Serangan siber yang dilancarkan oleh kelompok peretas Iran menjadi sorotan dalam Pilpres Amerika. Ancaman ini tidak hanya menyasar institusi pemerintah, tetapi juga mengincar infrastruktur vital yang mendukung pemilihan, termasuk kampanye politik, platform media sosial, dan sistem keamanan. Iran diduga menggunakan teknik phishing, serangan denial-of-service (DoS), hingga serangan yang menargetkan email pribadi para pejabat kampanye.

Hacker yang berkaitan dengan pemerintah Iran dituding telah mengusik Pemilihan Presiden (Pilpres) Amerika Serikat dengan mencari celah dari berbagai situs yang terkait dengan Pemilu di sejumlah negara bagian. Pencarian celah itu diduga untuk mencari kelemahan yang bisa dieksploitasi untuk mempengaruhi pemilihan presiden AS yang akan digelar pada tanggal 5 November mendatang. Informasi ini berasal dari laporan keamanan Microsoft yang baru saja dirilis.

Sejumlah badan federal AS saat ini memantau aktivitas Iran tersebut. Menurut Microsoft, aktivitas hacker Iran ini terjadi pada April lalu, namun baru saat ini ditemukan. Mereka juga menyebut para hacker itu mengamati aktivitas berbagai media besar di Amerika. Analis Microsoft telah memprediksi aksi peretasan yang dilakukan oleh Iran ini akan meningkat ketika mendekati digelarnya Pilpres AS tersebut. Selain untuk mengganggu Pilpres AS, berbagai badan intelijen AS juga menyebut serangan ini dilakukan untuk aksi protes terhadap kebijakan AS terkait Israel.

Serangan tersebut bertujuan untuk memanipulasi opini publik dan mengganggu proses demokrasi Amerika. Teknik rekayasa sosial menjadi senjata utama mereka, di mana hacker berusaha mencuri informasi penting melalui email phishing dan menyamar sebagai pejabat kampanye untuk mendapatkan akses ke data rahasia.

Baca Juga: Tidak Seaman yang Dipikirkan, Gen Z Rentan Terhadap Serangan Siber

Sejauh ini memang belum ada bukti bahwa aksi hacker Iran tersebut sudah meningkat hingga tahap percobaan peretasan terhadap situs-situs tersebut. Namun yang ditakutkan adalah aktivitas ini bisa mempengaruhi warga Amerika yang akan mengikuti Pilpres. Ini karena, misalnya, hacker Iran bisa saja membocorkan data-data registrasi pemilih untuk menunjukkan bahwa mereka punya akses lebih dalam ke sistem Pilpres.

Pihak Iran menepis tudingan tersebut dalam pernyataan resminya. "Tuduhan-tuduhan seperti itu tidak memiliki kredibilitas dan legitimasi, dan jelas tidak berdasar serta sama sekali tidak dapat diterima. Iran tidak terlibat dalam pergolakan internal atau kontroversi elektoral di Amerika Serikat," ujar perwakilan tetap Iran di PBB.

Pemerintah Amerika telah meningkatkan upaya pertahanan mereka dengan bekerja sama dengan berbagai lembaga keamanan, baik publik maupun swasta, untuk meminimalkan dampak dari serangan ini. National Security Agency (NSA) dan FBI telah memberikan peringatan dan panduan kepada partai politik serta kampanye untuk mengamankan jaringan dan perangkat mereka.

Namun, tantangan ke depan semakin kompleks. Dengan penggunaan teknologi AI yang semakin canggih, hacker mampu menciptakan serangan yang lebih sulit dideteksi. Oleh karena itu, selain pendekatan teknologi, pendidikan dan kesadaran siber juga diperlukan untuk menghadapi ancaman ini.

Serangan siber yang dilakukan oleh hacker Iran adalah peringatan bahwa dunia digital memiliki dampak langsung terhadap proses politik dan demokrasi di era modern. Hal ini menuntut kewaspadaan dan inovasi dalam melindungi data serta sistem keamanan yang lebih kuat dalam menjaga integritas pemilihan di masa depan.