Bank Indonesia (BI) tengah mengambil langkah serius dalam memperkuat ketahanan siber perbankan di tengah lonjakan digitalisasi layanan keuangan. Deputi Gubernur BI, Juda Agung, mengungkapkan bahwa BI sedang dalam proses finalisasi kebijakan ketahanan dan keamanan siber yang mencakup berbagai aspek, mulai dari tata kelola hingga penanganan insiden.

Menurut Juda, kebijakan ini akan mencakup langkah-langkah pencegahan, penanganan insiden serangan siber, koordinasi antara otoritas dan industri, serta monitoring dan pengawasan. Hal ini penting mengingat risiko siber yang terus mengancam stabilitas sistem keuangan.

Dengan pesatnya digitalisasi layanan keuangan oleh perbankan dan Industri Keuangan Non-Bank (IKN), risiko siber juga semakin meningkat. Ancaman tersebut mencakup gangguan operasional, pencurian data, serta manipulasi data dan transaksi keuangan.

Baca Juga: Waspada! Serangan Phishing Baru Incar Pengguna Apple

Serangan siber dapat mengganggu layanan perbankan dan transaksi keuangan, yang pada akhirnya dapat menggerus kepercayaan terhadap sistem keuangan. Manipulasi data dan transaksi keuangan juga dapat merusak integritas pasar keuangan dan stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan.

Dalam menghadapi risiko ini, penguatan ketahanan dan keamanan siber menjadi sangat penting. Penyelenggara layanan keuangan yang diatur dan diawasi oleh BI perlu mengimplementasikan langkah-langkah keamanan siber yang kuat serta meningkatkan kesadaran akan resiko siber.

Selain itu, kerja sama dan koordinasi antar lembaga keuangan, regulator, dan pihak terkait juga menjadi krusial dalam mengelola risiko siber. Hal ini membutuhkan investasi dalam teknologi dan sumber daya manusia yang mampu menghadapi ancaman siber dengan efektif.

Dengan finalisasi kebijakan ini, diharapkan sistem keuangan dapat lebih tangguh dalam menghadapi tantangan dari dunia digital yang semakin kompleks. Langkah-langkah ini menjadi landasan penting dalam menjaga stabilitas sistem keuangan di masa depan.