Keamanan siber Indonesia terus mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi) Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Indonesia kini masuk dalam jajaran negara dengan sistem keamanan siber terbaik di dunia. Berdasarkan laporan Global Cybersecurity Index (GCI) 2024 yang dirilis oleh International Telecommunication Union (ITU), Indonesia telah mencapai Tier 1, peringkat tertinggi yang hanya ditempati oleh beberapa negara dengan komitmen kuat terhadap keamanan siber.

Dalam acara Digital Creative Leadership Forum yang diselenggarakan oleh CNN Indonesia pada Kamis (6/2), Meutya Hafid menegaskan bahwa pencapaian ini menempatkan Indonesia sejajar dengan negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Inggris, Jepang, dan Singapura.

"Indonesia kini berada dalam Tier 1, yang merupakan role model dalam keamanan siber global. Ini merupakan pencapaian luar biasa dan menunjukkan bahwa komitmen Indonesia dalam meningkatkan sistem pertahanan digital telah membuahkan hasil," ujar Meutya.

Laporan GCI 2024 mengevaluasi upaya keamanan siber negara-negara di lima kategori utama, yaitu aspek hukum, teknis, organisasi, pengembangan kapasitas, dan kerja sama. Dengan pendekatan analisis lima tingkat yang baru, laporan ini lebih fokus pada progres dan dampak nyata dari kebijakan keamanan siber di masing-masing negara.

Indonesia kini termasuk dalam 46 negara yang masuk dalam Tier 1, kategori tertinggi yang diperuntukkan bagi negara-negara yang dianggap sebagai panutan dalam implementasi kebijakan keamanan siber.

Sementara Indonesia telah mencapai tingkat tertinggi, sebagian besar negara lain masih berada dalam tahap "membangun" (Tier 3) atau "berkembang" (Tier 4). Total 105 negara masih dalam proses memperluas layanan dan konektivitas digital, tetapi belum sepenuhnya mengintegrasikan langkah-langkah keamanan siber yang efektif.

Laporan GCI juga menyoroti adanya "kesenjangan kapasitas siber" yang masih menjadi tantangan global. Banyak negara menghadapi keterbatasan dalam keterampilan, jumlah tenaga ahli, infrastruktur teknologi, serta pendanaan untuk meningkatkan keamanan siber mereka.

Selain keamanan siber, Indonesia juga mengalami peningkatan dalam indeks e-Government. Berdasarkan survei e-Government 2024 yang dirilis oleh Departemen PBB untuk Urusan Ekonomi dan Sosial (UN DESA), Indonesia mengalami lompatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir.

Baca Juga: DeepSeek Terlibat Kebocoran Data Sensitif, Pakar Keamanan Soroti Risiko Penggunaan AI

Meutya Hafid mengungkapkan bahwa Indonesia kini berada di peringkat 64 dari 193 negara pada tahun 2024, meningkat 24 peringkat dari posisi 88 pada tahun 2020.

"Peningkatan ini membuktikan bahwa kebijakan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) telah berjalan secara konsisten dan memberikan dampak nyata dalam mendorong transformasi digital pemerintahan," ujarnya.

Dengan meningkatnya digitalisasi dalam layanan pemerintahan, efisiensi dan transparansi pelayanan publik semakin meningkat. Implementasi teknologi digital juga diharapkan dapat mengurangi potensi penyalahgunaan data dan meningkatkan perlindungan terhadap informasi masyarakat.

Meskipun telah mencapai berbagai kemajuan, Menkomdigi Meutya Hafid menegaskan bahwa Indonesia tidak boleh lengah dalam menghadapi tantangan di era digital. Serangan siber semakin canggih, dengan ransomware menjadi salah satu ancaman terbesar.

Berdasarkan data dari Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), sejak tahun 2019 hingga 2024 terdapat ribuan kasus pelanggaran perlindungan data yang terjadi di Indonesia. Selain itu, lebih dari 34 ribu laporan phishing tercatat dalam lima tahun terakhir, menandakan bahwa kejahatan siber terus berkembang.

Selain ancaman teknis, penyebaran konten negatif dan misinformasi juga menjadi perhatian utama. Pada tahun 2024, Komdigi telah mengidentifikasi lebih dari 1.900 konten hoaks, serta menindaklanjuti lebih dari 6,3 juta konten negatif sejak tahun 2016.

"Yang lebih mengkhawatirkan, dampak dari konten negatif ini sangat dirasakan oleh generasi muda kita. Setengah dari anak-anak Indonesia pernah mengalami perundungan di media sosial," ungkap Meutya.

Menanggapi berbagai tantangan digital yang ada, pemerintah melalui Komdigi terus melakukan berbagai upaya untuk memperkuat ekosistem digital di Indonesia. Salah satu inisiatif utama yang sedang dirancang adalah peraturan khusus untuk melindungi anak-anak di ruang digital. Peraturan ini ditargetkan untuk selesai dalam satu hingga dua bulan ke depan.

Langkah ini sejalan dengan strategi nasional dalam membangun lingkungan digital yang lebih aman, terutama bagi kelompok rentan seperti anak-anak dan remaja. Selain regulasi, pemerintah juga berupaya meningkatkan literasi digital masyarakat agar lebih bijak dalam menggunakan teknologi dan memahami risiko yang ada.

Dengan berbagai kebijakan dan upaya penguatan keamanan siber yang dilakukan, Indonesia semakin siap menghadapi tantangan digital di masa depan. Peningkatan peringkat dalam Global Cybersecurity Index dan e-Government menjadi bukti bahwa transformasi digital di Indonesia berjalan ke arah yang positif, membawa negara ini sejajar dengan kekuatan teknologi dunia seperti Amerika Serikat dan Jepang.