakin canggih.Keamanan digital bukan hanya tanggung jawab satu pihak, melainkan kerja sama antara karyawan, perusahaan, dan penyedia layanan keamanan siber. Dengan komitmen yang kuat, kita bisa membangun ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya.

Menggunakan email kantor untuk akun pribadi bisa membuka celah keamanan siber. Risiko kebocoran data dan eksploitasi di dark web semakin tinggi. Lindungi data perusahaan dengan memisahkan akun, menerapkan keamanan ketat, dan meningkatkan kesadaran akan ancaman digital.

thumbnail_Ancaman Keamanan Siber Bahaya Menggunakan Email Kantor untuk Akun Pribadi.webp

Ancaman Keamanan Siber Bahaya Menggunakan Email Kantor untuk Akun Pribadi.webp

Ancaman Keamanan Siber: Bahaya Menggunakan Email Kantor untuk Akun Pribadi

Di tengah meningkatnya kekhawatiran publik yang digaungkan melalui tagar #IndonesiaGelap, ancaman serangan siber terhadap sistem digital pemerintah semakin nyata. Infrastruktur digital yang masih memiliki banyak celah keamanan menjadi target empuk bagi peretas. Kurangnya standar keamanan yang ketat serta minimnya perhatian serius terhadap keamanan siber memperbesar risiko serangan berskala besar yang dapat melumpuhkan layanan publik.Achmad Yusuf, seorang praktisi keamanan siber asal Indonesia, memperingatkan bahwa Indonesia berpotensi menghadapi serangan siber yang lebih parah dibanding sebelumnya. Ia menyoroti lemahnya sistem keamanan yang diterapkan pada berbagai layanan digital pemerintah, mulai dari rentannya terhadap serangan ransomware, eksploitasi zero-day, hingga pencurian data berskala besar.“Kita sedang menghadapi situasi yang sangat berbahaya. Infrastruktur digital yang tidak dibangun dengan standar keamanan yang tinggi hanya menunggu waktu sebelum terkena serangan besar. Banyak sistem pemerintah yang tidak siap menghadapi ancaman modern,” ujar Yusuf.Fenomena #IndonesiaGelap mencerminkan ketidakpuasan masyarakat terhadap pengelolaan negara, termasuk dalam aspek keamanan digital. Salah satu bukti nyata lemahnya pertahanan siber nasional adalah kasus peretasan terhadap Pusat Data Nasional (PDN), yang mengakibatkan terganggunya berbagai layanan pemerintahan, termasuk imigrasi dan perbankan.Tidak hanya itu, proyek Coretax, sistem administrasi perpajakan yang dikembangkan dengan anggaran lebih dari Rp1,3 triliun, juga mengalami berbagai kendala teknis sejak diluncurkan pada Januari 2025. Gangguan pada sistem ini menyebabkan akses massal menjadi tidak stabil, berdampak pada penurunan drastis setoran pajak, serta memunculkan pertanyaan tentang efektivitas penggunaan anggaran negara.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/serangan-siber-menggunakan-layanan-cloud-china-ancaman-baru-yang-harus-diwaspadai/">Serangan Siber Menggunakan Layanan Cloud China: Ancaman Baru yang Harus Diwaspadai</a>“Bayangkan jika serangan berikutnya menargetkan sistem kesehatan, keuangan, atau infrastruktur energi. Bukan hanya data yang bocor, tetapi layanan publik vital bisa lumpuh sepenuhnya,” tambah Yusuf.Selain serangan terhadap PDN, kebocoran data yang mengandung informasi pribadi warga negara juga semakin sering terjadi. Sejumlah platform layanan publik diduga mengalami kebocoran data, termasuk informasi pajak dan kependudukan. Jika tidak ada langkah mitigasi yang serius, dampaknya bisa semakin luas, tidak hanya bagi individu tetapi juga bagi keamanan nasional.Menurut Yusuf, masalah utama tidak hanya terletak pada sistem yang tidak aman, tetapi juga pada pengelolaan proyek digital pemerintah yang tidak transparan. “Banyak proyek IT yang dikerjakan dengan anggaran besar, namun hasil akhirnya sangat buruk. Tidak ada pengujian keamanan yang memadai, audit pun sering diabaikan, dan banyak sistem dibuat oleh pihak yang kurang kompeten dalam pengembangan perangkat lunak maupun keamanan siber,” tegasnya.Di tengah meningkatnya ancaman siber, perusahaan keamanan siber seperti Fourtrezz hadir untuk membantu meningkatkan ketahanan digital di Indonesia. Fourtrezz menyediakan layanan pengujian keamanan (security testing) yang bertujuan untuk mengidentifikasi serta mengatasi celah keamanan dalam sistem digital. Dengan layanan ini, berbagai sektor, baik pemerintahan maupun swasta, dapat lebih siap menghadapi ancaman siber dan memitigasi risiko sebelum terjadi serangan besar.Keberadaan perusahaan seperti Fourtrezz sangat penting untuk memastikan bahwa infrastruktur digital di Indonesia memiliki perlindungan yang kuat. Melalui uji penetrasi (penetration testing), simulasi serangan siber, serta audit keamanan, Fourtrezz membantu mengurangi risiko kebocoran data dan serangan siber yang dapat berdampak besar pada layanan publik.Dalam menghadapi ancaman siber yang semakin meningkat, pemerintah harus segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan keamanan digital nasional. Beberapa hal yang harus dilakukan segera antara lain:<ol><li>Meningkatkan Standar Keamanan Siber – Setiap sistem digital yang digunakan oleh instansi pemerintah harus memenuhi standar keamanan internasional, termasuk sertifikasi keamanan siber yang ketat.</li><li>Audit Ulang Sistem Digital yang Ada – Pemerintah perlu melakukan audit berkala terhadap seluruh sistem digital, terutama yang menyimpan data sensitif.</li><li>Meningkatkan Koordinasi dengan Ahli Keamanan Siber – Kolaborasi dengan praktisi keamanan siber independen serta perusahaan spesialis seperti Fourtrezz dapat membantu mengidentifikasi kelemahan sistem dan memberikan solusi terbaik.</li><li>Mendorong Transparansi dalam Pengadaan Teknologi – Setiap proyek digital harus melalui proses yang transparan, termasuk memastikan bahwa pengembang sistem memiliki kompetensi yang cukup dalam keamanan siber.</li></ol>Jika langkah-langkah ini tidak segera diterapkan, Indonesia berisiko menghadapi serangan siber yang jauh lebih besar dan merugikan banyak sektor.Serangan siber bukan lagi ancaman di masa depan—mereka sudah terjadi saat ini dan terus meningkat dalam skala serta kompleksitasnya. Dengan infrastruktur digital yang masih memiliki banyak celah, Indonesia harus segera mengambil tindakan nyata untuk memperkuat pertahanan sibernya.“Kita bisa memilih untuk memperbaiki sistem sebelum terlambat, atau menunggu sampai semuanya jatuh dalam kekacauan. Di era digital ini, serangan siber dalam skala besar bisa berdampak sangat berbahaya,” pungkas Yusuf.Kesadaran dan kesiapan semua pihak, baik pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat, menjadi kunci utama dalam membangun ketahanan siber nasional. Dengan menerapkan langkah-langkah pencegahan yang tepat serta menggandeng pihak yang kompeten dalam bidang keamanan siber, Indonesia dapat menghadapi ancaman digital dengan lebih percaya diri.

Indonesia menghadapi ancaman siber serius dengan infrastruktur digital yang rentan. Serangan terhadap sistem pemerintah, kebocoran data, dan lemahnya standar keamanan menimbulkan risiko besar. Diperlukan langkah konkret untuk meningkatkan pertahanan siber guna melindungi layanan publik dan keamanan nasional.

thumbnail_Indonesia dalam Ancaman Serangan Siber Infrastruktur Digital di Titik Kritis.webp

Indonesia dalam Ancaman Serangan Siber Infrastruktur Digital di Titik Kritis.webp

Indonesia dalam Ancaman Serangan Siber: Infrastruktur Digital di Titik Kritis

Industri data global diperkirakan mencapai nilai fantastis sebesar US$ 274 miliar atau sekitar Rp 4.458 triliun (kurs Rp 16.270 per US$) pada tahun 2025, menurut laporan McKinsey. Meski demikian, Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) menyatakan keprihatinannya terhadap maraknya kasus kebocoran data yang terus meningkat di berbagai sektor.Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid, mengungkapkan bahwa data tidak hanya menjadi komoditas bisnis bagi perusahaan, tetapi juga merupakan aset strategis yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara. Hal ini terlihat dari bagaimana negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Cina, dan Uni Eropa mengelola data mereka.“Bukan hanya perusahaan, data juga menjadi aset strategis dalam mendukung ekonomi bagi negara, seperti Amerika, Cina, dan Uni Eropa,” kata Meutya dalam acara IDE Katadata: Data for Growth pada sesi Indonesia's Digital Policy Readiness: Balancing Data Privacy and Governance yang berlangsung di Hotel St Regis, Jakarta, Selasa (18/2/2025).Ia mencontohkan bagaimana perusahaan teknologi di Amerika, seperti induk usaha Google, Alphabet, mampu menghasilkan pendapatan tahunan hingga US$ 110 miliar dari layanan komputasi awan (cloud computing) dan YouTube. Begitu juga dengan Cina melalui raksasa teknologinya, Alibaba dan Tencent, yang mendominasi pasar digital Asia.Sementara itu, Uni Eropa merespons maraknya penggunaan data dengan menerapkan regulasi ketat melalui General Data Protection Regulation (GDPR). Indonesia pun tidak ketinggalan dengan mulai mengadopsi kebijakan serupa melalui Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP).“Indonesia sudah inline dengan mulai membuat UU Pelindungan Data Pribadi atau UU PDP,” tambah Meutya.Di tengah pesatnya pertumbuhan ekonomi digital, ancaman kebocoran data menjadi perhatian utama. Berdasarkan laporan Surfshark Breach Data per Januari 2025, Indonesia menempati peringkat ke-14 dunia dalam jumlah akun yang mengalami kebocoran data. Selama periode 2004 hingga 2024, tercatat sebanyak 160 juta akun di Indonesia telah mengalami kebocoran.“Dulu, yang mampu meretas tidak banyak. Sekarang, keahlian ini semakin berkembang pesat karena orang Indonesia cukup kreatif dan andal dalam teknologi,” ujar Meutya.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/menkomdigi-meutya-hafid-tegaskan-pentingnya-keamanan-siber-dan-talenta-digital-dalam-perlindungan-data-pribadi/">Menkomdigi Meutya Hafid Tegaskan Pentingnya Keamanan Siber dan Talenta Digital dalam Perlindungan Data Pribadi</a>Oleh sebab itu, ia menegaskan perlunya perubahan perspektif dalam upaya perlindungan data pribadi, yang mencakup empat aspek utama:<ol><li>Mindset: Data pribadi adalah amanah bagi pengelola data. Subjek data memiliki kuasa penuh atas informasi mereka, dan organisasi bertanggung jawab dalam pemrosesannya.</li><li>Kebijakan: Prinsip dalam UU PDP harus diintegrasikan dalam proses bisnis melalui kebijakan dan prosedur khusus yang memastikan pemrosesan data dilakukan secara transparan dan akuntabel.</li><li>Sumber Daya Manusia: Implementasi UU PDP harus didukung oleh visi, misi, dan strategi yang jelas, serta diperkuat dengan pembentukan tim khusus perlindungan data, SDM berkompetensi tinggi, dan budaya kesadaran keamanan data yang diterapkan baik secara internal maupun eksternal.</li><li>Teknologi: Pemanfaatan teknologi harus mengacu pada prinsip Data Protection by Design &amp; by Default, sehingga keamanan data dapat dipastikan sejak awal dalam setiap proses digital.</li></ol>Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan komitmennya untuk memperkuat keamanan siber di Indonesia. Upaya ini dilakukan melalui berbagai program, termasuk kerja sama dengan perusahaan teknologi global seperti Google dan Microsoft untuk meningkatkan kapasitas talenta digital di bidang keamanan siber.Selain itu, Komdigi juga terus mendorong perusahaan-perusahaan di Indonesia untuk mengadopsi sistem keamanan yang lebih ketat dan menerapkan regulasi perlindungan data sesuai dengan standar internasional. Dengan langkah ini, diharapkan industri data di Indonesia dapat berkembang dengan lebih aman dan kompetitif di tingkat global.Dengan semakin meningkatnya nilai ekonomi industri data, keamanan informasi menjadi tantangan besar yang harus dihadapi bersama. Komdigi mengajak semua pihak, mulai dari pemerintah, sektor swasta, akademisi, hingga masyarakat, untuk berperan aktif dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih aman dan terpercaya.“Pelindungan data pribadi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga membutuhkan kolaborasi dari berbagai pihak. Kita harus memastikan bahwa data tetap aman dan dapat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat dan perekonomian nasional,” pungkas Meutya.Melalui sinergi antara regulasi yang kuat, teknologi yang mumpuni, serta kesadaran masyarakat terhadap pentingnya perlindungan data, Indonesia diharapkan dapat menjadi salah satu pemimpin dalam industri digital global dengan keamanan siber yang tangguh dan terpercaya.

Komdigi waspadai kebocoran data di tengah pertumbuhan industri digital. Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan pentingnya perlindungan data, regulasi UU PDP, dan talenta digital guna memperkuat keamanan siber serta daya saing Indonesia di era digital global.

thumbnail_Komdigi Waspadai Kebocoran Data di Tengah Pertumbuhan Industri Digital.webp

Komdigi Waspadai Kebocoran Data di Tengah Pertumbuhan Industri Digital.webp

Komdigi Waspadai Kebocoran Data di Tengah Pertumbuhan Industri Digital

Beberapa waktu lalu, dunia maya dihebohkan dengan klaim dari hacker Bjorka yang menyatakan bahwa Bank Central Asia (BCA) telah menjadi target serangan ransomware. Melalui akun X @bjorkanesiaaa, Bjorka mengklaim bahwa sekitar 890.000 layar akses dan 4,9 juta database BCA telah bocor. Namun, apakah benar klaim tersebut? Berikut adalah penjelasan dari para ahli keamanan siber serta klarifikasi dari pihak BCA.Pakar keamanan siber dan IT dari Vaksincom, Alfons Tanujaya, memberikan analisis mengenai klaim Bjorka. Menurutnya, jika sebuah sistem terkena serangan ransomware, maka data dan sistem tersebut seharusnya mengalami enkripsi yang mengakibatkan gangguan operasional yang signifikan."Kalau terserang ransomware, kemungkinan sistem dan data akan terenkripsi. Andaikan data di-backup dan berhasil dipulihkan, maka tetap akan terasa glitch atau gangguan operasional," ujar Alfons pada Jumat (7/2/2025).Namun, setelah melihat data yang dipaparkan oleh Bjorka, Alfons menyatakan bahwa struktur data tersebut tidak menyerupai database perbankan.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/peringkat-keamanan-siber-indonesia-meningkat-sejajar-dengan-amerika-serikat-dan-jepang/">Peringkat Keamanan Siber Indonesia Meningkat, Sejajar dengan Amerika Serikat dan Jepang</a>"Kalau datanya akurat, artinya bisa saja berasal dari database bank atau dari luar. Namun, dari struktur data yang saya lihat, ini bukan berasal dari database perbankan. Jadi, perlu penyelidikan lebih lanjut untuk mengetahui sumber kebocorannya," tambahnya.<h3>Kemungkinan Sumber Kebocoran Data</h3>Alfons menjelaskan bahwa ada beberapa kemungkinan bagaimana data bisa bocor ke publik:<ol><li>Dari Nasabah yang Mengajukan Pinjaman Online (Pinjol):<ul><li>Beberapa nasabah yang mengajukan pinjaman online kerap memberikan informasi rekening mereka kepada perusahaan pinjol.</li><li>Data ini bisa saja dibagikan atau bocor dari perusahaan pinjol tersebut.</li></ul></li><li>Korban Phishing:<ul><li>Beberapa nasabah mungkin menjadi korban phishing, misalnya dengan modus petugas pajak palsu yang meminta korban memasukkan kredensial m-banking mereka ke situs phishing.</li><li>Jika data ini bocor, maka bisa dimanfaatkan oleh pihak tidak bertanggung jawab.</li></ul></li></ol>Oleh karena itu, Alfons mengimbau agar BCA segera melakukan investigasi mendalam untuk mencari tahu sumber kebocoran ini."Hal ini perlu ditindaklanjuti oleh BCA dengan menghubungi nasabah yang terkena dampak kebocoran data, meskipun bukan kesalahan bank," jelasnya.Sebagai bentuk tanggung jawab, Alfons menyarankan agar BCA secara proaktif menginformasikan kepada nasabah yang terdampak dan menonaktifkan sementara akun yang kredensialnya berisiko bocor."Langkah ini merupakan bentuk service excellence dari bank sebagai pengelola data yang baik, meskipun kebocoran bukan berasal dari sistem bank itu sendiri," ungkapnya.Menanggapi kabar yang beredar luas di media sosial, pihak BCA akhirnya mengeluarkan pernyataan resmi. Dalam keterangannya pada Kamis (6/5/2025), manajemen BCA memastikan bahwa data nasabah tetap aman dan tidak mengalami kebocoran."Sehubungan dengan informasi di media sosial yang mengklaim adanya data nasabah BCA yang tersebar, kami sampaikan bahwa informasi tersebut TIDAK BENAR. Saat ini, kami memastikan bahwa data nasabah tetap aman," tulis manajemen BCA dalam pernyataan resminya.BCA juga mengimbau para nasabah setianya untuk selalu berhati-hati terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan BCA. Beberapa langkah pencegahan yang harus diperhatikan oleh nasabah, antara lain:<ul><li>Jangan pernah membagikan informasi pribadi perbankan seperti BCA ID, password, One Time Password (OTP), dan Personal Identification Number (PIN) kepada siapapun.</li><li>Waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan BCA.</li><li>Rutin mengubah PIN dan password secara berkala untuk meningkatkan keamanan akun.</li></ul>Selain itu, BCA menegaskan bahwa mereka terus melakukan pengamanan data dengan menerapkan strategi keamanan berlapis serta mitigasi risiko yang diperlukan untuk memastikan keamanan data dan transaksi digital para nasabah.

BCA membantah klaim serangan ransomware oleh hacker Bjorka. Pakar keamanan siber menilai data yang bocor bukan dari sistem perbankan. BCA memastikan data nasabah tetap aman dan mengimbau kewaspadaan terhadap modus penipuan digital.

thumbnail_Benarkah BCA Diserang Ransomware Ini Klarifikasi dan Analisis Pakar Keamanan Siber.webp

Benarkah BCA Diserang Ransomware Ini Klarifikasi dan Analisis Pakar Keamanan Siber.webp

Benarkah BCA Diserang Ransomware? Ini Klarifikasi dan Analisis Pakar Keamanan Siber

Popularitas DeepSeek sebagai salah satu chatbot kecerdasan buatan (AI) yang dianggap lebih unggul dibandingkan ChatGPT dan platform AI Barat lainnya kini menghadapi tantangan besar. Baru-baru ini, terungkap adanya kebocoran data sensitif yang mengundang kekhawatiran di kalangan pakar keamanan siber dan pengguna teknologi AI.Insiden ini pertama kali diungkap oleh peneliti dari perusahaan cloud Wiz, yang menemukan bahwa database back-end DeepSeek terekspos tanpa perlindungan kata sandi. Hal ini memungkinkan siapa saja mengakses informasi penting seperti:<ul><li>Riwayat percakapan pengguna</li><li>Kunci API</li><li>Log sistem</li><li>Data sensitif lainnya</li></ul>Temuan ini menunjukkan bahwa sistem keamanan DeepSeek masih memiliki celah yang dapat membahayakan privasi penggunanya. Database tersebut menggunakan ClickHouse dan dapat diakses tanpa autentikasi, memberikan akses penuh bagi siapa saja yang menemukannya.Setelah Wiz melaporkan masalah ini, tim DeepSeek segera mengambil tindakan dengan mengamankan database mereka. Namun, hingga kini masih belum diketahui apakah data tersebut telah diakses oleh pihak yang tidak bertanggung jawab sebelum diperbaiki, serta berapa lama kebocoran ini berlangsung.Para pakar keamanan siber menilai bahwa insiden ini harus menjadi peringatan bagi perusahaan AI lainnya untuk lebih serius dalam menerapkan protokol keamanan data yang ketat. Di era digital yang semakin mengandalkan kecerdasan buatan, perlindungan data pengguna harus menjadi prioritas utama.Kebocoran ini semakin menambah daftar masalah yang dihadapi DeepSeek. Beberapa hari sebelumnya, regulator dari Italia dan Irlandia mulai melakukan penyelidikan terhadap platform ini terkait dengan kepatuhan terhadap aturan perlindungan data di Uni Eropa (UE). Selain itu, aplikasi DeepSeek juga diketahui telah menghilang dari App Store di Italia, meskipun alasan pasti di balik penghapusan tersebut masih belum dikonfirmasi.Tindakan regulator ini menunjukkan bahwa ada kekhawatiran nyata mengenai bagaimana DeepSeek mengelola data pengguna, terutama dalam kaitannya dengan peraturan perlindungan data yang ketat seperti General Data Protection Regulation (GDPR) di Eropa.Untuk menghindari risiko kebocoran data saat menggunakan AI seperti DeepSeek, pengguna disarankan untuk:<ul><li>Menghindari berbagi informasi pribadi atau sensitif dalam percakapan dengan chatbot AI.</li><li>Menggunakan layanan AI dari penyedia yang terpercaya dengan kebijakan perlindungan data yang transparan.</li><li>Memantau izin akses aplikasi yang terhubung ke akun atau perangkat mereka.</li><li>Mengikuti perkembangan berita terkait keamanan siber untuk mengetahui risiko terbaru.</li></ul>DeepSeek kini menghadapi ujian besar dalam mempertahankan kredibilitasnya sebagai platform AI terkemuka. Insiden kebocoran data ini menjadi pengingat bahwa popularitas dan kecanggihan teknologi AI harus diimbangi dengan komitmen tinggi terhadap keamanan dan privasi pengguna.Ke depan, DeepSeek harus mengambil langkah serius untuk meningkatkan sistem keamanannya serta membangun kembali kepercayaan publik. Jika tidak, perusahaan AI lain yang lebih memperhatikan aspek perlindungan data dapat mengambil alih dominasinya di industri chatbot AI.

DeepSeek terlibat dalam kebocoran data sensitif yang mengungkap riwayat percakapan pengguna dan kunci API. Pakar keamanan menyoroti risiko besar dalam penggunaan AI tanpa perlindungan yang memadai. Pelajari dampaknya dan cara melindungi data Anda sekarang!

thumbnail_DeepSeek Terlibat Kebocoran Data Sensitif, Pakar Keamanan Soroti Risiko Penggunaan AI.webp

DeepSeek Terlibat Kebocoran Data Sensitif, Pakar Keamanan Soroti Risiko Penggunaan AI.webp

DeepSeek Terlibat Kebocoran Data Sensitif, Pakar Keamanan Soroti Risiko Penggunaan AI

Ratusan perusahaan di seluruh dunia kini melarang pegawai mereka untuk menggunakan chatbot kecerdasan buatan (AI) buatan China, DeepSeek. Langkah ini diambil sebagai upaya untuk menghindari potensi kebocoran data ke pemerintah China, yang dianggap dapat mengancam keamanan informasi perusahaan dan pemerintah.Menurut laporan Financial Post pada Kamis (30/1), Chief Technology Officer perusahaan keamanan siber Armis Inc., Nadir Izrael, menyatakan bahwa semakin banyak perusahaan yang memutuskan untuk memblokir akses ke chatbot ini. Armis Inc., yang berbasis di Amerika Serikat, melaporkan bahwa sekitar 70 persen dari kliennya telah mengajukan pemblokiran akses terhadap DeepSeek karena adanya potensi risiko kebocoran data yang signifikan.“Kekhawatiran terbesar adalah potensi kebocoran data model AI ke pemerintah China. Anda tidak tahu ke mana perginya informasi Anda,” ujar Nadir Izrael.Selain Armis Inc., Netskope Inc., layanan keamanan siber yang digunakan perusahaan untuk membatasi akses pegawai ke situs web tertentu, juga mencatat bahwa sebanyak 52 persen klien mereka mengajukan pemblokiran akses terhadap DeepSeek. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak perusahaan yang menyadari risiko yang ditimbulkan oleh penggunaan chatbot AI yang berbasis di China.DeepSeek mengalami peningkatan popularitas yang pesat hingga menduduki peringkat teratas di App Store dan Play Store. Namun, popularitas tersebut justru menimbulkan pertanyaan tentang keamanan data yang dikumpulkan oleh aplikasi ini. Diketahui bahwa DeepSeek menyimpan data di server yang berlokasi di China, yang menimbulkan kekhawatiran bahwa informasi yang dikumpulkan dapat diakses oleh pemerintah China.Banyak perusahaan dan organisasi pemerintah di negara-negara Barat khawatir bahwa data yang dikumpulkan oleh DeepSeek dapat dimanfaatkan untuk kepentingan intelijen China. Mengingat ketatnya regulasi keamanan data di beberapa negara, pemblokiran terhadap aplikasi ini dianggap sebagai langkah preventif yang perlu dilakukan.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/kesalahan-kurs-rupiah-di-google-pakar-sebut-berpotensi-menurunkan-kepercayaan-publik/">Ratusan Perusahaan Dunia Blokir DeepSeek, Khawatir Kebocoran Data ke China</a>DeepSeek menjadi chatbot alternatif ChatGPT yang didukung oleh model V3 buatan China. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk menganalisis berkas, menjawab pertanyaan, serta mengakses informasi dari web. Selain itu, aplikasi ini juga menawarkan fitur unggulan seperti kemampuan untuk mengunggah berkas dan menyinkronkan riwayat obrolan di berbagai perangkat.Namun, meskipun DeepSeek mendapatkan banyak perhatian dan popularitas dalam waktu singkat, aplikasi ini masih menghadapi tantangan besar untuk dapat bersaing dengan ChatGPT buatan OpenAI. DeepSeek harus mencapai sekitar 300 juta pengguna aktif mingguan untuk bisa menyalip ChatGPT dan menjadi pemimpin di industri chatbot AI.Dalam beberapa hari terakhir, DeepSeek mendapat banyak sorotan dari industri teknologi dan keamanan siber. Beberapa startup teknologi, seperti Perplexity dan Gloo – perusahaan baru yang didirikan oleh mantan CEO Intel, Pat Gelsinger – telah mengintegrasikan DeepSeek ke dalam layanan mereka. Namun, meskipun beberapa perusahaan mulai mengadopsi teknologi ini, ada pula gelombang besar perusahaan yang justru memilih untuk menjauh dan melarang penggunaannya.Larangan ini menandakan meningkatnya kesadaran global terhadap pentingnya keamanan data di era kecerdasan buatan. Banyak perusahaan lebih memilih untuk menggunakan chatbot AI dari penyedia yang berbasis di negara-negara dengan regulasi data yang lebih transparan dan dapat dipercaya.

Ratusan perusahaan dunia memblokir DeepSeek karena khawatir akan kebocoran data ke China. Kekhawatiran ini mendorong perusahaan untuk mengambil langkah preventif demi keamanan informasi. Pelajari lebih lanjut tentang dampaknya terhadap dunia bisnis dan teknologi!

thumbnail_Ratusan Perusahaan Dunia Blokir DeepSeek, Khawatir Kebocoran Data ke China.webp

Ratusan Perusahaan Dunia Blokir DeepSeek, Khawatir Kebocoran Data ke China.webp

Ratusan Perusahaan Dunia Blokir DeepSeek, Khawatir Kebocoran Data ke China

Perkembangan teknologi yang pesat membawa manfaat besar, tetapi juga diiringi oleh peningkatan ancaman siber. Menurut laporan terbaru dari perusahaan keamanan siber Kaspersky, tren ancaman siber pada 2024 menunjukkan lonjakan besar dalam penggunaan malware penguras aset kripto, sebuah ancaman yang diperkirakan akan terus meningkat di tahun 2025. Selain itu, kebocoran data dan aktivitas di forum dark web juga menjadi sorotan utama dalam lanskap keamanan siber mendatang.Sejak 2024, Kaspersky mencatat minat yang signifikan terhadap malware yang dirancang untuk mencuri aset kripto. Dengan semakin populernya kripto sebagai instrumen investasi dan transaksi, para peretas menggunakan malware ini untuk menargetkan dompet digital korban. Metode ini sangat menguntungkan bagi pelaku kejahatan siber, mengingat aset kripto sulit dilacak dan dapat langsung dipindahkan ke dompet anonim.Malware-as-a-Service (MaaS) diperkirakan akan menjadi model dominan untuk distribusi malware jenis ini pada 2025. Model ini memungkinkan siapa saja, bahkan tanpa keahlian teknis, untuk menyewa malware siap pakai dari pasar dark web. Hal ini membuat ancaman terhadap aset kripto semakin besar dan kompleks.Ancaman lain yang menjadi perhatian pada 2025 adalah pelanggaran dan kebocoran data. Peneliti Kaspersky menemukan bahwa aktivitas jual beli basis data di forum dark web meningkat tajam. Antara Agustus hingga November 2024, jumlah iklan yang mempromosikan data perusahaan yang bocor naik sebesar 40% dibandingkan periode yang sama pada 2023.Alexander Zabrovsky, pakar keamanan di Kaspersky Digital Footprint, menjelaskan bahwa tidak semua iklan pelanggaran data di dark web berasal dari insiden baru. Sebagian besar data yang dijual mungkin hanya informasi yang sudah tersedia secara publik atau kebocoran lama yang diperbarui. Namun, fakta bahwa data-data ini terus diperjualbelikan menunjukkan bahwa ancaman terhadap privasi dan keamanan informasi semakin serius.Baca Juga: <a target="_blank" rel="noopener noreferrer" href="https://fourtrezz.co.id/deepfake-suara-dan-ancaman-siber-di-tahun-2025-apa-yang-harus-kita-waspadai/">Deepfake Suara dan Ancaman Siber di Tahun 2025: Apa yang Harus Kita Waspadai?</a>Selain meningkatnya jumlah kebocoran data, terdapat beberapa tren menarik yang akan mendominasi pasar dark web pada tahun 2025, yaitu:<ol><li>Migrasi dari Telegram ke Forum Dark Web Pada 2024, Telegram menjadi platform favorit bagi para pelaku kejahatan dunia maya untuk berkomunikasi dan menjual barang ilegal. Namun, pada 2025, diperkirakan komunitas kejahatan siber akan kembali bermigrasi ke forum dark web tradisional. Hal ini terjadi karena peningkatan pengawasan dan penegakan hukum terhadap aktivitas di Telegram, yang membuat para pelaku merasa lebih aman beroperasi di platform yang lebih tersembunyi.</li><li>Peningkatan Operasi Penegakan Hukum Tahun 2025 diprediksi menjadi periode aktif bagi penegak hukum di seluruh dunia dalam menangkap pelaku kejahatan siber dan membongkar infrastruktur kelompok kriminal online. Beberapa kelompok kejahatan yang mendapat sorotan luas diperkirakan akan menghadapi operasi besar-besaran. Hal ini memberikan efek positif dalam mengurangi tingkat kejahatan siber, meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan ancaman.</li><li>Model Malware-as-a-Service Seperti disebutkan sebelumnya, MaaS akan semakin populer. Melalui layanan ini, pelaku kejahatan siber dapat menyewa malware yang dirancang untuk mencuri data, aset kripto, atau bahkan merusak infrastruktur digital. Data dan kredensial yang dicuri menggunakan MaaS juga akan semakin banyak dijual di forum dark web.</li></ol>Selain ancaman terhadap aset digital dan privasi, kawasan Timur Tengah diperkirakan menjadi hotspot aktivitas siber pada 2025. Ketegangan geopolitik yang terus berlangsung di wilayah ini memicu peningkatan hacktivisme, yaitu aksi peretasan yang dilakukan untuk tujuan politik atau ideologi tertentu.Hacktivisme di Timur Tengah semakin meningkat seiring dengan memanasnya konflik di wilayah tersebut. Jika ketegangan ini tidak mereda, 2025 akan menjadi tahun yang penuh dengan aksi peretasan yang ditujukan untuk mengungkap data sensitif, merusak infrastruktur, atau menyebarkan propaganda.Dalam menghadapi lanskap ancaman siber yang semakin kompleks, penting bagi individu maupun organisasi untuk meningkatkan langkah mitigasi keamanan digital. Berikut adalah beberapa strategi yang dapat diterapkan:<ol><li>Perbarui Sistem Keamanan Secara Berkala Selalu pastikan perangkat lunak keamanan, firewall, dan sistem operasi diperbarui dengan patch terbaru untuk melindungi dari eksploitasi kerentanan.</li><li>Edukasi Keamanan Siber Lakukan pelatihan kepada karyawan untuk mengenali ancaman seperti phishing, malware, dan serangan rekayasa sosial.</li><li>Gunakan Otentikasi Ganda (Two-Factor Authentication) Terapkan sistem otentikasi ganda pada akun yang berisi informasi sensitif, seperti dompet digital atau sistem perusahaan.</li><li>Pantau Aktivitas di Dark Web Perusahaan dapat memanfaatkan layanan pemantauan dark web untuk mendeteksi jika data mereka bocor dan dijual di forum ilegal.</li><li>Kerjasama dengan Penegak Hukum Organisasi harus melaporkan insiden keamanan siber kepada pihak berwenang dan bekerjasama dalam menangani ancaman yang lebih besar.</li></ol>Tahun 2025 diperkirakan menjadi tahun yang penuh tantangan bagi dunia keamanan siber. Dengan meningkatnya ancaman seperti malware penguras aset kripto, kebocoran data di forum dark web, dan aksi hacktivisme yang didorong oleh ketegangan geopolitik, penting bagi semua pihak untuk tetap waspada dan proaktif dalam menjaga keamanan digital.Melalui kolaborasi antara perusahaan, individu, dan penegak hukum, ancaman ini dapat diminimalisir untuk menciptakan ekosistem digital yang lebih aman.

Tahun 2025 menghadirkan ancaman siber seperti malware penguras aset kripto, kebocoran data di dark web, dan aksi hacktivisme akibat ketegangan geopolitik. Pelajari tren ini, risiko yang dihadapi, dan langkah perlindungan untuk menjaga keamanan digital Anda.