Dalam pembukaan perhelatan akbar National Cybersecurity Connect 2025 pada hari Rabu, 29 Oktober lalu, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Nugroho Sulistyo Budi, menyampaikan pesan krusial bagi masa depan ekonomi digital Indonesia. Ia menegaskan bahwa akselerasi teknologi dalam ekosistem ekonomi digital tidak boleh berjalan sendirian; ia harus didampingi oleh protokol keamanan yang kokoh.

Pernyataan ini muncul di tengah ambisi besar bangsa untuk mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Menurut Nugroho, penguasaan teknologi digital adalah kunci, namun tanpa mitigasi ancaman yang memadai, potensi Indonesia untuk menjadi pusat digital (digital hub) global yang didukung oleh pertumbuhan e-commerce domestik, bisa terhambat oleh kerentanan siber.

Baca Juga: Cyber Security Exercise 2025: Kemenko Polkam Perkuat Benteng Siber Bandara sebagai Urat Nadi Konektivitas Negara

Kepala BSSN menyoroti paradigma baru di mana data dan informasi telah bertransformasi menjadi sumber kekayaan baru (new oil). Pengelolaan yang salah atas aset ini dapat berujung pada kerugian negara yang signifikan. Oleh karena itu, BSSN menekankan kembali pentingnya penerapan prinsip dasar keamanan informasi, yaitu CIA Triad:

1. Confidentiality (Kerahasiaan): Menjamin data hanya dapat diakses oleh pihak yang memiliki otorisasi sah.
2. Integrity (Integritas): Menjaga keakuratan dan validitas data agar tidak dimanipulasi oleh pihak tak bertanggung jawab.
3. Availability (Ketersediaan): Memastikan sistem dan data selalu dapat diakses oleh pengguna yang sah saat dibutuhkan.

Selain itu, aspek pemulihan bencana (disaster recovery), sistem cadangan (backup), dan redundansi menjadi elemen vital untuk memulihkan data dengan cepat saat insiden terjadi, meminimalisir downtime layanan publik maupun bisnis.

Dalam paparannya, Nugroho juga membedah peta kerentanan siber terkini hasil pemantauan BSSN. Ancaman tidak lagi sekadar malware konvensional atau serangan Denial-of-Service (DoS). Tren yang paling mengkhawatirkan di tahun 2025 adalah munculnya Rekayasa Sosial Berbasis AI (AI-driven Social Engineering).

Pelaku kejahatan kini memanfaatkan kecerdasan buatan untuk menciptakan skenario penipuan yang sangat meyakinkan guna mendapatkan akses ilegal. Menghadapi ini, kebijakan Presiden Prabowo Subianto terkait percepatan transformasi digital yang menempatkan tata kelola digital sebagai program prioritas nasional, menjadi langkah strategis yang harus didukung penuh.

Teknologi canggih hanyalah satu sisi mata uang. Nugroho menegaskan bahwa pertahanan siber yang tangguh membutuhkan kolaborasi Pentahelix (Pemerintah, Bisnis, Akademisi, Media, dan Komunitas).

“Kesadaran, kewaspadaan, dan budaya keamanan perlu dibangun. Jadi, ini bukan hanya tentang teknologi, tetapi juga tentang mengelola manusia yang terlibat dengan benar,” tegas Nugroho.

Pernyataan ini menggarisbawahi bahwa firewall terkuat sekalipun akan runtuh jika kesadaran keamanan (security awareness) penggunanya rendah.