Pemerintah Selandia Baru mengungkapkan bahwa operasi peretasan yang didukung negara China telah menargetkan parlemen Selandia Baru pada tahun 2021. Tuduhan ini muncul sehari setelah Amerika Serikat dan Inggris mengambil langkah sebagai tanggapan terhadap serangan siber oleh kelompok peretas yang diperkirakan memiliki dukungan dari China.
Biro Keamanan Komunikasi Pemerintah (Government Communications Security Bureau/GCSB) Selandia Baru mengaitkan aktivitas siber jahat terhadap parlemen negara tersebut dengan kelompok Advanced Persistent Threat 40, yang diyakini terhubung dengan Kementerian Keamanan Negara China.
Judith Collins, menteri yang bertanggung jawab atas GCSB, menegaskan bahwa penggunaan operasi spionase melalui dunia maya untuk mengganggu lembaga dan proses demokrasi tidak dapat diterima.
Namun, Kedutaan Besar China di Wellington menolak tuduhan tersebut dan menyebutnya sebagai “tidak berdasar dan tidak bertanggung jawab.”
Baca Juga: Korsel, AS, dan Jepang Adakan Pertemuan di Washington, Bahas Ancaman Siber Korut
Otoritas Amerika dan Inggris telah mengumumkan tuntutan pidana dan sanksi terhadap tujuh peretas yang diduga tinggal di China dan memiliki kaitan dengan pemerintah China. Operasi ini dilakukan oleh kelompok peretas yang dikenal sebagai Advanced Persistent Threat 31, atau APT31, yang merupakan operasi ekstensif yang didukung oleh negara China dan telah menargetkan pejabat Amerika Serikat, jurnalis, perusahaan, aktivis pro-demokrasi, dan pemantau pemilu Inggris.
Kampanye tersebut, yang dimulai sejak tahun 2010, bertujuan untuk memata-matai dan mengintimidasi tokoh politik tingkat tinggi serta kritikus pemerintah China. Selain itu, aksi peretasan ini juga dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi rahasia dagang dari perusahaan-perusahaan Amerika.
Dengan munculnya tuduhan ini, ketegangan dalam ranah siber antara negara-negara tersebut semakin meningkat, menandakan kompleksitas dan pentingnya keamanan siber dalam konteks geopolitik global saat ini.
