Sejumlah pakar keamanan siber menekankan pentingnya regulasi yang mengatur kebebasan di ruang digital dalam diskusi bertajuk “Internet Freedom, Technology, and Human Rights” yang digelar di @america, Jakarta.
Beau Woods, seorang pakar keamanan siber dari Amerika Serikat dan Pendiri Stratigos Security, mengungkapkan bahwa undang-undang di negaranya mendukung kebebasan berbicara dan berekspresi, termasuk di ruang digital. Namun, ia mengingatkan perlunya kehati-hatian dalam berekspresi di dunia siber, seperti media sosial dan penggunaan kecerdasan buatan, agar tidak membahayakan keamanan pengguna.
“Kita harus sangat berhati-hati dan sadar mengenai pilihan yang kita buat. Keterbukaan total dalam berekspresi adalah sebuah pilihan, demikian pula dengan pembatasan apa pun,” kata Woods.
Sri Safitri, Kepala Ekosistem Edukasi Telkom Indonesia, juga menyuarakan pendapat serupa. Ia menekankan bahwa meskipun ada kebebasan berpendapat di internet, pengguna harus berhati-hati dalam mengunggah konten. Menurutnya, internet memberikan banyak informasi tetapi juga membawa ancaman seperti penyalahgunaan, kesenjangan digital, dan lainnya.
Baca Juga: PDSI Kementerian Komunikasi dan Informatika Perkuat Keamanan Siber di Kegiatan Internasional
“Tanpa perlindungan yang tepat, kebebasan tersebut menjadi kemewahan bagi penyalahguna. Regulasi diperlukan untuk memastikan masyarakat memiliki hak asasi manusia serta kebebasan daring,” ujar Safitri.
Safitri juga menambahkan bahwa meskipun premis internet memberikan kebebasan daring, tanpa pengakuan dan pedoman etika, kebebasan tersebut perlu diatur terlebih dahulu. “Gunakan dengan bijak,” tegasnya.
Dalam kesempatan yang sama, Damar Juniarto, Pendiri PIKAT (Pusat Kecerdasan Buatan dan Inovasi Teknologi) Demokrasi, menekankan bahwa baik manusia maupun teknologi yang mendukung kebebasan berinternet harus tunduk pada regulasi. Tanpa regulasi, kebebasan internet tidak dapat terjamin.
Damar mengungkapkan bahwa di Asia Tenggara, kebebasan berpendapat berbeda dengan negara-negara Barat. “Banyak negara di Asia Tenggara mengawasi warganya dan membatasi kebebasan serta mencoba mengendalikan pers,” jelasnya.
Ia menekankan bahwa untuk mencapai kebebasan internet, masyarakat perlu mendorong pemerintah untuk memastikan regulasi yang melindungi masyarakat serta menyadarkan pentingnya peraturan tersebut.
Diskusi ini menyoroti pentingnya keseimbangan antara kebebasan digital dan keamanan siber, serta perlunya regulasi untuk melindungi hak-hak pengguna di era digital.
