Di era modern yang serba terhubung, satelit bukan lagi sekadar teknologi luar angkasa, melainkan aset strategis nasional yang menopang pertahanan, komunikasi, navigasi, intelijen, hingga layanan sipil. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, satelit kini menjadi target serangan siber yang semakin kompleks dan membahayakan. Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) menyatakan bahwa kerusakan pada sistem satelit dapat berakibat fatal bagi stabilitas negara, baik secara militer maupun sipil.

Dalam kuliah kerja bersama Perwira Siswa (Pasis) Seskoau Angkatan 62 dan Sesau Angkatan 19 Tahun 2025 di Kawasan Sains Ibnu Soebroto, Rancabungur, Bogor, Dicka Ariptian Rahayu, peneliti dari BRIN, memaparkan bahwa serangan terhadap satelit telah terjadi secara nyata dan memerlukan perlindungan serius.

Jenis-Jenis Serangan Siber terhadap Satelit

Menurut Dicka, serangan siber terhadap satelit tidak hanya sebatas gangguan teknis biasa. Terdapat beberapa teknik yang digunakan oleh aktor jahat, antara lain:

1. Hacking

Akses ilegal terhadap sistem kendali satelit maupun stasiun bumi. Penyerang dapat mengambil alih kendali, memanipulasi data, hingga merusak sistem komunikasi vital.

2. Jamming

Mengganggu sinyal radio antara satelit dan stasiun bumi, sehingga menyebabkan hilangnya komunikasi. Hal ini dapat berdampak langsung pada navigasi, pengawasan wilayah, hingga transmisi data penting.

3. Spoofing

Mengirim sinyal palsu untuk menipu sistem penerima, menyebabkan kebingungan dalam sistem navigasi dan pelacakan. Dampaknya bisa membuat pesawat atau peluru kendali tersesat dari jalur semestinya.

4. Malware

Menyusup ke dalam perangkat lunak kendali satelit, baik di segmen ruang (space segment) maupun segmen bumi (ground segment). Akibatnya bisa menonaktifkan, memanipulasi, atau menghancurkan sistem data satelit.

Kasus serangan terhadap sistem satelit bukan sekadar prediksi atau teori konspirasi. Dicka mengungkapkan bahwa:

• Pada tahun 2022, jaringan satelit Viasat diserang oleh aktor siber, memutuskan komunikasi militer dan sipil di Eropa Timur saat awal invasi Rusia ke Ukraina.
• Di Indonesia, pada 2011, satelit LAPAN-A1/LAPAN-TUBSAT milik BRIN sempat disusupi melalui teknik social engineering. Penyerang berhasil memberikan perintah ke sistem dan mengaktifkan komponen vital satelit.

Serangan-serangan ini menunjukkan bahwa infrastruktur ruang angkasa kini menjadi medan tempur baru dalam geopolitik global.

Kerentanan satelit terhadap serangan siber tidak hanya berdampak pada sistem militer, tetapi juga menyentuh sendi kehidupan masyarakat luas. Dampaknya mencakup:

• Gangguan komunikasi publik, termasuk jaringan telepon dan internet.
• Kekacauan sistem navigasi, mempengaruhi transportasi udara dan laut.
• Risiko kesalahan militer karena sistem intelijen dan kendali senjata berbasis satelit terganggu.
• Kebocoran data rahasia negara serta informasi sensitif warga negara.

“Kerusakan atau gangguan pada sistem satelit menjadi gangguan besar pada operasi militer dan sipil,” tegas Dicka dalam paparannya.

Baca Juga: Serangan Siber NSA di Olimpiade Musim Dingin: China Tuduh AS Sabotase Infrastruktur Strategis

BRIN menegaskan bahwa perlindungan terhadap satelit harus dilakukan secara menyeluruh, baik pada ground segment, link segment, maupun space segment. Strategi utama yang dianjurkan antara lain:

1. Pertahanan pada Stasiun Bumi

• Pemasangan firewall, intrusion detection system (IDS), dan intrusion prevention system (IPS).
• Segmentasi jaringan dan penguatan kontrol akses.
• Penerapan enkripsi kontrol satelit untuk mencegah akses ilegal.
• Pencegahan serangan social engineering dan phishing.
• Pemanfaatan sistem cloud yang aman dan pengawasan real-time.

2. Pertahanan pada Segmen Link

• Enkripsi transmisi uplink dan downlink.
• Implementasi anti-jamming systems.
• Penggunaan protokol space data link security (SDLS) untuk menjaga integritas dan autentikasi data.

3. Standar Keamanan Internasional

Dicka menyebutkan bahwa upaya perlindungan harus mengacu pada standar global, di antaranya:

• NIST Cybersecurity Framework for Space Systems dari Amerika Serikat, yang mencakup lima fungsi utama: identifikasi, perlindungan, deteksi, respons, dan pemulihan.
• UN Guidelines for Space Security dari Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), yang mempromosikan penggunaan ruang angkasa secara damai dan transparan oleh seluruh negara anggota.
  Menurut Dr. Irwan Pratama, pakar keamanan siber dari Universitas Indonesia, satelit adalah target empuk karena sistemnya sering kali usang dan jarang diperbarui secara berkala.

“Banyak satelit masih menggunakan protokol lama yang mudah ditembus. Ditambah, kesadaran terhadap ancaman siber di sektor ini masih terbatas,” ujarnya.

Irwan juga menambahkan pentingnya kolaborasi internasional dalam membentuk norma keamanan siber di luar angkasa, agar tidak terjadi “cyber arms race” atau perlombaan senjata digital antarnegara.

Untuk mengantisipasi dan mencegah serangan siber terhadap satelit, beberapa langkah penting dapat diterapkan:

Untuk Pemerintah:

• Audit dan pembaruan sistem satelit secara berkala.
• Meningkatkan investasi dalam riset keamanan ruang angkasa.
• Mendorong adopsi kerangka kerja NIST dan UN Guidelines.
• Menjalin kerja sama keamanan siber internasional.

Untuk Institusi dan Operator Satelit:

• Menerapkan sistem cyber hygiene di seluruh lini operasional.
• Melatih tim dengan simulasi serangan siber.
• Menjaga kerahasiaan protokol komunikasi dan penguatan autentikasi.

Untuk Masyarakat:

• Menyadari pentingnya keamanan data dan tidak menyebarkan informasi sensitif melalui jalur yang tidak aman.
• Mendorong kesadaran literasi digital sebagai bagian dari pertahanan nasional.

Ancaman terhadap keamanan siber satelit adalah nyata, kompleks, dan terus berkembang. Indonesia sebagai negara yang mulai bergantung pada teknologi ruang angkasa harus memprioritaskan pengamanan sistem satelit sebagai bagian dari pertahanan nasional.

Kita tidak hanya membutuhkan satelit yang kuat secara teknis, tetapi juga perlindungan digital yang canggih dan komprehensif. Kolaborasi antara lembaga negara, akademisi, dan sektor swasta menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ini demi menjaga kedaulatan data, stabilitas komunikasi, dan keamanan nasional di era digital.